macan33 slot

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Daftar 5 Negara Pengekspor Senjata ke Israel******

Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyerukan boikot ekspor senjatakeIsrael lantaran agresi ke Palestina terus berlangsung.

Seruan itu muncul saat MbS, pemimpin de facto Saudi, hadir secara virtual konferensi tingkat tinggi (KTT) luar biasa BRICS pada Selasa (21/11).

"(Saya) mendesak seluruh negara untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel," demikian laporan Saudi Gazette, mengutip pernyataan MbS.

Israel memang bukan negara besar, tapi memiliki sejumlah sistem persenjataan kelas wahid. Selain mengandalkan industri dalam negeri, persenjataan militer Israel juga ditopang oleh impor senjata senilai miliaran dolar dari negara lain.

Berikut daftar negara yang menjual persenjataan mutakhir kepada Israel, dilansir dariMiddle East Eye:

1. Amerika Serikat (AS)

AS sejauh ini merupakan pengekspor senjata terbesar ke Israel. Menurut data Institut Penelitian Perdamaian Dunia Stockholm (SIPRI), persentase impor senjata Israel dari Negeri Paman Sam antara 2009-2020 mencapai 70 persen. AS rutin menjual senjata kepada Israel sejak 1961.

Sementara menurut data lembaga swadaya masyarakat asal Inggris Campaign Against the Arms Trade (CAAT), jumlah ekspor senjata AS kepada Israel antara 2013-2017 mencapai US,9 miliar atau setara Rp76,4 triliun (asumsi kurs Rp15.592 per dolar AS).

Selain jualan alat perang, AS terus mengucurkan bantuan anggaran militer bagi Israel yang nilainya mencapai US,8 miliar atau setara Rp59,24 triliun per tahun.

Anggaran tersebut masih ditambah sebesar US,6 miliar atau setara Rp24,94 triliun supaya Israel bisa mengembangkan sistem rudal pertahanan serangan udara (Iron Dome).

Menurut CAAT, perusahaan AS yang memasok senjata kepada Israel adalah Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Ametek, UTC Aerospace, dan Raytheon.

Lihat Juga : Dorong Swasembada Energi, Prabowo Janji RI Tak Impor BBM Jika Terpilih

2. Jerman

Jerman menjadi negara eksportir senjata terbesar kedua bagi Israel. Persentasenya mencapai 24 persen selama periode 2009-2020.

Meski Jerman tak membeberkan data terkait pengiriman senjata, namun mereka menerbitkan lisensi penjualan senjata kepada Israel pada 2013-2017 senilai 1,6 miliar euro atau setara Rp27,17 triliun.

Berdasarkan data SIPRI, Jerman menjual senjata kepada Israel pada 1960-an hingga 1970-an, serta mulai rutin mengekspor pada 1994.

Salah satu alutsista Israel yang dibeli dari Jerman adalah kapal selam. Perusahaan pembuat kapal asal Jerman ThyssenKrupp Marine Systems menjual enam kapal selam kelas Dolphin kepada Israel.

Sementara perusahaan manufaktur khusus pembuat sistem transmisi, Renk AG, ikut membantu pengembangan tank buatan Israel, Merkava.

3. Italia

Data SIPRI mencatat persentase ekspor Italia ke Israel mencapai 5,6 persen antara 2009-2020. Sementara dari tahun 2013-2017, Italia menjual persenjataan senilai 476 juta poundsterling atau setara Rp9,29 triliun.

Kerja sama kedua negara di bidang pertahanan juga terjalin beberapa tahun belakangan. Israel sempat membeli pesawat latih militer buatan Italia. Italia juga sempat membeli rudal dan persenjataan lain buatan Israel.

Perusahaan Italia AgustaWestland, yang merupakan anak perusahaan dari grup usaha aviasi Leonardo, turut memasok komponen bagi helikopter serang Apache yang digunakan Israel.

4. Inggris

Menurut data CAAT, ekspor senjata Inggris kepada Israel sejak 2015 tembus 400 juta poundsterling atau setara Rp7,81 triliun.

Perusahaan Inggris yang memasok persenjataan dan perangkat militer bagi Israel adalah BAE Systems, Atlas Elektronik UK, MPE, Meggitt, Penny + Giles Controls, Redmayne Engineering, Senior PLC, Land Rover, dan G4S.

Produsen senjata asal Israel, Elbit Systems, juga mempunyai kantor cabang dan pabrik di Inggris. Salah satu pabriknya yang berada di wilayah Oldham kerap menjadi sasaran aksi demo solidaritas terhadap Palestina.

5. Kanada

Menurut data SIPRI, Kanada menyumbang sekitar 0,3 persen dari impor senjata konvensional utama Israel pada periode 2009-2021.

Pada 2019, Kanada mengekspor senjata dan teknologi militer senilai US,7 juta atau Rp213,4 miliar. Nilai tersebut setara 0,4 persen dari total ekspor senjata ke Israel.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Manajer Investasi Zhongzhi Bangkrut Terseret Badai Properti China******

Manajer investasi terkemuka di China Zhongzhi Enterprise Group mengalami kebangkrutan dengan utangmencapai US miliar atau setara Rp995,47 miliar (asumsi kurs Rp15.554 per dolar AS).

Hal ini memicu kembali kekhawatiran bahwa krisis utang properti negara tersebut akan merembet ke sektor keuangan yang lebih luas.

Dilansir dariReuters, perusahaan yang memiliki eksposur cukup besar terhadap sektorreal estateChina itu meminta maaf kepada investornya dalam sebuah surat yang berisi pernyataan bahwa perusahaan memiliki total kewajiban sekitar 420 miliar yuan hingga 460 miliar yuan.

Ketika diminta untuk menanggapi kabar ini oleh Reuters, Zhongzhi tak segera memberikan jawaban.

Analis memperkirakan regulator akan mengambil tindakan untuk membendung dampak yang lebih luas.

Sektor properti China yang memiliki utang besar terguncang oleh krisis likuiditas sejak 2020. Gagal bayar oleh pengembang sejak akhir 2021 telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengguncang pasar global.

Manajer investasi yang terkait dengan perbankan bayangan di China biasanya beroperasi di luar banyak aturan yang mengatur bank komersial, terutama menyalurkan hasil produk kekayaan yang dijual kepada investor ritel ke pengembang real estat dan sektor lainnya.

Sinyal-sinyal masalah di grup Zhongzhi pertama kali muncul pada Juli, ketika Zhongrong International Trust Co, sebuah perusahaan perwalian terkemuka yang dikendalikan oleh Zhongzhi, gagal membayar puluhan produk investasi.

"Lubang dalam pembukuannya sangat besar," kata Xu, seorang investor dalam produk trust Zhongrong. "Perusahaan ini benar-benar berantakan."

Zhongzhi, yang kepentingan bisnisnya merentang dari pertambangan hingga manajemen investasi, menyatakan dalam suratnya bahwa karena aset-aset grup terkonsentrasi pada utang jangka panjang dan investasi ekuitas, maka sulit untuk melikuidasi dan membukukan keuntungannya.

"Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa grup ini mengalami kebangkrutan yang serius dan memiliki risiko operasional yang signifikan. Sumber daya yang tersedia untuk pembayaran utang dalam jangka pendek jauh lebih rendah daripada skala utang grup secara keseluruhan," kata pihak perusahaan.

"Grup Zhongzhi meminta maaf atas kerugian yang dialami para investor. Kami sepenuhnya memahami urgensi, kepentingan, dan keseriusan untuk menyelesaikan risiko ini secara keseluruhan," lanjut bunyi suratnya.

Berdasarkan pernyataan manajemen kepada para investor dalam sebuah pertemuan Agustus lalu, Zhongzhi telah menyewa salah satu firma akuntansi Big Fouruntuk melakukan audit terhadap perusahaan ini. Mereka juga sedang mencari investor strategis.

Ahli strategi senior China di ANZ Xing Zhaopeng mengatakan aset-aset yang mendasari kepercayaan Zhongrong sebagian besar terkait dengan properti, yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi.

"Perusahaan tidak bisa mendapatkan uangnya kembali di tengah-tengah kesengsaraan properti. Jadi ada diskon besar untuk aset-asetnya," kata dia.

Berawal dari perdagangan kayu dan real estat di 1990-an, Zhongzhi dengan cepat berekspansi ke berbagai bisnis, mulai dari pembuatan chip, perawatan kesehatan, kendaraan energi baru, dan keuangan.

Bisnis keuangannya meliputi perwalian, manajemen aset, asuransi, kontrak berjangka, dan manajemen kekayaan.

Zhongzhi telah menjual saham di beberapa perusahaan terbuka yang dikontrolnya selama beberapa tahun terakhir. Mereka juga mengurangi ukuran bisnisnya, setelah mendapat tekanan setelah tindakan keras China terhadap perbankan bayangan dan kemerosotan pasar properti.

"Regulator keuangan hampir pasti akan melakukan intervensi secara agresif jika ada tanda-tanda bahwa masalah Zhongzhi menyebar," kata Christopher Beddor, wakil direktur riset China di Gavekal Dragonomics.

Ia menambahkan industri trust hanya sekitar 5 persen dari total sistem keuangan, jadi masalah-masalah di sana belum tentu mengancam kelangsungan hidup.

Beddor mengatakan bahwa peluang bagi para investor untuk mendapatkan pembayaran penuh atas investasi mereka sangat kecil.

"Para pejabat tentu saja dapat membuat para investor ritel mendapatkan pengembalian penuh jika mereka mau, namun pada dasarnya mereka akan mengabaikan upaya-upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk merusak jaminan implisit. Saya menduga mereka tidak akan melakukannya," ucap Beddor.

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

AirAsia Tunda Pindah Penerbangan Domestik ke Terminal 2 Bandara Soetta******

Perusahaan penerbangan Indonesia AirAsia menunda rencana relokasi seluruh penerbangan domestik ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Bantenyang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Desember 2023.

Saat ini, seluruh penerbangan domestik Indonesia AirAsia tetap akan beroperasi di Terminal 1A.

"Penundaan ini kami lakukan untuk memastikan kesiapan dan kenyamanan dalam memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik kepada seluruh penumpang Indonesia AirAsia yang melakukan rute perjalanan domestik," kata Direktur Operasi Indonesia AirAsia Wuri Septiawan di Jakarta, Sabtu (2/12) seperti dikutip dari Antara.

Indonesia AirAsia menyarankan seluruh calon penumpang dapat memeriksa email dan SMS untuk mendapatkan notifikasi terkait dengan jadwal penerbangan serta check-in dan mencetak kembali boarding pass melalui aplikasi airasia MOVE (dahulu airasia Superapp) atau situs airasia.com.

"Untuk informasi terkait lokasi dan pilihan transportasi dari dan menuju Terminal 1A, kunjungi situs web Bandara Internasional Soekarno-Hatta di soekarnohatta-airport.co.id," kata dia.

Dalam keterangan persnya pada Rabu (29/11), Indonesia AirAsia menginformasikan akan memindahkan seluruh penerbangan domestik ke Terminal 2, pintu 1 dan 2 di Bandara Soetta mulai 6 Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine mengatakan perpindahan penerbangan Indonesia AirAsia ke Terminal 2 bertujuan untuk memberikan dan menjaga mutu pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan AirAsia di Indonesia.

"Terminal 2 dipilih sebagai lokasi baru untuk memastikan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan terbaik untuk penumpang setia kami. Terutama untuk meningkatkan kenyamanan penumpang saat melakukan interkoneksi penerbangan internasional dan domestik," kata Veranita saat itu.

Sementara, untuk penerbangan dengan rute internasional tidak mengalami perubahan dan masih tetap beroperasi di Terminal 2F Bandara Soetta.

Dewa Binatang Misterius

DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******

Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.

Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.

"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.

Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.

"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.

Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]