slot20

rtp sapporo88 743Jutaan kata 286553Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot20》

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Istana sebut Tito miliki kualifikasi jalankan tugas Plt Menko Polhukam******

Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Tito ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt. Menko Polhukam, pasca-mundurnya Mohammad Mahfud Md dari jabatan tersebut.

"Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri lain. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt. Menko Polhukam," kata Ari ketika ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Ari, faktor penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam telah dipertimbangkan berdasarkan aspek profesionalitas mengingat rekam jejaknya yang panjang di bidang politik dan keamanan.

Tito, yang dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019, juga disebutnya mampu bekerja sama dengan institusi-institusi di luar pemerintahan.

Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md

Baca juga: Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam

Ari meyakinkan bahwa penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri maupun Kemenko Polhukam.

"Tidak (berpengaruh) saya kira. Sistem pemerintahan kita kan berjalan dengan baik ya. Selain itu, tentu saja Pak Tito akan dibantu oleh deputi-deputi Kemenko Polhukam yang ada, sehingga tidak akan ada kesulitan bagi Pak Tito untuk menjalankan fungsi sebagai Plt. Menko Polhukam," tutur dia.

Dibantu dengan sistem pendukung yang baik, menurut Ari, Tito akan mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun dan dijalankan sebelumnya oleh Mahfud Md selaku Menko Polhukam sebelumnya.

Ia pun mengatakan bahwa perubahan dinamika kepemimpinan di Kemenko Polhukam tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya kira tidak ada kekhawatiran mengenai penyelenggaraan pemilu. Semua proses sudah berjalan dengan baik. Ada institusi penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri sudah bekerja dan berjalan dengan baik. Kemenko Polhukam juga selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik," ujar Ari.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt. Menko Polhukam sampai Presiden menunjuk Menko Polhukam definitif.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud tak akan "colong playu" hingga terbit Keputusan Presiden******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyatakan tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya "colong playu" sebagai Menko Polhukam hingga terbit Keputusan Presiden.

"Sampai ada Keppres. Sampai ada Keppres dong, kalau belum ada Keppresnya tapi saya pergi, kan colong playu," kata Mahfud usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Mahfud mengatakan bahwa setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis sore, ia menitipkan sejumlah tugas yang masih menggantung di Kemenko Polhukam.

Ia menyebutkan ada tiga tugas yang menjadi catatan khususnya selama menjabat sebagai Menko Polhukam.

Tugas yang pertama, kata dia, soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp111 triliun.

Kedua, menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM berat di mana menurut Mahfud, penyelesaian dari sudut korban masih terus berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden.

Ketiga, berkaitan dengan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun pertemuan Menko Polhukam dengan Presiden Jokowi berlangsung selama 10 menit di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku bahwa tidak ada ketegangan dan lebih banyak diisi dengan gurauan, alih-alih membahas soal substansi surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi.

Calon wakil presiden nomor urut tiga tersebut mengungkapkan bahwa pembicaraan itu dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Presiden Jokowi pun, kata Mahfud, mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama 4 tahun sebagai Menko Polhukam sejak dilantik Oktober 2019.

"Pak Jokowi mengatakan terima kasih juga, terima kasih sudah membantu empat tahun dengan baik, tidak ada masalah. Beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko (Polhukam) beliau. Selama dua periode beliau memimpin yang paling lama itu Pak Mahfud," kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain
Baca juga: Mahfud titip ke Presiden soal BLBI, pelanggaran HAM, dan UU MK
Baca juga: Mahfud sebut tiga tugasnya yang masih menggantung sebagai menteri
Baca juga: Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：aoncash、gacor188、masuk game slot online

Terkait：rtp slot mansion77、pinjaman cepat cair tanpa ribet、situs gacor saat ini、bonus new member 100 tanpa to、baka88、situs slot 363、cara memasang togel di hp、tarikan jp paus hk fb、link slot new member 100 to kecil、cicilan kartu debit

---

---

bab terbaru：ug maxwin slot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12