wwwdewapoker

Nona yang luar biasa

Gelar Banyak Event, Sandi Targetkan 7,4 Juta Kunjungan Wisman di 2023******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman pada 2023 naik dua kali lipat atau sebesar 7,4 juta kunjungan dari tahun sebelumnya 3,6 juta.

Hal ini menyusul kunjungan wisma pada 2022 jauh melebihi target. Sampai dengan November 2022 kunjungan wisman mencapai 4,58 juta dari yang ditargetkan sebesar 3,6 juta kunjungan.

"Kunjungan wisman pada 2022 tercapai. Kita target 3,6 juta, sampai November 2022 sudah 4,58 juta kunjungan. Jadi 2023 kita naikkan dua kali lipat," kata Sandiaga saat visit media di Menara Bank Mega, Selasa (31/1).

"Dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara sampai 7,4 juta tahun ini," ujar Sandiaga.

Adapun acara besar pariwisata ini merupakan forum kerja sama regional antaranggota ASEAN untuk mempromosikan pariwisata di negara masing-masing.

Sandiaga menjelaskan, Yogyakarta dipilih menjadi tuan rumah ASEAN Turism Forum karena merupakan salah satu destinasi super prioritas dan adanya permintaan khusus dari anggota ASEAN sendiri.

"Ini juga akan membuka peluang usaha untuk pelaku ekonomi kreatif bukan hanya di Yogyakarta yang sekarang tinggi, tapi di lima destinasi superpriorotas dan di destinasi-destinasi sekitar termasuk desa wisata," ujar Sandiaga.

Selain itu ada juga event F1 Powerboat yang akan digelar di Danau Toba, Sumatra Utara pada 24-26 Februari 2023, serta ajang FIFA World Cup U-20 yang digelar di Jakarta, Bali, Surabaya, Solo, Bandung, dan Palembang mulai 20 Mei-11 Juni 2023.

Selanjutnya Anoc World Beach Games yang digelar di Bali mulai dari 5-12 Agustus 2023, serta FIBA World Cup yang digelar di Indoor Multifunction Stadium (IMS) Senayan, Jakarta Pusat mulai 25 Agustus-10 September 2023.

"(Event ini) kita harapkan bisa menjadi pemicu dan pemacu kunjungan wisatawan mancanegara dan juga pergerakan wisatawan nusantara," ujar Sandiaga.

Dalam kesempatan ini Sandiaga mengatakan, dalam setiap event tersebut pihaknya akan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih bagi UMKM untuk menampilkan produk kreatif mereka. Hal itu karena UMKM merupakan tulang punggung kebangkitan ekonomi kreatif.

"Kami menghitung dari total lapangan kerja yang diciptakan, 97 persen dari UMKM. Oleh karena itu kita adalah wadah untuk UMKM tampil, hukumnya wajib melibatkan UMKM," ujar Sandiaga.

Adapun sejumlah event yang bakal digelar sepanjang 2023 diprediksi dapat memberikan devisa hingga US0 juta atau Rp7,48 miliar.

Dahuanglu

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Cinta jahat muncul

Keluarga Chef Arnold Rugi Puluhan Miliar Akibat Jadi Korban Indosurya******

Chef Arnold Purnomo mengaku salah satu anggota keluarganya menjadi korban penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Total kerugian akibat penipuan itu bahkan mencapai puluhan miliar.

"Bukan saya korban secara langsung, tapi anggota keluarga. Nilai kerugiannya mencapai puluhan miliar," ujar Chef Arnold, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (1/2).

Chef Arnold mengatakan keluarganya tersebut meminta bantuannya untuk menuntut keadilan atas kasus penipuan Indosurya.

Hal itu kemudian membuat banyak korban yang terjebak. Sejak 2020, Chef Arnold mengatakan banyak korban yang tidak berani melaporkan karena banyak yang diancam untuk disomasi.

"Banyak korban yang baru tahu saat covid-19 dan yang meninggal, padahal dana yang mereka titipkan adalah dana pensiun, kan sangat disayangkan," ujar Arnold.

Indosurya menjadi sorotan karena berhasil menjaring 23 ribu nasabah selama delapan tahun beroperasi tanpa terdeteksi. Nilai dana yang dihimpun mencapai Rp106 triliun.

Namun, dua petinggi KSP Indosurya yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kemudian divonis lepas oleh majelis hakim.

Para petinggi yang divonis lepas itu adalah Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Padahal, Juni sebelumnya dituntut 10 tahun penjara, sedangkan Henry dituntut 20 tahun bui dan denda Rp200 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan negara tidak boleh kalah menindaklanjuti vonis lepas dan bebas Henry Surya dan June Indria. Bareskrim Polri pun merespons positif keinginan Mahfud itu.

"Itu kan keputusan rapat, laksanakan saja. Bapak Menko Polhukam kan sudah sampaikan negara enggak boleh kalah," ujar Kabareskrim PolriKomjen Agus Andrianto, Minggu (29/1).

Agus mengklaim sudah mengambil sejumlah tindakan. Satu di antaranya berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana.

Lebih lanjut, Agus memastikan jajarannya terus memburu tersangka lainnya, yaitu Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub yang terdeteksi di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

penyihir penuh waktu

Luhut Ingin Mobil Listrik Hanya Kena PPN 1 Persen******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ingin memberikan pemotongan pajakpertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen.

"Untuk mencapai market share10 persen (kendaraan listrik), target kami adalah untuk (subsidi) motor itu Rp7 juta, sekitar segitu dan untuk mobil mungkin kami kurangi pajaknya 10 persen," jelas Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

Selesai pemaparan, Luhut menjelaskan kepada wartawan soal isi rapat terbatas di Kemenko Marves pada Senin (30/1). Dalam rapat tersebut hadir Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Nanti yang mobil itu insentif itu dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya minggu depan, iya (dari Kementerian Keuangan)," jelas Luhut.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sudah lebih dulu membocorkan hasil rapat tersebut. Dadan juga hadir dalam rapat, mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Ia menyebut Kementerian ESDM resmi ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) program subsidi motor listrik konversi. Nilai subsidinya untuk konversi motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik sebesar Rp7 juta per motor.

"Insentif kendaraan listrik yang kemarin dibahas dengan Pak Menko (Luhut) adalah khusus untuk konversi motor, kendaraan roda dua," kata Dadan Kusdiana di kantornya, Selasa (31/1) kemarin.

Sebagai penanggung jawab, Dadan mengatakan Kementerian ESDM yang akan mengusulkan pendanaan ke Kementerian Keuangan.

"Kami nanti akan mengelola. Targetnya kan kalau per sekarang ini 50 ribu di (kajian) 2022, angkanya (subsidi) Rp7 juta untuk setiap motor," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini biaya untuk konversi motor listrik ada di kisaran Rp15 juta. Ia menyebut biaya mahal itu membuat sebagian pihak ragu, sehingga diberikan insentif alias subsidi sebesar Rp7 juta dari pemerintah.

"Nanti Kementerian ESDM akan mengusulkan usulan anggaran. Kemudian siapa yang bisa dapat? Usulan Kementerian ESDM, siapapun, kalau untuk motor konversi. Karena tujuan kami adalah substitusi BBM," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Sofyan Djalil dan Suhardi Alius Diangkat Jadi Komisaris Ancol******

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RISofyan A Djalil diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain itu, Eks Kepala BNPT Suhardi Alius diangkat menjadi komisaris.

Pengangkatan itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (1/2).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, dalam keterangan tertulis Rabu ini.

Fitria mengatakan perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.

Ia menyebut pengangkatan Sofyan A. Djalil dan Suhardi Alius diharapkan bisa memberikan energi untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah perseroan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan pembaharuan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recoverybisnis Perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Buwas Buka Suara soal Sebab Mentan Tak Ikut Rapat Beras dengan Jokowi******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan alasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak hadir dalam rapat terbatas mengenai persediaan beras bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Dalam rapat itu, Buwas hadir bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Buwas kemudian menjelaskan rapat itu hanya membahas distribusi beras sehingga Syahrul Yasin Limpo yang mengurus bagian produksi tidak hadir.

Ia pun menjelaskan Jokowi hanya rapat bersama dirinya Zulkifli Hasan dan Arief Prasetyo karena mereka lah yang bertugas mengurus stabilitas ketersediaan dan harga beras.

"Iya (bertiga saja) karena yang mengurus stabilisasi kan saya, Pak Arief, Pak Mendag," ujarnya.

Buwas pun menegaskan rapat tersebut hanya membahas soal beras dan tidak membahas hal lain. Ia mengatakan dalam rapat itu Jokowi menugaskan agar beras Bulog segera didistribusikan. Selain itu, Jokowi juga disebut meminta agar cadangan beras petani (CBP) dipenuhi dengan mengutamakan dari produksi beras dalam negeri.

Di sisi lain, Buwas juga menanggapi kabar dirinya akan menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai dirut Bulog.

Kendati demikian, ia mengatakan sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih sebagai Dirut Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah, enggak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya.

"Dari dulu saya kalau diberikan amanah ya saya kerjakan," lanjutnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

[Gambas:Video CNN]