jp368 slot

Pemasok Dewa dan Iblis

INA Gandeng Perusahaan China Suntik Green Fund Baterai Listrik******

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Indonesia Investment Authority(INA) menaruh investasi  bersama dengan perusahaan pembuat baterai listrik ChinaContemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) dan CMB International, membentuk Green Fund guna ekosistem kendaraan listrik.

Hingga kini, total investasi yang sudah ada adalah sebesar US miliar atau Rp31 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS)  

CEO INA Ridha Wirakusumah mengatakan investasi tersebut sebagai persiapan Indonesia dalam menyiapkan bahan baku kendaraan listrik (EV) di dalam negeri.

Investasi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama dirinya sebagai CEO INA dengan pemimpin kedua perusahaan tersebut yang disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di sela-sela perlaksanaan Presidensi G20.

"Dalam kesempatan ini kita melakukan penandatanganan yang disaksikan oleh bos saya dan juga Menteri BUMN," imbuhnya.

Ridha menjelaskan tiga alasan mengapa INA memilih untuk berinvestasi dalam rantai pengembangan baterai listrik tersebut. Pertama,untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Kedua,agar Indonesia tidak tertinggal jauh dalam perkembangan kendaraan listrik. Diharapkan, dalam dua tahun ke depan kendaraan listrik bisa setara dengan konvensional.

"Kerja sama ini salah satu tujuannya untuk efisiensi biaya baterai. Pembuatan baterai merupakan keahlian CNTL, jadi kita bekerja sama agar bisa membuat baterai listrik di dalam negeri," jelasnya.

Ketiga,karena kendaraan listrik bakal makin berkembang dan Indonesia tak bisa menunggu lebih lama lagi sampai bisa mengembangkan baterai listrik sendiri. Karenanya, kerjasama dengan kedua perusahaan dianggap sangat penting untuk dilakukan.

Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia dinilai perlu belajar dan bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menciptakan baterai listrik terbaik dunia agar bisa merebut pasar di masa depan.

"Nikel adalah bahan penting dalam sel baterai lithium ion yang digunakan di sebagian besar kendaraan listrik. Dalam 10 tahun, Indonesia diharapkan menjadi pemasok nikel rafinasi terbesar dengan lebih dari separuh produksi nikel rafinasi dunia. Dan saya mendapat kesempatan untuk berbicara di situs dan ketua CATL. Jadi ini kesempatan," ujarnya.

Di Indonesia, pasar kendaraan listrik juga terus berkembang dan diharapkan bisa terjual sebanyak 2,1 juta unit sepeda motor listrik dan 400 ribu unit mobil listrik pada 2025 mendatang.

Awal tahun ini, CATL telah mengumumkan proyek baterai listrik senilai US miliar di Indonesia dan akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Selasa (15/11) jam 18.40 WIB terkait dengan klarifikasi pihak terkait.

Dewa kekayaan kota

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pecinta kuliner tidak terbatas

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Cerita Kaesang Naik Batik ke Surabaya, Koper Selamat Sampai Kualanamu******

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep mengalami kejadian lucu saat terbang ke Surabaya dengan menggunakan maskapai Batik Air. 

Cerita lucu ia sampaikan lewat unggahan di akun twitternya. Dalam unggahan itu, ia mengatakan terbang ke Surabaya dengan menggunakan Batik Air.

Tapi anehnya, koper bawaannya justru dikirim ke Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

"Mungkin emang aku sama koperku udah gak sejalan," katanya. 

Kelakar Kaesang di Twitter berlanjut saat netizen bertanya mengenai keberadaan kopernya apakah sudah kembali ke tangannya atau belum. Ia menyebutkan ini menjadi alasan ia tak perlu mandi malam karena harus menunggu koper di Bandara.

"Belum terima sampai sekarang. Positifnya ya gak perlu mandi malam. Positifnya lagi, koper saya bisa jalan-jalan gratis. Terima kasih Batik Air," jelasnya.

CNNIndonesia.comsudah berusaha menguhubungi Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro terkait pengalaman Kaesang tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Raja bola nomor 1

Sejumlah Pentolan Twitter Mundur Usai Elon Musk Pecat 3.700 Karyawan******

Kepala Keamanan Informasi TwitterLea Kissner memilih hengkang menyusul pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Elon Muskterhadap 3.700 karyawan usai mengakuisi perusahaan tersebut.

Kissner mengumumkan pengunduran diri tersebut pada Kamis (10/11). Ia lantas membuat pernyataan terbuka di Twitter, tapi tidak merinci alasan mengapa memilih hengkang.

"Saya telah membuat keputusan sulit untuk meninggalkan Twitter. Saya memiliki kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang luar biasa dan saya sangat bangga dengan privasi, keamanan, dan tim IT serta pekerjaan yang telah kami lakukan," cuit Kissner, dikutip dariCNN Business, Jumat (11/11).

Pengunduran diri Kissner juga disinyalir karena petinggi-petinggi Twitter lain kompak resign. Menurut pesan Slack yang dilihat CNN Business, Kepala Petugas Privasi Twitter Damien Kieran dilaporkan juga mengundurkan diri pada Rabu (9/11) malam.

Dalam pesan Slack itu, seorang karyawan Twitter menulis bahwa satu-satunya prioritas Musk adalah mengganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari kegagalan untuk keluar dari kewajiban mengikatnya untuk membeli Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Postingan karyawan tersebut juga mengklaim bahwa fokus Musk adalah memonetisasi platform dapat membahayakan pengguna yang rentan termasuk aktivis hak asasi manusia dan politik.

Di lain sisi, Musk sedang dalam potensi bahaya di hadapan Federal Trade Commission (FTC) untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Twitter soal kasus pelanggaran privasi.

"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami," kata juru bicara FTC.

Twitter memiliki sekitar 7.500 pekerja sebelum pengambilalihan Musk. Namun, 3.700 karyawan dipecat setelah ia masuk.

PHK massal ini terjadi ketika Musk berupaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]