indohoki77

Dewa Kaisar Wu Nian

Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Nanti Pakai Allo PayLater******

Transmart memberikan kemudahan berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya nanti pakai Allo Paylater dari Allo Bank.

Dengan pembayaran paylater ini, pengunjung Transmart bisa bertransaksi di awal kemudian melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Dobel Diskonnya

Apalagi besok, Minggu (8/10) akan ada Transmart Full Day Sale yang ngasih diskon 50 persen plus diskon 20 persen bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari itu juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi.

Di bawah pisau iblis

Respons Erick Thohir Diangkat Jokowi Jadi 'Pengganti' Luhut: Berat******

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai ditunjuk Jokowi menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi Ad Interim menggantikan Luhut Panjaitan yang sedang sakit.

Ia mengatakan amanah tersebut memang berat. Tapi katanya, ia berterima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjalankan tugas Luhut.

"Saya tentu berterima kasih atas kepercayaan Bapak Presiden, tentu amanah ini sangat berat, tapi harus saya bisa lakukan sebaik-baiknya," katanya di Jakarta, Rabu (11/10).

Kekuatan itu kata Erick, bisa dilihat dari keberhasilan Luhut dalam mendorong dan menyelesaikan sejumlah program pemerintah yang sempat terkendala.

"Selama ini banyak kerjaan yang didorong ke Pak Menko dan berhasil, seperti misalnya kerja sama antara kami BUMN dengan Pak Menko ketika percepatan kereta api cepat Whoosh, di mana kita lebih ke korporasi membangun infrastruktur segala macem, Pak Menko juga mendorong percepatan infrastrukturnya," katanya.

Selain tim Luhut yang bagus, keyakinan juga didasarkan pada timnya.

"Jadi karena ini kan lintas. Saya punya tim yang bagus di PSSI. Saya punya tim yang bagus di BUMN. Saya rasa bukan sebuah kesulitan, ya tinggal kurang tidur saja," katanya. 

Jokowi menunjuk Erick Thohir menjadi Menkomarinves Ad Interim karena Luhut sedang sakit. 

"Karena saat ini Pak LBP, Menko Marves, sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai Menko Marves Ad Interim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat, Rabu (11/10).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Tinju Xingyi

Harga Bahan Pokok Kompak Menanjak, Cabai Rawit Melesat******

Harga bahan pokok kompak menanjak pada awal pekan ini. Salah satunya, beras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras pada Senin (9/10) ini di angka Rp14.550 per kg.

Harga tersebut naik Rp50 dibandingkan Senin (2/10) yang masih Rp14.400 per kg. Tak hanya beras, kenaikan juga dialami oleh bahan pokok lain.

Kenaikan juga terjadi pada bawang merah. Pekan lalu, bawang merah harganya masih Rp26.900 per kg. 

Tapi awal pekan ini, harganya sudah naik jadi Rp27.100 per kg.

Cabai merah harganya juga naik dari Rp44.250 menjadi Rp45.200 per kg. Sementara itu cabai rawit harganya melesat dari Rp45.500 menjadi Rp50.800 per kg.

Meski demikian, ada juga bahan pokok yang turun. Salah satunya adalah harga daging sapi yang turun dari Rp134.850 menjadi Rp134.800 per kg.

Penurunan juga dialami harga bawang putih. Pasalnya, pada awal pekan ini harga bawang putih hanya Rp38.400, lebih mudah dibandingkan pekan lalu yang Rp38.600.

[Gambas:Video CNN]

Game ini menyerang dunia lain

Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.

Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.

Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.

Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.

"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.

Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.

Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.

"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.

MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.

Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).

Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.

Grandmaster Dewa Super

Luhut Akui Sakit dan Dirawat di Singapura******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut  Panjaitan akhirnya memberikan update soal kesehatannya. Ia mengaku memang sempat jatuh sakit.

"Beberapa hari yang lalu setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja. Melihat kondisi suaminya yang tidak sewajarnya tersebut, istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/10).

Ia pun mengklarifikasi simpang siur apakah dirinya dirawat di RS atau tidak. Luhut membenarkan bahwa dirinya memang sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari hingga semua itu membuatnya bosan.

Setelah dilarikan ke RS di Jakarta dan dibawa ke Singapura, Luhut mengklaim keadaannya berangsur membaik. Ia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi padanya ini.

"Begitu banyak cinta yang datang kepada saya dalam bentuk perhatian dan doa, bahkan di saat saya sakit. Karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Presiden @jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat saya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat ini," ucap Luhut.

Di saat-saat seperti ini, Luhut menyebut dukungan dan doa yang diberikan oleh keluarga, teman, serta seluruh masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang mendorongnya untuk tetap semangat agar pulih kembali.

"Thank you for all the love and support that you have given to me. Karena sebagai makhluk lemah, saya hanya mampu berusaha dan berdoa, biarlah Tuhan YME yang membalas niat, doa, dan perbuatan baik Anda semua," tandasnya.

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.