slot member baru maxwin

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

6.500 Buruh 7 Perusahaan Tekstil Terkena Badai PHK******

Konfederasi Serikat PekerjaNusantara (KSPN) mengklaim 6.500 buruhdi 7 perusahaan tekstil dan produk tekstil(TPT) terkena badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Data kami sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 ada 7 perusahaan TPT melakukan perumahan dan PHK pekerja dengan total jumlah 6.500-an. Tersebar di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini masih terus update dan bisa bertambah," kata Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/11).

Ristadi tak bisa merinci daftar perusahaan yang memecat para pekerjanya itu. Ia menyebut 7 perusahaan tekstil tersebut keberatan diungkap ke publik karena akan merembet ke urusan perbankan dan calon pembeli.

"Masalah utama yang sudah kami ketahui adalah banyaknya barang TPT impor legal dan ilegal menguasai pasar domestik. Sehingga produk-produk tekstil orientasi lokal menumpuk di gudang, tidak laku karena kalah bersaing harga. Banyak perusahaan TPT cash flow-nya berdarah-darah dan tidak kuat," tuturnya.

Ristadi berharap pemerintah bisa serius mengimplementasikan sederet kebijakan pro-pengusaha lokal. KSPN mendesak negara benar-benar memberantas barang impor ilegal tersebut.

Menurutnya, sederet kebijakan pembatasan barang impor yang belakangan diterbitkan pemerintah belum akan efektif. Ia meramal aturan membendung banjir barang luar itu baru akan terasa efeknya paling cepat 6 bulan ke depan.

Itu pun dengan syarat; penegakan hukumnya serius.

Teranyar, S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. Ini melambat 0,8 poin ketimbang bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Hati iblis yang tak terbatas

Mentan Yakin RI Swasembada Pangan dengan 10 Juta Ha Lahan Potensial******

Menteri Pertanian AndiAmran Sulaiman mengatakan ada 10 juta hektare (ha) lahan rawa yang bisa menjadi lahan produksi. Karenanya, ia yakin Indonesia bisa swasembada panganke depan.

Namun lahan saja tidak cukup, Amran mengatakan pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.

"Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

"Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi," sebutnya.

Ke depan, Amran akan membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.

Menurutnya, wilayah-wilayah perbatasan dibentengi dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga.

"Kita perlu lakukan ini untuk menghentikan penyelundupan. Dengan cara ini juga kita bisa melakukan ekspor dengan sangat mudah ke negara-negara perbatasan," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Tebus Murah Daging Sapi dan Ayam di Transmart Besok, Cek Harganya******

Transmart kasih diskon daging sapi dan ayam segar besok, Minggu (5/11) selama periode Full Day Sale.

Dengan harga diskon dari Transmart ini, aneka daging jadi super murah sehingga cocok diborong buat memenuhi stok Anda di rumah.

Lihat Juga : Warga Serbu Diskon Belanja hingga 50 Persen di Transmart Full Day Sale

1. Daging sukiyaki harga normal Rp18.000 per 100 gram, harga diskon Rp14.400 per 100 gram di Transmart Balikpapan.

2. Daging shortplate harga normal Rp16.890 per 100 gram, harga diskon Rp13.512 per 100 gram di Transmart Bandung.

3. Daging shabu harga normal Rp22.000 per 100 gram, harga diskon Rp17.600 per 100 gram di Transmart Denpasar.

4. Daging shabu harga normal Rp89.900 per 100 gram, harga diskon Rp71.920 per 100 gram di Transmart Jabodetabek.

5. Daging rendang harga normal Rp15.990 per 100 gram, harga diskon Rp12.792 per 100 gram di Transmart Jambi dan Lampung.

6. Daging sukiyaki harga normal Rp15.300 per 100 gram, harga diskon Rp12.240 per 100 gram di Transmart Jawa Tengah.

7. Daging shabu 500 gram harga normal Rp74.900, harga diskon Rp59.920 di Transmart Jawa Timur.

8. Daging shabu 500 gram harga normal Rp88.900, harga diskon Rp71.120 di Transmart Karawang.

9. Ayam broiler harga normal Rp4.290 per 100 gram, harga diskon Rp3.432 per 100 gram di Transmart Kupang.

10. Daging rendang harga normal Rp14.350 per 100 gram, harga diskon Rp11.480 per 100 gram di Transmart Makassar.

11. Daging rendang harga normal Rp17.460 per 100 gram, harga diskon Rp13.986 per 100 gram di Transmart Manado.

12. Daging sirloin harga normal Rp14.890 per 100 gram, harga diskon Rp11.912 per 100 gram di Transmart Mataram.

13. Daging rendang harga normal Rp13.500 per 100 gram, harga diskon Rp10.800 per 100 gram di Transmart Medan dan Pekanbaru.

14. Daging shabu 500 gram harga normal Rp119.000 per pack, harga diskon Rp95.200 per pack di Transmaart Padang.

15. Daging bufallo 1 kg harga normal Rp109.900 per pack, harga diskon Rp87.920 per pack di Transmart Palembang.

16. Daging shabu harga normal Rp9.250 per 100 gram, harga diskon Rp7.400 per 100 gram di Transmart Pangkalpinang.

17. Daging shabu harga normal Rp65.000 per pack, harga diskon Rp52.000 per pack di Transmart Pontianak.

Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari, pastikan tidak terlewat diskon spesialnya dan bayar transaksinya menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Allo Bank bisa diunduh gratis melalui App Store atau Play Store. Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa didapat secara instan dengan pengajuan pembukaan langsung di booth bank yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Amran Imbau Tanam Cabai di Pekarangan saat Harga Naik, Petani Sangsi******

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membeberkan strategi untuk meredam harga cabaiyang melonjak hingga Rp100 ribu per kg.

Ia mengusulkan penanaman di kawasan rumah pangan lestari (KRPL) atau menanam cabai di pekarangan perumahan.

"Kita galakkan KRPL itu solusi terbaik. Cabai tanam di pekarangan, sayur dan sebagainya," kata Amran soal solusi meredam harga cabai, dikutip dari detikcom pada Senin (30/10).

Namun, menurut petani dan asosiasi, ini adalah lagu lama yang sama sekali tak berbuah hasil.

"Lagu lama itu (tanam cabai di pekarangan). Sekarang begini, misal saya ada 100 tanaman di polybagsuruh tanam ke 100 orang di kota, berapa keberhasilannya? Saya sudah berapa kali ikut gerakan tanam cabai, habis uang saja pemerintah," kata Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid kepada CNNIndonesia.com.

"Ini sudah berulang kok yang begini-begini, sudah dari tahun berapa. Enggak ada pengaruhnya terhadap harga. Itulah kita ini kadang merespons terlalu cepat. Nampak enak, nampak bisa, kita lihat hasilnya gak ada," kritik Abdul terhadap usul Amran.

Abdul mendesak pemerintah lebih baik melatih para petani bagaimana mengantisipasi perubahan iklim. Ia menegaskan tugas pemerintah bukan cuma membantu penyediaan pupuk, tetapi harus bisa membuat petani paham bagaimana menghadapi El Nino.

Ia menilai pemerintah kerap suka-suka dalam mencari solusi. Padahal, apa yang disampaikan tidak masuk ke dalam mitigasi masalah.

"Semua orang ya memang ada plus minus, cuma kalau merespons seperti itu (Mentan Amran) ya repot juga. Kalau mau dilaksanakan seperti yang sudah-sudah, ya hasilnya juga seperti yang sudah-sudah," tandasnya.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pemerintah terlalu banyak proyek. Pada akhirnya, segudang proyek pertanian tersebut malah membuat petani buntung.

Jumantoro mengatakan petani tidak berniat mencari untung besar, tetapi jangan juga sampai merugi. Sayang, ia mengklaim pemerintah selalu hadir terlambat membantu petani.

"Pada saat harga cabai tinggi baru mereka turun tangan, tapi pada saat harga cabai murah mereka (pemerintah) diam saja. Petani sebenarnya sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi kami trauma pada saat tanam harus hancur lebur tidak ada campur tangan (bantuan) pemerintah," ucapnya kecewa.

"Kami merasa petani ini cuma dibutuhkan pada saat genting, tapi pada saat petani butuh pemerintah, mereka tidak hadir... Dengan harga seperti ini (tinggi) petani tertarik menanam cabai, tetapi pemerintah ikut-ikut bikin proyek. Akhirnya stabilitas harga semakin tidak terjaga," tandas Jumantoro.

Berdasarkan pantauan AACI di Pasar Agung Depok, Jawa Barat pada Minggu (29/10), harga cabai rawit sudah tembus Rp100 ribu per kg. Asosiasi menyebut lonjakan harga ini disebabkan penyakit dan kurang air imbas hujan yang belum datang.

Bahkan, AACI meramal lonjakan harga cabai rawit bakal bertahan cukup lama hingga akhir 2023.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]