situs slot resmi

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

20 Persen Kebutuhan Gula Konsumsi RI Berasal dari Impor******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat 20 persen kebutuhan gula konsumsi dalam negeri berasal dariimpor. Sementara kebutuhan gula untukindustri makanandan minuman 100 persen berasal dari impor.

"Pemenuhan gula konsumsi, 20 persen kita harus datangkan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional kita, serta untuk mendorong industri manufaktur berbahan baku gula," kata Deputi II Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud di acara Gerakan Pangan Murah Serentak, Senin (26/5).

"Dan 100 persen untuk kebutuhan industri makanan minuman kita masih harus datangkan dari luar," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan total pangan yang diimpor saat ini cenderung bertambah dibanding pada 2004. Impor gandum naik dari 2 juta ton sampai 4 juta ton menjadi 13 juta ton.

Lalu, impor gula dari 1 juta ton sampai 2 juta ton naik menjadi 5 juta ton, impor garam kurang dari 1 juta ton naik jadi 3 juta ton, serta impor buah-buahan sebelumnya 50 ribu ton naik jadi hampir 1 juta ton.

"Oleh karena itu saya minta arahan Pak Presiden (Joko Widodo), apakah boleh mengendalikan impor. Dengan dikendalikan impor, maka diharapkan produksi dalam negeri bisa meningkat," kata Zulhas.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah pangan impor naik pada Mei 2023, termasuk buah segar. Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.

Tak hanya buah, BPS juga mencatat impor sapi dan dan kambing atau domba hidup juga naik. Impor sapi hidup pada Mei 2023 naik sekitar 4,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan, untuk kambing atau domba impor tercatat US9,93 ribu pada Mei 2023. Persentase kenaikannya tak tercatat, karena pada bulan sebelumnya tidak ada impor kambing atau domba hidup.

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

Kemenhub Tepis Isu Tarif KRL Bakal Naik Imbas Impor 3 Rangkaian Baru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menepis kekhawatiran pengamat soal kenaikan tarif KRL imbas keputusan impor 3 trainset KRL baru.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pembelian 3 rangkaian KRL baru akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, KAI memang sudah menganggarkan sejumlah uang untuk membeli rangkaian KRL baru tersebut.

Lihat Juga : Luhut Putuskan Impor KRL Baru, Bukan Bekas

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritik keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembelian 3 trainset KRL baru.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai pembelian rangkaian baru bakal merogoh kocek negara lebih dalam. Pada akhirnya, tarif KRL diklaim berpotensi naik.

Djoko lantas mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).

"Mau beli baru ya enggak apa-apa kalau punya duit, tapi pemerintah harus menyediakan subsidinya karena pasti subsidinya meningkat. Subsidinya besar, tambahin. Subsidi kereta api itu Rp3,3 triliun, setara subsidi (transportasi) di darat, laut, dan udara," jelas Djoko saat dikonfirmasi.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," sambungnya.

Djoko merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan Luhut soal pembelian KRL baru. Pertama, besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL harus naik.

"Kedua, PT Kereta Api Indonesia (KAI) punya uang enggak? Karena, mereka sudah merah rapornya untuk nombokinKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kasihan. Nanti imbasnya ke mana-mana, jangan sampai ke keselamatan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan impor KRL bekas dari Jepang tidak akan dipilih pemerintah. Luhut menyebut impor barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kementerian Perhubungan.

Sambil menunggu KRL produksi PT Industri Kereta Api (INKA), Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi mengatasi kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur, sehingga kudu dipensiunkan.

"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi, kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," kata Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Incar Dana Rp2,4 T, Cinema XXI Akan Melantai di Bursa******

Perusahaan pengelola bioskop Cinema XXI, PT Nusantara Sejahtera Raya akan melantai di bursa.

Perusahaan akan melakukan penawaran umum saham perdananya atau initial public offering (IPO), dengan harga penawaran awal Rp270 hingga Rp288 per saham.

Dalam prospektus ringkasnya, Nusantara Sejahtera Raya akan melepas sebanyak-banyaknya 8,335 miliar saham dengan nilai nominal Rp8. Jumlah tersebut merupakan 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor usai IPO.

Nusantara Sejahtera Raya juga akan melaksanakan program Employee Stock Allocation (ESA) atau program saham untuk karyawan. Saham yang dibagikan untuk karyawan sebesar 0,13 persen atau sebanyak 11,112 juta saham.

Kemudian, perusahaan juga akan melancarkan aksi korporasi lainnya, yakni Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non-HMETD) atau privateplacement, sebanyak 10 persen saham kepada beberapa investor strategis.

Adapun private placementitu akan dilakukan oleh PT Harkatjaya Bumipersada (HJB) sebanyak 8 persen dan dan PT Adi Pratama Nusantara (APN) sebesar 2 persen.

Berikut Jadwal IPO Nusantara Sejahtera Raya selengkapnya;

Masa penawaran awal: 10-14 Juli 2023

Perkiraan tanggal efektif: 25 Juli 2023

Perkiraan masa penawaran umum saham perdana: 27 Juli-31 Juli 2023

Perkiraan tanggal penjatahan: 31 Juli 2023

Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 1 Agustus 2023

Perkiraan tanggal pencatatan di BEI: 2 Agustus 2023

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Daftar Fasilitas Kesehatan Gratis yang Dicabut Usai Covid Jadi Endemi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia Rabu (21/6) ini. Di masa endemi, ada beberapa fasilitas kesehatan yang dulunya gratis kini berbayar, seperti vaksin dan perawatan covid.

Minggu (19/6) lalu, Jokowi mengatakan pemerintah tidak lagi menanggung biaya penanganan pasien Covid-19 bila status pandemi sudah diganti menjadi endemi. Masyarakat diminta memahami situasi ini yang dikatakan Jokowi sebagai konsekuensi.

"Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah. Begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujarnya di peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), seperti dikutip Antara.

"Sejak hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi, dan kita mulai masuk ke endemi," ujarnya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6).

"Sero survei menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia miliki antibodi covid-19. WHO juga sudah cabut status public health emergency of international concern," imbuhnya.

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di cakupan geografis yang luas. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada Maret 2020.

Setelah hampir tiga tahun, WHO mengakhiri status darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian nasional (PHEIC) tetapi masih menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada Juni 2023. Beda dari pandemi, endemi merupakan wabah penyakit yang tersebar hanya di daerah tertentu.

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Berpotensi Langgar 3 Aturan, Luhut Tolak Impor KRL Bekas dari Jepang******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkanimpor kereta commuterline(KRL) bekas dari Jepang batal.

"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut di KCIC, Kamis (22/6).

Menurutnya, pembatalan impor KRL bekas itu dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Luhut mengatakan ada rencana untuk mengimpor KRL baru.

Rencananya, imbuh Luhut, pemerintah akan mengimpor tiga trainset KRL baru untuk dua tahun kritis ini.

"Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," katanya.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut rencana itu mengemuka menyusul nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Namun di tengah kondisi itu, KCI belum mendapatkan gantinya. KCI kata Agus, sebenarnya tidak tinggal diam atas masalah itu.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial