gacor slot online

bocoran slot gacor jarwo 86Jutaan kata 782617Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor slot online》

Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu karena proses hukum berada di bawah pengadilan.

"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.

Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.

"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BPBD: Tiga orang meninggal & 14 luka akibat longsor di Tapanuli Utara******

Berdasarkan data Puskesmas Parsikaman tiga korban meninggal dunia, tujuh luka berat, dan tujuh luka ringan

Medan (ANTARA) - Tim SAR gabungan langsung melakukan upaya penanganan atas bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Lintas Perbatasan Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), pada Sabtu (3/2) sore.

Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Utara Septian Nasution mengatakan setelah mendapatkan informasi peristiwa bencana tanah longsor sejumlah pemangku kebijakan terkait terus melakukan evakuasi para korban.

"Pemkab melalui BPBD dan Dinas PUPR sudah menurunkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor dan mencari para korban," ujar Septian Nasution saat dihubungi dari Medan, Minggu.

Septian menjelaskan peristiwa tanah longsor tersebut terjadi akibat hujan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah setempat yang mengakibatkan tanah tebing pada sejumlah ruas jalan nasional jenuh terhadap air hujan.

"Hujan yang deras itu mengakibatkan longsor yang menutupi sejumlah luas jalan nasional dan mengakibatkan satu unit rumah warga hancur dan sejumlah pengendara menjadi korban," katanya. 

Baca juga: BPBD Tapanuli Utara evakuasi satu keluarga korban longsor

Berdasarkan data yang diperoleh, kata dia, puluhan orang yang menjadi korban dalam peristiwa naas tersebut dan saat ini sudah dilakukan evakuasi untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.

"Berdasarkan data Puskesmas Parsikaman tiga korban meninggal dunia, tujuh luka berat, dan tujuh luka ringan," sebutnya.

Selain itu, kata dia, peristiwa tanah longsor tersebut mengakibatkan jalan lintas Tarutung menuju Sibolga atau jalan perbatasan Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah terputus.

"Setelah dilakukan evakuasi material longsor, jalan nasional Tarutung-Sibolga sudah bisa dilalui dengan buka tutup satu ruas," jelasnya.

Meskipun sudah dibuka, pihaknya mengimbau masyarakat yang melintasi jalan nasional Tarutung-Sibolga untuk tetap mewaspadai terhadap kondisi sekitar.

"Kami mengimbau pengendara agar berhati-hati jika ingin bepergian melewati jalan tersebut," ujarnya.

Baca juga: Lima rumah di Tapanuli Utara tertimbun longsor

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 805 alat peraga kampanye (APK) di tujuh kecamatan di Jakarta Barat melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024.

"Tujuh kecamatan itu yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk dan Kalideres," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta, pada Senin.

Jumlah APK itu, katanya, merupakan hasil penertiban yang dilakukan dari Senin (30/1) malam sampai dengan Selasa (31/1) malam.

"Jumlah APK yang ditertibkan, 277 di Cengkareng, 345 di Grogol Petamburan, 80 di Tambora, 17 di Kalideres, enam di Kembangan dan 80 di Kebon Jeruk," katanya. 

Sementara itu, dia belum menerima laporan terkait jumlah APK yang ditertibkan di Palmerah pada Jumat (2/2).

Baca juga: Legislator desak DKI tertibkan APK tak layak untuk tekan kecelakaan

"Belum sempat," katanya.

Sebelumnya, penertiban alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jakarta Barat pada Selasa (30/1) malam, difokuskan pada tiga ketagori pelanggaran yakni, APK di flyover, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan APK yang membahayakan masyarakat.

"Jadi fokus kita, satu (APK di) flyover, kedua di JPO dan ketiga spanduk atau baliho yang membahayakan (warga)," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (30/1).

Roup menjelaskan, penertiban APK di flyover khususnya bendera-bendera partai politik yang dipasang pada tiang dan berpotensi jatuh terkena hujan dan angin.

Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar

"Kalau kaya di flyover gitu kan misalnya pakai tiang-tiang gitu ya. Nanti takutnya kena angin hujan, jatuh timpa pengendara kan bahaya itu, makanya kita tertibkan," kata Roup.

Pelarangan pemasangan APK pada gedung atau fasilitas milik pemerintah terdapat dalam pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：formula prediksi togel jitu、link slot mudah jackpot、slot gacor sore ini 2023

Terkait：rtp dragon303、kebaya4d、manis88 slot、dokubola、pola slot gacor zeus、pinjaman online mudah acc、prediksi forum togel wap、pencairan pinjol ke dana、kerja menghasilkan uang cepat、macaugg

---

---

bab terbaru：laku laku kredit（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08