pinjam uang bri online

Putri tertua dari keluarga terkenal

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Kaisar adalah surga

Zulhas Sebut Thailand******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Thailanddan Vietnamdiuntungkan tatkala masyarakat Indonesia beribadah haji dan umrah ke Arab Saudi.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena perjanjian dagang Thailand dan Vietnam dengan Arab Saudi telah terjalin mesra.

Zulhas mengatakan lauk pauk dari konsumsi jemaah Haji RI dipasok dari Thailand dan Vietnam.

"Yang haji kita, yang untung Vietnam dan Thailand," imbuh Zulhas.

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong perjanjian dagang dengan Arab Saudi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan misi dagang ke Arab Saudi pada Januari 2023 lalu. Dari misi dagang itu sebut dihasilkan kontrak senilai US5,7 juta atau sekitar Rp2,41 triliun (asumsi kurs Rp15.495 per dolar AS).

Adapun misi dagang ke Arab Saudi itu dikhususkan untuk memasukkan produk UMKM ke negara tersebut.

"Misi dagang merupakan komitmen Kemendag untuk melakukan promosi pada pasar-pasar tujuan ekspor non tradisional," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Luhut Aktif Kembali Jabat Menko Marves Usai Sembuh******

Luhut Binsar Panjaitan aktif kembali menjabat menteri koordinator bidang maritim dan investasi (menko marves) setelah sembuh. Ia sempat dirawat di rumah sakit Singapura selama beberapa pekan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi hal itu. Ia juga memastikan Erick Thohir tak lagi menjadi menko marves ad interim.

"Bapak. Luhut Panjaitan sudah kembali aktif sebagai Menko Marves sejak tanggal 15 Desember 2023. Dengan demikian tugas Bapak Erick Thohir sebagai Menko Marves Ad Interim sudah berakhir," kata Ari melalui pesan singkat, Rabu (27/12).

"Setelah itu sudah menandatangani beberapa surat resmi sebagai menko marves," ucap Ari.

Sebelumnya, Luhut sakit pada Jumat (6/10). Ia sempat dirawat di Jakarta sebelum diterbangkan ke Singapura.

Jokowi lalu menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggantikan posisi Luhut sementara waktu.

Pada Rabu (29/11), Luhut tampil ke publik dengan menghadiri pelantikan menantunya, Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kemudian pada Jumat (22/12) kemarin, Luhut sempat berbincang dengan awak media massa. Dia memaparkan banyak hal tentang rencana pembangunan di sisa masa jabatan Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

Mendag Zulhas Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol di Depok******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian tol Cinere-Pamulang-Raya Bogor di Depok, Jawa Barat pada Senin (8/1).

Jokowi terlihat tiba di Gerbang Tol Limo Utara pada sekitar pukul 07.21 WIB. Sementara, Zulhas datang lebih awal pada pukul 06.58 WIB.

Peresmian jalan tol itu pun ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Jokowi.

"Pengoperasian jalan tol ini akan memberikan akan memberikan lebih banyak pilihan pada masyarakat. Khususnya yang tinggal di Cibubur, Bogor, dan Tangerang untuk menjangkau tempat-tempat seperti Soekarno-Hatta dan lainnya," ujarnya.

Usai peresmian jalan tol Cinere-Pamulang-Raya Bogor itu, Zulhas dijadwalkan tetap mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja di Banten. Jokowi dan Zulhas pun terlihat menumpangi mobil yang sama menuju lokasi kerja berikutnya.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.

Fu Xian terlahir kembali di kota

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Keterisian Hotel saat Libut Nataru Baru 70 Persen******

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat rata-rata keterisian atau okupansi hotelsecara nasional baru 70 persen pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menuturkan peningkatan paling tinggi masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali.

"Rata-rata okupansinya itu 70 persen, kalau dibandingkan hari bisa 10 sampai 15 persen peningkatannya. Tapi setiap daerah beda-beda," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/12).

Selain di Jawa-Bali, peningkatan okupansi hotel juga terjadi di wilayah Lampung, Palembang, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Maulana menyebut peningkatan okupansi hotel juga seiring dengan melonjaknya kunjungan ke restoran. Sebab, rata-rata pengunjung restoran pun adalah wisatawan yang menginap.

"Restoran pada umumnya dinikmati traveler juga yang harus makan di luar," kata dia.

Ia pun memprediksi peningkatan okupansi hotel dan restoran kembali meningkat pada malam tahun baru 2024 mendatang. Ia menargetkan rata-rata keterisian hotel bisa mencapai 70 persen pada malam pergantian tahun itu.

"Itu malah tahun baru puncaknya (keterisian hotel)," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]