main telegram dapat duit

Kelahiran Kembali Era Puncak

Luhut Ingin Slow Down di Rempang: Pendekatan Kemarin Kurang Pas******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengakui pendekatan pemerintah untuk mengembangkanRempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, kurang pas. Imbasnya, muncul konflik antara warga dengan aparat.

"Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mauslow down (menarik diri). Saya pikir mungkin approach, pendekatannya, kemarin kurang pas," ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Luhut, masalah pembebasan tanah warga seharusnya tidak muncul jika dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan kompensasi yang sesuai.

"Rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja,cash," terangnya.

"Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerjaan anakmu, di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," terangnya.

Luhut mengungkapkan Rempang Eco City memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi produksi kaca punya potensi untuk jadi pusat investasi produksi kaca untuk sel photovoltaics(PV) yang menjadi bahan baku panel surya.

Apabila pengembangan proyek terwujud, menurut Luhut, Indonesia bisa menjadi alternatif pilihan investor untuk berinvestasi di tengah pertikaian negara-negara besar.

Salah satu investor yang sudah menyampaikan minatnya membangun pabrik di Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan kaca asal China berencana menempatkan investasi hingga Rp381 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Shopee Resmi Setop Penjualan Barang dari Pelapak Luar Negeri******

Shopee resmi menghentikan penjualan produk dari penjual asal luar negeri atau cross bordermulai Rabu (4/10).

Head of Public Policy Shopee Indonesia Radityo Triatmojo mengatakan langkah tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, Radityo mengklaim produk yang dijual secara cross border di Shopee selama ini tidak bersaing dengan produk UMKM.

Saat ini, lanjut Radityo, transaksi cross borderdi Shopee tercatat kurang dari satu persen. Selain itu, mekanismecross borderyang dilakukan juga sudah sesuai dengan proses dalam peraturan perundangan yang berlaku seperti perpajakan.

Dengan ditutupnya skema cross border,Shopee berharap tidak mempengaruhi kegiatan ekspor produk Indonesia.

"Selama ini,cross borderyang dilakukan Shopee Indonesia bertujuan agar produk lokal juga memiliki peluang yang sama dan kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pasar ekspor secara langsung," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang penjualan produk cross border di bawah US0. Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," kata Zulkifli.

Ia juga melarangsocial commerceatau online shopberbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

Cerita Tangan******

Progres pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 38 persen. Targetnya pada Maret 2024 istana kepresidenan sudah rampung di garap.

Dibalik berjalannya proyek ini, ada banyak tangan-tangan pekerja yang membangun ibu kota baru itu siang hingga malam.

"Saya tahu, seluruh pekerja telah bekerja siang, malam, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita, Nusantara," sebut Jokowi dalam agenda Malam Apresiasi Nuantara pada Jumat (22/9). 

Pekerja asal Bogor itu menuturkan nantinya sampah-sampah yang ada di ibu kota bakal diproses, tapi bukan dengan sistem open dumping, melainkan bakal didaur menjadi energi.

"Jadi pencemaran akibat sampah tak ada. Nanti ada IPL (instalasi pengolahan air lindi). Kurang lebih sama seperti di Balikpapan (TPS Manggar). Jadi tak ada bakar sampah," kata Saeful.

Meski demikian, detail mengenai TPST tersebut tak terlalu dikuasai oleh Saeful. Dirinya hanya bertugas untuk membangun wadah itu. Yang pasti, tempat pengelolaan sampah ini lebih ramah lingkungan. Air lindinya juga bakal dikelola dengan apik.

"Progresnya lima persen karena proyeknya baru jalan empat bulan," sebutnya.

Lihat Juga : Harga Gula di Sulawesi Selatan Naik, Tembus Rp15 Ribu per Kg

Saeful sudah berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur selama dua pekan. Ia mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Sebab itu, dirinya tertarik bekerja untuk IKN. Dirinya pun mengaku bangga menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Daerah yang kami bangun ini bakal menjadi ibu kota baru Indonesia setelah Jakarta. Jadi pasti senang dan bangga," tuturnya.

Selama berada di lokasi proyek, Saeful mengaku sedikit terganggu dengan debu. Mungkin itu menjadi tantangan tersendiri, sebab debu di lokasi proyek memang wajar. Terlebih jalurnya pengerjaannya masih tanah.

"Kami juga selalu dibekali dengan safety saat berada di lokasi," tuturnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM

Setali tiga uang, pekerja bernama Aryo juga berkisah selama mengerjakan proyek jalan di IKN selama setahun terakhir.

Kali ini, dia dan rekan-rekannya mendapat bagian pengerjaan jalur tapak utama yang disebut dengan sumbu kebangsaan. Jalan ini menjadi lintasan menuju istana presiden IKN.

"Kami khusus mengerjakan yang sisi barat. Ada dua, barat dan timur," terangnya.

Ia mengatakan saat ini progresnya sudah mencapai 35 persen. Ketinggian badan jalan sudah diatur, tinggal menunggu struktur bangunan sisi kiri dan kanan.

Sama seperti Saeful, Aryo juga mengaku bangga bisa menjadi bagian dari pembangunan IKN.

Walaupun pada masa mendatang dirinya tak bisa menikmati, tapi biarlah anak hingga cucu yang merasakan. Aryo juga mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta.

"Saya dari Solo, Jawa Tengah. Di sini kami disedikan tempat tinggal. Upahnya mengikuti UMR Jakarta (Rp4-5 juta)," sebutnya.

Sayangnya, menurut Aryo besaran gaji itu masih kurang jika dibandingkan dengan biaya hidup di lokasi IKN yang agak mahal.

Ia berharap upah akan ditambah, karena ke depan proyek semakin masif demikian pula dengan logistik.

"Tantangannya cuaca. Di Kaltim kadang hujan, kadang tidak. Tapi kalau debu itu biasa, namanya kerja proyek," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap sejumlah progres IKN mulai dari istana garuda yang akan menjadi kantor presiden hingga National Training Center untuk latihan tim nasional sepakbola dalam kunjungannya pada Kamis (21/9). 

Lihat Juga : Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi

Jokowi meletakkan bilah pertama istana garuda dalam kunjungan ke IKN hari ini. Dia menilai pembangunan kantor presiden itu sudah mencapai 38 persen.

Dia menargetkan istana garuda akan selesai dibangun pada Maret 2024. Jokowi menyebut kantor presiden di IKN berbentuk burung garuda mengepakkan sayap dengan lapisan 4.650 bilah baja.

Presiden juga membeberkan progres pembangunan National Training Center (NTC). Lokasi itu akan menjadi pusat pelatihan tim nasional sepakbola. NTC akan berisi delapan lapangan, asrama pemain dan ofisial, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan lokasi ini menggunakan Rp95 miliar APBN dan Rp85,6 miliar hibah FIFA Forward.

Jokowi juga meresmikan pembangunan Pusat Persemaian Mentawir. Lokasi ini dibangun untuk memasok 15 juta bibit tanaman per tahun. Bibit-bibit itu digunakan untuk menghijaukan hutan-hutan di Kalimantan.

Tak hanya itu, Jokowi juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Pemerintah mengucurkan Rp2 triliun untuk membangun rumah sakit berisi 400 kamar tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perang Tianjiao

Anak Buah Luhut Buka Suara Soal Starlink Bakal Masuk RI******

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves)Jodi Mahardi buka suara soal rencana perusahaan telekomunikasi milik Elon Musk, Starlink, yang santer dikabarkan bakal masuk ke Indonesia.

Jodi mengatakan pembahasan antara pemerintah Indonesia dan Elon Musk masih berjalan.

"Masihon goingpembahasannya," ungkap Jodi dalam agenda Indonesia-International CCS Forum di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Salah satunya adalah peningkatan akses internet di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Mengenai opsi apakah teknologi Starlink (yang dipakai) atau apa tentunya masih jadi kajian kita," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut CEO Tesla Elon Musk bakal berkunjung ke Indonesia pada Oktober mendatang. Kunjungan Musk untuk membahas proyek satelit internet Starlink.

"Ya kita lihat nanti kalau semua deal-nya selesai, kita harapkan ya Oktober (Elon Musk datang ke Indonesia)," kata Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.

Rudi mengatakan lahan untuk menggarap Rempang Eco City ada 17.600 hektare, di mana 10.028 hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.

Investasi tersebut untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.

Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.

Padahal, Rudi menyebut BP Batam sudah menaksir harga rumah warga terdampak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp10 juta-Rp100 juta. Pada akhirnya, rumah baru untuk warga relokasi dipatok senilai Rp120 juta.

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia pun membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.