rahasia pola maxwin

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Demo di Depan Gedung MPR/DPR, Massa Apdesi Blokade Tol Dalam Kota Jakarta******

JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menertibkan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) karena sempat terjadi kesalahpahaman dan memblokade Tol Dalam Kota dan jalan arteri depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman menjelaskan blokade jalan tol yang dilakukan massa lantaran adanya kesalahpahaman.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

“Tadi sedikit ada salah paham, perwakilan sudah diterima, mereka tadi berusaha menutup pintu tol tapi alhamdulilah mereka sudah keluar dari tol,” katanya, dilansir Antara.

Latif menyebutkan arus lalu lintas sempat lumpuh imbas penutupan jalan, namun hanya beberapa menit saja.

Tampak, arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota sudah mulai kembali mengalir. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 kilometer (km) per jam. “Iya padat sebentar saja. Paling lima menit,” kata Latif.

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, mengatakan dua jalur Tol Dalam Kota itu sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan lain.

“Kami mohon, mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan Tol Lingkar Luar atau ke arah Tanjung Priok. Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses Tol Lingkar Lar atau Tol Tanjung Priok, demikian yang kami sampaikan pukul 12.24 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu ini.

Akun instagram @tmcpoldametromengimbau kepada para pengendara untuk menghindari Jalan Gatot Subroto.

“Pukul 08.00-18.00 WIB diimbau bagi pengendara untuk menghindari ruas Jl. Gatot Subroto depan DPR/MPR dan seputar GBK karena ada penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih,” demikian seperti dikutip dalam akun tersebut.

Sistem pelatihan pakaian wanita

Densus 88 Kembali Ringkus 2 Terduga Teroris di Magetan dan Boyolali******

JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap dua terduga teroris hasil pengembangan penangkapan anggota jaringan Jemaah Islam (JI) di Jawa Tengah.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko  menyampaikan kedua teroris ini ditangkap dari dua lokasi berbeda.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Perinciannya, satu orang ditangkap di Boyolali Jawa Tengah pada Sabtu (27/1/2024). Sementara itu, satu terduga teroris lainnya ditangkap di Magetan, Jawa Timur pada Senin (29/1/2024).

“[Dua terduga teroris ini] masih merupakan bagian perkembangan proses penyidikan terhadap ke 10 tersangka terduga teroris sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Hanya, Jenderal Bintang Satu Polri itu tidak menjelaskan secara terperinci soal peran dari dua orang terduga teroris yang ditangkap itu. Namun demikian, Trunoyudo menegaskan penyidikan kasus teroris terus ini akan terus didalami.

“Proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri,” tegasnya.

Sebelumnya, Densus 88 telah menangkap 10 teroris berinisial S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU.

Teroris tersebut tergabung jaringan Jamaah Islam (JI) Qodimah Wilayah Timur dengan peran yang berbeda-beda.

Misalnya, berperan sebagai fungsi pendukung operasional kelompok JI, mulai dari memfasilitasi kegiatan, menyembunyikan DPO/pelarian hingga pencarian dana, logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga aspek pegembangan personel.

“10 terduga teroris ditangkap di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah,” kata Trunoyudo di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Densus 88 Ringkus 2 Terduga Teroris di Magetan dan Boyolali”

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

PSI Ngotot Pengin Pilpres 2024 Satu Putaran, Ini Alasannya******

SOLO —Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, berharap pemilihan presiden (pilpres) kali ini dapat berlangsung dalam satu putaran agar polarisasi di tengah masyarakat cepat mereda.

“Kita berharap sekali putaran itu agar masyarakat tidak terpolarisasi lama-lama, agar kita bisa cepat merencanakan pembangunan selanjutnya,” kata Grace Natalie di sela-sela Kampanye Akbar PSI di GOR Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/1/2024).

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Menurutnya, di masa menjelang pemilu banyak keputusan penting di dunia usaha yang ditunda karena menunggu situasi politik pasca-pemilu.

“Sekarang ini kan di mana-mana keputusan di dunia usaha atau orang mau membuat keputusan yang besar semuanya tunggu dulu,” katanya seperti dilansir Antara.

Bahkan jika terjadi hanya satu putaran pun, suasana baru akan tenang di sekitar Mei 2024, dan akan lebih lama jika berlangsung dua putaran.

“Kalau kita satu putaran saja, sekali putaran, itu pasti ada prosesnya paling enggak mungkin baru benar-benar tenang bulan Mei. Bayangkan kalau dua putaran akan lebih lama lagi,” kata Grace Natalie.

Sehingga pihaknya meminta para kader dan simpatisan Partai PSI untuk meningkatkan jumlah suara bagi pasangan Prabowo – Gibran agar bisa mendapatkan suara 50% lebih.

“Jadi untuk efektifitas, apalagi memang di survei-survei memang juga sudah paling unggul. Mari kita solidkan saja, teman-teman bergerak lebih solid lagi agar membungkus kekurangan sekian persen yang untuk 50 persen plus 1,” kata Grace Natalie.

Pihaknya berharap dengan demikian di Bulan Puasa sudah tidak ada lagi narasi saling serang antar-para pendukung calon presiden dan wakil presiden.

Tuhan Surgawi yang Agung

Ahok Bersedia Ikut Kampanye Ganjar******

Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu melarang sejumlah pejabat negara untuk terlibat dalam tim kampanye, di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, ASN, TNI, Polri, hingga direksi ataupun komisaris BUMN.

Hal itu juga ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga. Dia mengatakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tidak diperbolehkan melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Menurutnya, komisaris ataupun direksi perusahaan pelat merah dapat menunjukkan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, dengan catatan, para komisaris tidak secara aktif melakukan kampanye politik.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan sejauh mana batasan direksi dan komisaris BUMN dapat terlibat dalam agenda politik salah satu calon presiden dan wakil presiden.

“Aku belum lihat detailnya, tapi kalau ikut kampanye tidak boleh. Begini saja, lihat definisi kampanye KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujarnya pada Selasa (30/1/2024) siang.

Aturan yang membatasi direksi dan komisaris BUMN terkait kegiatan pemilu juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor: S-560/S.MBU/10/2023 pada 27 Oktober 2023.

Surat edaran itu mengatur keterlibatan direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, atau sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Sebelumnya, Ahok sempat dikabarkan akan hadir dalam kampanye terbuka Ganjar-Mahfud di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024). Dia disebutkan hadir dalam acara itu untuk mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun Ahok menyatakan dirinya tidak menghadiri kampanye tersebut lantaran memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ahok Buka Peluang Kampanyekan Ganjar, Bakal Mundur dari Komut Pertamina?”

sistem perdagangan paksa

Dalam 3 Bulan, 4 Harimau Mati di Medan Zoo, DPRD Minta Pemkot Serius Berbenah******

MEDAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Bukhari meminta pemerintah kota serius membenahi Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo, seusai kematian empat ekor harimau dalam tiga bulan terakhir.

“Kami meminta kepada Pemkot Medan untuk lebih serius memperhatikan Medan Zoo yang sekarang ini kondisi semakin memprihatinkan,” ucap Bukhari di Medan, Selasa (30/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Ia mengaku malu sebagai warga Kota Medan dengan salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki APBD Kota Medan sebesar Rp8,02 triliun lebih tahun ini, namun salah satu BUMD yakni PUD Pembangunan sebagai pengelola Medan Zoo dengan satwa yang tersisa sekitar 115 ekor di lahan seluas 10 hektare dari total 30 hektare, belum mampu.

Tercatat empat ekor harimau mati di Medan Zoo, masing-masing dua ekor harimau sumatra bernama Erha pada 3 November 2023 dan Nurhaliza pada 31 Desember 2023.

Kemudian dua ekor harimau benggala atas nama Avatar pada 3 Desember 2023, dan Wesa berusia sekitar 19 tahun pada 22 Januari 2024.

“APBD cukup besar, tidak mampu mengelola Medan Zoo sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan kita,” ungkap dia.

Untuk itu, ia mengimbau Pemkot Medan agar lebih serius lagi menangani masalah ini, dan pihaknya mewanti-wanti jangan sampai Kebun Binatang Medan ditutup.

“Kota sebesar ini, tak punya kebun binatang. Saya pikir Pemkot Medan harus melibatkan berbagai banyak pihak mencari solusi. Kami Komisi III siap membantu mencarikan solusi atas permasalahan tersebut,” kata Bukhari.

Wali Kota Medan Bobby Nasution masih merahasiakan waktu efektif penutupan “Medan Zoo” yang merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia berdiri sejak 1952.

“Iya, mau ditutup. (Waktunya) rahasia. Yang pasti Medan Zoo ini bukan kita bicara baru-baru, justru sudah dilihat dari beberapa tahun lalu, mulai jadi wali kota di sini,” tutur Bobby.

Keluar dari Bintang Neraka

Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol Danacita di ITB, Kampus Pertahankan Kerja Sama******

“Danacita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh OJK,” kata Alfonsus dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Alfonsus menjelaskan sebagai salah satu perusahaan fintech peer to peer lending (P2P Lending), Danacita sudah menaati aturan dengan mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari setiap pengajuan biaya pendidikan, termasuk biaya yang timbul di depan.

Adapun biaya tersebut termasuk biaya persetujuan, biaya bulanan atau disebut juga sebagai “bunga”, biaya keterlambatan, dan lainnya, yang dapat diakses dan dilihat secara transparan oleh para mahasiswa saat pengajuan.

Menurut Alfonsus, hal itu diharapkan dapat memberdayakan pelajar untuk menerima pendanaan secara bertanggung jawab dan dapat meminimalkan risiko penipuan ataupun praktik tidak etis.

“Pada dasarnya, semangat dari layanan pendanaan pendidikan yang Danacita berikan adalah untuk tidak memberikan masalah baru kepada pelajar dan/atau wali,” ujarnya.

Bukan Pinjol

Danacita memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana atau wali, dengan tidak menyalurkan pinjaman yang melampaui kapabilitas peminjam.

Proses analisis dan verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan mahasiswa atau wali untuk melunasi pendanaan yang diberikan selalu dikedepankan.

Untuk itu, mahasiswa atau penerima dana yang masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum memiliki penghasilan yang cukup, wajib melakukan pengajuan di Danacita bersama orang tua atau wali.

Sejak berdiri, Danacita memastikan bahwa 100 persen pendanaan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

Hal itu, kata Alfonsus, diterapkan dengan tujuan guna menjamin bahwa dana yang disalurkan digunakan hanya untuk pembayaran kebutuhan pendidikan.

Selain itu, dalam penanganan data pribadi, Danacita telah menerapkan standard atau penilaian keamanan siber terpopuler di dunia yakni ISO 27001, yang memverifikasi kemampuan Danacita dalam memitigasi risiko dan melindungi informasi maupun data pribadi setiap pelajar.

Lebih lanjut, Alfonsus menjelaskan proses penagihan Danacita juga memastikan bahwa tim yang berkomunikasi langsung dengan pelajar telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari asosiasi resmi yang ditunjuk OJK.

Hal ini memastikan operasional Danacita mulai dari proses pengajuan hingga proses penagihan dilakukan dengan prinsip dan etika yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ia menambahkan Danacita menerapkan program pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun maupun penalti pelunasan.

Di beberapa institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan Danacita, program ini dikenal sebagai “Dana Talangan” di mana setiap pelunasan lebih awal yang dilakukan.

Bisa dilakukan tanpa menghitung biaya-biaya yang belum jatuh tempo, tanpa adanya biaya tambahan atau penalti pelunasan.

MoU Danacita dan ITB

Adapun Danacita sudah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Memorandum of Understanding (MoU) antara Danacita dan ITB juga telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB. MOU tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar langsung biaya kuliah (UKT).

Sementara, ITB menyatakan akan terus mempertahankan kerja sama kerja sama antara Danacita sebagai pilihan pembayaran UKT bagi mahasiswa.

“Tidak (akan putus kerja sama) karena memang tidak ada masalah dengan praktik yang dilakukan karena memang pasarnya,” kata Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh di Bandung, Rabu.

Abduh menambahkan pihaknya membuka peluang pada lembaga financial technology (fintech) lainnya di Indonesia untuk bekerja sama dengan ITB sebagai pilihan mahasiswa untuk membayar UKT.

“Kalau kami melihatnya begini, fintech ini adalah sebuah inovasi dan kita harus menguasai juga Indonesia, jangan sampai nanti malah fintech dari luar yang masuk ke Indonesia dan itu sangat mungkin sekali,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Danacita bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT serta ITB tidak sama sekali mengambil keuntungan dari kerja sama tersebut.

“Jangan mencoba memutarbalikkan kata-kata, Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan, tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB, pemasukan untuk ITB ya ketika mahasiswa itu membayar,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan ITB Anas Ma’ruf menjelaskan pada pelaksanaannya, Danacita terlebih dahulu melakukan seleksi ketat terhadap para mahasiswa yang akan melakukan peminjaman terhadap lembaga finansial tersebut.

“Dari total yang mengajukan dan lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima karena apa? Karena sistem peminjaman ini tanpa agunan, sehingga pasti Danacita akan melakukan penyaringan secara ketat,” kata Anas.

Anas memastikan dana yang dipinjam mahasiswa dari Danacita akan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

“Dana yang disetujui untuk dipinjam itu langsung ditransfer ke ITB dan tidak melalui mahasiswa. Sehingga ketika telah melakukan transfer, mahasiswa itu bisa langsung cek status akademik bahwa mahasiswa tersebut telah melunasi UKT,” katanya.