slot bonus new member 200 di depan

erek2 abjad 279Jutaan kata 633525Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot bonus new member 200 di depan》

Lontaran material pijar Marapi masih dalam radius 4,5 kilometer******

Bukittinggi (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan lontaran material pijar dari Gunung Marapi pada Sabtu, pukul 01.42 WIB masih dalam radius 4,5 kilometer.

"Itu adalah lontaran material pijar yang dikeluarkan bersamaan saat terjadinya erupsi Gunung Marapi," kata Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Gunung Marapi PVMBG Kristianto di Bukittinggi, Sabtu.

Ia memastikan lontaran pijar yang berwarna merah tersebut merupakan batuan vulkanik panas yang menyembur ketika terjadi erupsi.

Saat malam hari, katanya, fenomena alam itu akan terlihat lebih jelas jika dibandingkan dengan pada siang hari.

"Kami memastikan lontaran material pijar tersebut hanya di sekitar gunung saja dan tidak sampai ke luar radius 4,5 kilometer," ujarnya.

Baca juga: Gunung Marapi kembali erupsi lontarkan batu api

Ia menjelaskan lontaran material pijar terjadi akibat adanya tekanan yang kuat dari kawah gunung berapi sehingga menyembur ke atas. Dengan kata lain, terjadi peningkatan aktivitas gunung pada pukul 01.42 WIB.

Kendati demikian, Kristianto menyampaikan fenomena lontaran material pijar biasa terjadi pada gunung api aktif. Sejak erupsi Gunung Marapi pada 3 Desember 2023, PVMBG sempat merekam secara visual beberapa kali kejadian yang sama.

Tipe Gunung Marapi yang secara administrasi berada di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam telah berubah dari freatik menjadi magmatik. Artinya, magma sudah berada di sekitar mulut gunung.

"Dengan perubahan tipe freatik ke magmatik ini, material magma fresh itu bisa saja dilontarkan ke permukaan. Jadi tidak tertutup kemungkinan magma keluar dari lubang kawah dan juga tergantung kekuatannya," kata dia.

Baca juga: Jumlah pengungsi erupsi Gunung Marapi di Tanah Datar terus bertambah
Baca juga: PMI Sumbar distribusikan masker ke daerah terdampak erupsi Marapi
Baca juga: BPBD Agam: 126 jiwa berada di zona berbahaya erupsi Marapi

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Empat daerah di Jambi berstatus tanggap darurat bencana banjir******

Jambi (ANTARA) - Sebanyak empat daerah di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Bungo, Tebo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akibat tingginya curah hujan yang turun di daerah tersebut.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani di Jambi, Jumat, mengatakan penetapan status tanggap darurat banjir ini seiring dengan terus meluasnya banjir dan tingginya permukaan air banjir di wilayah tersebut yang sampai saat ini belum juga surut.

"Banjir di empat wilayah tersebut terjadi sejak akhir 2023 dan hingga pertengahan Januari 2024, sehingga BPBD menaikkan status tanggap darurat bencana banjir karena diketahui banjir cukup tinggi dan wilayah yang terdampak juga meluas," kata Andre.

Dalam hal ini pemerintah melalui Gubernur juga telah turun meninjau banjir dan menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak dan juga sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Wakapolda Jambi bagi bantuan dan tinjau posko banjir di Sungai Penuh

Baca juga: Polisi siapkan makanan bagi korban banjir di Kerinci dan Sungai Penuh

Dengan status tanggap darurat itu, Jambi bisa minta bantuan Pusat setelah laporan langsung direspon dan saat ini sudah ada dua tim yang turun di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang dikomandoi salah satu deputi BNPB, di Kabutaten Tebo dan Bungo dikomandoi Plt Direktur infrastruktur Darurat yang langsung turun memberikan bantuan secara simbolis, operasional dan logistik.

Pada puncak musim penghujan saat ini, BPBD Jambi mengimbau masyarakat agar berhati-hati terutama di kawasan sepanjang aliran sungai Batanghari agar meningkatkan kewaspadaan.

BPBD Provinsi Jambi mengimbau kepada wilayah yang terdampak banjir atau berpotensi bencana agar melakukan pendataan kelompok rentan di wilayahnya serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak banjir.

Hal itu penting sebagai bentuk kesiapsiagaan bencana dan memudahkan proses evakuasi ketika terjadi bencana di wilayah tersebut dan jika sudah terdata maka relawan ataupun tim penyelamatan bisa segera melakukan prioritas evakuasi pada daerah terdampak banjir.

"Pendataan kelompok rentan di desa/kelurahan untuk memudahkan evakuasi dan kita sudah tahu prioritas yang dievakuasi. BPBD telah menyiagakan personil dengan logistik berupa makanan siap saji, perahu karet, dan lainnya," kata Andre Eko Rinjani.*

Baca juga: Dokkes Polres Kerinci pastikan kesehatan seluruh personel siaga banjir

Baca juga: Banjir masih landa desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：qqmadrid、pinjaman 24 jam、receh88

Terkait：foxibet、slot853、prediksi togel wap original、cara dapetin uang di shopee、slot98、pinjol yang mudah cair、panen303、trik permainan slot、spin39 slot、situs slot penipu

---

---

bab terbaru：situs388（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08