petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

game online 88

slot gacor auto wd 675Jutaan kata 431694Orang-orang telah membaca serialisasi

《game online 88》

Solopos Hari Ini : Debat Masih Berkutat Adu Istilah******

JAKARTA—Ulasan tentang duel sengit kembali terlihat saat debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1/2024), dingkat menjadi headline Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (22/1/2024).

Diberitakan Soloposhari ini, berbeda dengan debat cawapres pertama, debat kali ini yang bertema energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat terasa sebagai duel senjata api berpeluru kosong. Calon wakil presiden (cawapres) dari pasangan nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, terlihat lebih tajam memberikan pernyataan dan menyerang.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Namun tidak bisa dihindari dia masih terus bicara soal konsep. Belum terlihat kajian yang lebih tajam terhadap topik-topik yang dibicarakan. Entah kenapa, dia juga menghilangkan istilah “slepet” yang banyak diobralnya saat debat cawapres pertama 22 Desember silam. Akan tetapi Muhaimin terlihat lebih mapan dalam mempersiapkan diri menjalani debat. Dia makin banyak menyajikan data dan lihai menjawab serangan-serangan pertanyaan dari kedua lawan debatnya.

Sedangkan cawapres dari pasangan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam pernyataan-pernyataannya cenderung berkesan seperti juru bicara pemerintahan sekarang. Materi yang disampaikan dan argumen-argumennya terlihat makin mirip dengan pernyataan-pernyataan resmi pemerintah seperti ketika menjelaskan proses hilirisasi sumber daya alam.

Mungkin hal ini karena pihaknya bertujuan menegaskan posisi sebagai “penerus” kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi bagi para pemilih kritis, hal ini bisa jadi justru memberi kesan bahwa tak ada hal baru yang ditawarkan.

Revitalisasi Alun-alun Keraton Bergulir

SOLO—Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) mulai bergulir dengan penggarapan Alun-alun Utara. Pekerja sudah mengeruk area Alun-alun Utara dengan menggunakan alat berat, sementara sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah Alun-alun Utara.

Meski proyek sudah dimulai, namun aktivitas masyarakat masih terlihat, seperti masih adanya sejumlah mobil yang parkir di lahan alun-alun. Menyambut proses pengerjaan ini, kalangan kerabat Keraton Solo pun menjalankan tradisi wilujengan dimulainya revitalisasi tahap awal Keraton Solo di Kompleks Pagelaran Sasana Sumewa Keraton Solo, Sabtu (20/1/2024).

Puluhan orang dari lingkup kerabat keraton dan abdi dalem mengikuti acara tersebut. Salah satu kerabat Keraton Solo, G.K.R. Wandansari atau biasa dikenal dengan panggilan Mbak Moeng menjelaskan tujuan wilujengan salah satunya memberitahukan kepada para leluhur adanya proyek revitalisasi Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan.

PHRI: Spa Tidak Masuk Kategori Hiburan

BADUNG – Penerapan pajak hiburan yang mencapai 75% terus memicu polemik. Kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) khususnya masih berupaya agar penerapan pajak itu tidak lagi terjadi meskipun pada Rabu (17/1/2024 lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar penerapan pajak 40%-75% itu ditunda.

PHRI Bali misalnya, bahkan berupaya agar usaha spa tidak lagi dikategorikan sebagai hiburan. “Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40%, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Bali, Sabtu (20/1/2024).

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi. PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40% diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Ekspor Kodok Berkontribusi Miliaran Rupiah

SOLO—Kota Solo menjadi daerah lintasan pengiriman kodok dari berbagai daerah. Namun, belum banyak kodok dari Solo dan sekitarnya yang dimanfaatkan untuk komoditas ekspor.

Berdasarkan penelusuran Espos, pekerja pengambil kodok dari beberapa daerah Jawa Barat melintas di Kota Solo sebelum menyetor komoditas itu ke daerah Kediri, Jawa Timur. Volume kodok tersebut mencapai 4 ton per empat hari.

Hal itu diungkap oleh petugas pengambil kodok yang ditemui Esposdi wilayah batas Kota Solo, Sabtu (20/1/2024) malam. “Empat hari sekali. Tapi yang kami ambil dalam kondisi beku, yang diambil hanya di bawah kepala karena yang diekspor ini nanti paha dan betis, kaki ya,” kata pria yang enggan menyebutkan namanya itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (22/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.




bab terbaru:voucher gojek oktober 2022

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
voucher traveloka kereta api
trik main slot modal receh
ugslot
situs gacor malam
buku tafsir mimpi 4d terlengkap 2021
kartu kredit tanpa kartu
asia9 slot
rtp 7meter
situs parlay terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot828
Bab 2 situs slot yang lagi bagus
Bab 3 prediksi sdy hari ini
Bab 4 pinjaman online tanpa npwp
Bab 5 slot404 online
Bab 6 koin slot login
Bab 7 pencairan dana kredivo berapa lama
Bab 8 bagi slot
Bab 9 deposit 100 jadi 200
Bab 10 situs slot paling bagus
Bab 11 modal nasional pinjol
Bab 12 gift card play store gratis
Bab 13 daftar slot asia
Bab 14 situs yang lagi gacor sekarang
Bab 15 pinjol yang masuk pusdafil
Bab 16 kredivo tunai
Bab 17 limited 88 slot
Bab 18 minggu slot
Bab 19 luxury12
Bab 20 arta88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4712bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Pedang Peri dan Berita Aneh

kumpulan situs slot bonus 100

JAKARTA —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menggunakan alat khusus pada saat debat beberapa hari lalu.

Wakil Ketua bidang Komunikasi pada TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Tanzil, menegaskan bahwa tidak ada alat khusus apapun yang menempel pada tubuh cawapres Gibran Rakabuming Raka, termasuk alat Bone Conduction Earphone yang terhubung ke Emil Dardak saat melakukan debat.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Tuduhan tersebut dilemparkan oleh nitizen karena mencurigai ada alat berwarna hitam yang melingkar di leher Cawapres Gibran Rakabuming Raka di balik kerah jaketnya. Ditambah lagi Emil Dardak pun terpantau komat-kamit saat proses Debat Cawapres 2024 berlangsung pada Minggu (21/1/2024).

“Tuduhan itu tidak benar, kalau mau nuduh yang cerdas lah. Soalnya tidak terbukti juga kan. Ada tidak buktinya, di situ ada Prof Mahfud dan Cak Imin, mereka pasti sudah protes dari awal kalau ada alat seperti itu,” tuturnya di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Dia menilai bahwa Debat Cawapres 2024 yang digelar KPU pada Minggu kemarin sudah adil dan transparan. Menurutnya, Debat Cawapres 2024 tersebut tidak hanya ditonton oleh jutaan warga melalui siaran langsung, tetapi juga oleh ratusan orang yang ada di lokasi debat.

“Saya rasa pihak televisi yang melakukan siaran langsung juga tidak akan biarkan ada hal seperti itu terjadi. Apalagi kan ada MetroTV, kalian tahulah afiliasinya ke mana kan,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada nitizen agar lebih cerdas dalam menyikapi sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Dia pun kembali menegaskan bahwa Gibran tidak pernah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama debat berlangsung kemarin.

“Saya tegaskan kembali tidak ada alat khusus apapun yang menempel,” ujarnya.

Pada debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Gibran mengenakan jaket dengan lambang mirip dengan lambang klan Uzumaki dari kartun Naruto.

Jaket tersebut didominasi warna biru muda, dengan pundak berwarna abu-abu. Di dada sebelah kiri jaket tersebut, terdapat tulisan Prabowo Gibran yang menyertakan nomor urutnya, yakni nomor 2.

Sementara itu, di dada Gibran terdapat lambang bulat berwarna oranye yang mirip dengan lambang klan Uzumaki di kartun Naruto.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN Bantah Gibran Pakai Alat Bantu Saat Debat Keempat Pilpres 2024”

Sutra Kaisar Prasejarah

situs slot 6000

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Setan menerangi surga

pengalaman beli hp pakai kredivo

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saya mendengar angin bertiup

cara pinjam uang di bank permata

SOLO —Politikus Maruarar Sirait mengatakan Presiden Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto merupakan contoh pemimpin yang menjaga kerukunan bangsa Indonesia.

Saat mendampingi Prabowo Subianto berkampanye di Lapangan GGM, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024), Maruarar mengajak warga Majalengka yang tergabung dalam komunitas Sahabat Bang Ara untuk mendoakan Prabowo menang pada Pilpres 2024.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Dia juga meminta masyarakat mendoakan Prabowo memimpin Indonesia tidak hanya selama satu periode pemerintahan, tetapi dua periode yaitu hingga 10 tahun mendatang.

“Kalau tidak ada Jokowi dan Prabowo, tidak ada contoh soal kerukunan. Pemimpinnya cuma ada konflik terus, bertarung terus. Kita bersyukur Bung Karno mengajarkan ‘jasmerah’, jangan melupakan sejarah,” kata Maruarar dalam acara Sehat Bersama untuk Indonesia Maju di Majalengka, Jawa Barat, sebagaimana dilansir Antara.

Bagi Ara, panggilan populer Maruarar, bersatunya Jokowi dan Prabowo merupakan bukti pemimpin yang saling menghormati sejarah dan mencetak sejarah.

“Bukan hanya (mencetak sejarah) di Indonesia, tetapi di dunia. Ini adalah nilai kelas dunia. Nilai juara. Dua orang yang bertarung keras bisa bersatu untuk Indonesia,” tambah Maruarar.

Dia juga mengaku belajar banyak dari Prabowo. Maruarar menilai Prabowo sebagai sosok yang tulus dan apa adanya.

“Saya belajar dari Bapak (menjadi sosok) apa adanya. Saya salut dengan ketulusan Bapak dan selama Bapak empat tahun selalu setia mendukung Pak Jokowi,” kata Maruarar

Sementara itu, di panggung acara tersebut, Prabowo berterima kasih atas dukungan Maruarar beserta komunitas “Sahabat Bang Ara” kepada dirinya dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo pun mengajak Maruarar Sirait untuk bergabung dalam tim suksesnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Dalam acara itu, ribuan warga Majalengka yang tergabung dalam komunitas Sahabat Bang Ara berolahraga bersama dan menyampaikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Prabowo juga menyampaikan pidato politiknya di hadapan warga Majalengka.

tawanan Naruto

situs slot yang lagi gacor hari ini

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, yang dinilai merajuk atau ngambek karena diberikan pertanyaan sulit pada Debat Cawapres 2024.

Pernyataan itu disampaikan ketika Gibran merespons pertanyaan Mahfud Md. Mulanya Mahfud bertanya kepada Gibran terkait permasalahan impor bahan pangan yang pernah ditanyakan Prabowo Subianto kepada Joko Widodo saat Debat Capres 2019.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh,” kata Mahfud sebelum masuk ke inti pertanyaan.

Mahfud melanjutkan, “Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang enggak akan mengimpor, tetapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah makin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah, itulah sebabnya, apa usulan Anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini?”

Pada Debat Cawapres 2024 yang kedua, Minggu (21/1/2024), Gibran menyebut telah dua kali memberikan pertanyaan sulit kepada sosok Menko Polhukam itu.

“Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek, ya. Soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, green inflation, selalu dikomenin pernyataan receh,” kata Gibran pada segmen kelima Debat Pilpres 2024 putaran keempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Menjawab pertanyaan Mahfud, Gibran menduga bahwa pasangan dari Ganjar Pranowo itu merajuk karena selalu diberi pertanyaan sulit.

“Ya, kalau receh dijawab, Pak. Gitu loh, segampang itu,” kata cawapres pendamping Prabowo Subianto itu.

Setelah itu, Gibran mengutarakan substansi jawabannya atas pertanyaan Mahfud. “Oke, masalah impor. Pada tahun 2019 sampai 2022 sebenarnya Indonesia sudah swasembada beras. Pada tahun 2023 ada impor karena El Nino Pak, dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia. Kuncinya sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif,” ujar Gibran.

Kisah reboot Fahai

maxwin itu apa ya

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Debat Cawapres yang digelar pada Minggu (21/1/2024) ini seharusnya untuk mendiskusikan soal kebijakan. Bukan sebaliknya, justru tebak-tebakan definisi dan singkatan.

Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka soal Lithium ferrophosphate (LFP). “Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, saya tidak tahu pasangan nomor 1 ini antinikel atau bagaimana,” kata Gibran dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini, bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya kebijakan policy,” jawab Cak Imin.

Dia juga menyebut untuk tebak-tebakkan, levelnya bukan di Debat Cawapres 2024. “Ini forum policy yang berharga, tebakan-tebakan difenisi ini levelnya SD, apa ijazah kita ini palsu semua di sini? Kalau tebak-tebakan bukan di sini levelnya,” tambah Cak Imin.

Meski begitu, dalam Debat Cawapres 2024 ini, Cak Imin menjawab pertanyaan Gibran soal LFF dan nikel tersebut. Bagi Cak Imin, yang terpenting dalam membuat kebijakan tentang lingkungan adalah etika.

“Prinispnya sederhana, semua kembali kepada etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apa pun yang menjadi kebijakan kita, menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, apa pun yang kita gunakan rujukan adalah etika lingkungan,” tegas Cak Imin.

Sebagai informasi, debat kali ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Dua moderator memandu debat ini, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar serta ada 11 panelis yang terlibat dalam menyusun pertanyaan.