maxwin slot adalah

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Kaisar Abadi

UNM dan Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi******

Inovasi di dalam sistem pendidikan sangat diperlukan untuk mengikuti kebutuhan zaman sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan saat ini adalah pemanfaatan teknologi.

Sadar akan hal tersebut, Universitas Negeri Makassar (UNM) berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbasis teknologi.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsPeran Pemimpin Inovatif di Pucuk PDAM Makassar

Inovasi tersebut menunjukkan keseriusan UNM dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan mahasiswa di masa depan yang membutuhkan keterampilan teknologi.

Berkat penerapan pembelajaran berbasis teknologi tersebut, UNM berhasil meraih Juara Terbaik Pertama Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) di ajang Anugerah Diktiristek Tahun 2022 pada kategori Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada subkategori Perguruan Tinggi dengan Kontribusi Mata Kuliah Terbanyak Tahun 2022.

Selain UNM, sebanyak 4 perguruan tinggi lain yang meraih SPADA yaitu Universitas Tanjungpura, Universitas Dinamika Suara, Universitas Janadbadra, dan Universitas Sebelas Maret.

Rektor UNM Prof. Husain Syam menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang berhasil ditorehkan kampusnya.

"Kita tentu harus merasa bangga karena banyak sekali prestasi yang diraih oleh UNM, dari segi kontribusi positif dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul serta memajukan perguruan tinggi lewat mata kuliah di semua jenjang," katanya.

Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada 50 perguruan tinggi, mitra kerja sama, usaha dan industri, serta media dan jurnalis untuk berbagai kategori.

Yaitu, Anugerah Prioritas Nasional, kategori Anugerah Mitra Pendukung MBKM, kategori Anugerah Apresiasi Kepada Juri Anugerah Humas dan Anugerah Kerja Sama, kategori Anugerah Sumber Daya, kategori Anugerah Kelembagaan.

Kemudian, kategori Anugerah Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kategori Anugerah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, kategori Anugerah Humas, kategori Anugerah Kerja Sama, dan kategori Anugerah Media dan Jurnalis.

Tentang UNM

Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi salah satu kandidat yang dinominasikan dalam ajang CNN Indonesia Awards. Ini merupakan ajang penghargaan pertama yang digelar CNN Indonesia, tepatnya akan berlangsung pada 21 Maret 2024 di Kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

UNM adalah perguruan tinggi negeri di Makassar yang berdiri pada 1 Agustus 1961. Selain di Kota Makassar, UNM memiliki kampus lain di Kota Parepare dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum berganti nama menjadi UNM, semula kampus ini dikenal sebagai IKIP Ujung Pandang. Kemudian perubahan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999.

Saat ini, UNM secara institusi berakreditasi Unggul BAN-PT dan berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Sistem monster kekerasan paling kuat

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan hari guntur dan kesedihan

KSP Sebut Harga Beras Akan Sulit Turun Meski Harga Gabah Melandai******

Kantor Staf Presiden (KSP) mewaspadai harga berassulit turun karena biaya tenaga kerjayang naik.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono mengatakan biaya tenaga kerja merupakan komponen biaya tertinggi dalam produksi beras. Karenanya, harga beras diprediksi sulit turun meski saat ini harga gabah sudah mulai turun ke Rp7.000-Rp7.400 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp8.300 per kg.

"Biasanya kalau biaya kerja naik, ini (harga) susah turun sehingga kita harus waspadai sejak sekarang apakah nanti harga beras bisa turun seperti sebelumnya atau tidak seperti sebelumnya," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Edy mengatakan kenaikan harga beras juga terjadi karena adanya persaingan antara penggilingan kecil dengan besar. Perusahaan penggilingan besar seperti PT Wilmar, katanya, berani menawar dengan harga lebih tinggi, sehingga petani cenderung menjual ke mereka.

"Meskipun tetap ada yang menjual kepada penggilingan kecil," katanya.

Namun penggilingan kecil dan menengah terpaksa menaikkan harga beli agar bisa menyerap gabah dari petani. Kenaikan harga gabah ini yang kemudian memicu kenaikan harga beras.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan harga gabah kering panen (GKP) memang sudah melandai seiring adanya panen raya pada Maret-April. Namun harga beras medium dan premium masih stabil tinggi.

"Dalam hal ini, kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah perlu bersinergi untuk melakukan penyerapan gabah petani dengan harga wajar agar harga (beras) ke depan cepat turun," katanya.

[Gambas:Video CNN]