aplikasi serupa kredivo

menang slot 77 login 882Jutaan kata 383863Orang-orang telah membaca serialisasi

《aplikasi serupa kredivo》

BPBD Kota Bogor evakuasi warga tertimbun longsor di Muarasari******

Kota Bogor (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jawa Barat, mengevakuasi warga tertimbun longsor pengerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kelurahan Muarasari, Kota Bogor, Minggu.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan, longsor terjadi pagi hari ini sekitar pukul 08.30 WIB. Kemudian pada pukul 11.00 WIB, terjadi longsor susulan yang lebih besar dan mengakibatkan korban tertimbun.

Dari informasi sementara yang diterimanya, ada dua orang pekerja yang tertimbun longsoran tersebut. Salah seorang di antaranya sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.

“Nah informasi yang kami terima, satu sudah terevakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Juliana. Informasi dari pekerja lain ada satu lagi tertimbun. Tapi kami sedang pastikan,” kata Hidayatulloh.

Hidayatulloh mengatakan, evakuasi dihentikan sementara sambil BPBD melakukan evaluasi. Sebab, longsor susulan masih terus terjadi sehingga membahayakan personel BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Bogor yang melakukan evakuasi.

“Bahwa keselamatan jiwa personel harus kita utamakan. Kita bantu doa, mudah-mudahan korban segera ditemukan di tengah kondisi cuaca sudah mendung. Longsor masih terus terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hidayatulloh mengatakan, dari penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, proyek ini merupakan penanganan rekonstruksi akibat longsor yang terjadi pada 28 Februari 2023.

Tak hanya mengevakuasi korban tertimbun, sambung dia, petugas gabungan juga akan menyelamatkan beberapa makam di bagian atas longsor.

“Informasi yang kami terima sih beberapa minggu ini sedang dikerjakan. Jadi pada saat mulai dikerjakan, terjadi longsor kembali ini TPT,” ucapnya.

Baca juga: BPBD Kota Bogor evakuasi warga sekitar longsor di Cilendek

Baca juga: Pemkot Bogor tangani longsor susulan di Cilendek

Baca juga: Pemkot Bogor pindahkan TPS di Cilendek Barat imbas longsor

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

PDIP: Tim Ganjar******

Tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan Timnas AMIN ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki semangat yang sama dalam mengawal hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan Timnas AMIN ke publik itu menunjukkan suatuspirityang sama," ujar Hasto saat ditemui usai rapat terbatas TPN Ganjar Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Senin.

Dengan semangat tersebut, Hasto menegaskan bahwa demokrasi harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap berbagai proses demokrasi selanjutnya.

Jika koreksi terhadap demokrasi tidak dilakukan secara kolektif, Hasto khawatir tidak akan ada lagi masyarakat yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun ini.

Adapun dari TPN Ganjar-Mahfud, tim pemenangan telah membentuk tim khusus hukum bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, yang dipimpin oleh dua advokat senior, yaitu Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Hasto sangat mengapresiasi keterlibatan para pakar yang akan memberikan sumbangsih kepada kerja dari tim hukum tersebut sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dipersiapkan.

"Banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur sikap dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri," tuturnya.

Meksi begitu, dia menuturkan bahwa fokus utama TPN Ganjar-Mahfud, yakni tetap mengawal rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, baik terkait Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024 maupun pemilu anggota legislatif (pileg).

Untuk itu, Hasto berharap seluruh pihak bisa bersabar lantaran kerja Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud lebih bersifat "sunyi" dalam menemukan suatu bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami juga mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di MK," ucap Hasto menambahkan.

Baca juga: Jokowi minta wartawan tanyakan soal oposisi kepada PDI Perjuangan
Baca juga: PDIP Bali temukan salah hitung suara sah di Sirekap

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：buku mimpi 2d 00、bangjago88 1、cara menghitung limit kredivo

Terkait：togel 6d、dapat uang dari internet tanpa modal、cara pinjam uang di dana paylater、togel online88 com、lux88togel、slot mudah jp、situs terpercaya、bosstoto、rajaqq、auroratoto2

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot terbaru gacor（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04

Daftar bab terbaru

jackpot kakek zeus

aplikasi belanja online bayar bulan depan

pinjaman online tanpa uang muka

daftar pinjaman online yang terdaftar di ojk 2021

slot gacor 4d gampang menang

trik cara menang main slot pragmatic

slot yang bagus

slot server thailand asli

erek 50 2d

gadisBacaan TerkaitMore+

luar biasa mulia

warkop4d

Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kelengkapan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta, yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan.

"Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami," kata Presiden Jokowi saat meresmikan RSPPN di Jakarta, Senin.

Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melihat sejumlah fasilitas rumah sakit yang dinilainya modern.

Fasilitas tersebut antara lain MRI dengan spek tertinggi Tesla 3 yang dapat melihat dari segala sudut, CT scan yang juga bisa melihat dari segala sisi, serta ruang operasi modular yang canggih dan terintegrasi.

Kepala Negara juga menyoroti pembangunan RS untuk TNI AL, AD dan AU yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang rata-rata mencapai 70 persen.

"Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita," kata Presiden.

Selain RSPPN, Presiden Jokowi juga meresmikan 20 rumah sakit TNI AD, AL dan AU, serta lima rumah sakit yang sebelumnya telah diresmikan dan sudah beroperasi penuh.

Dengan fasilitas yang lengkap, Presiden berharap RSPPN dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarga serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Selain itu, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
Baca juga: Prabowo sambut kedatangan Presiden saat peresmian RS Pertahanan Negara
Baca juga: Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta
Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

slot yang lagi gacor malam ini

OIKN lakukan groundbreaking investasi swasta kelima di IKN pascapemilu******

Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama bergerak di finansial.

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan groundbreaking investasi swasta kelima pascapemilu yang melibatkan sektor perbankan di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Bagi OIKN setelah pemilu sebenarnya tetap Presiden RI Joko Widodo, jadi kami di bawah komando beliau sebagai pemimpin terus mendorong maju untuk pembangunan, dan dalam waktu dekat strateginya adalah groundbreaking yang sudah empat kali dilanjutkan dengan groundbreaking kelima," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Agung mengatakan, groundbreaking investor swasta yang kelima dalam beberapa waktu lagi di mana OIKN mendorong sektor perbankan dalam groundbreaking kali ini.

"Kalau orang berkata bahwa IKN ini cuma ibu kota untuk pemerintahan, tentu tidak. IKN ini juga untuk sektor swasta terutama yang bergerak di finansial. Jadi bank-bank masuk ke IKN untuk mulai membangun kantornya di mana di sana sudah ada Bank Indonesia yang sedang membangun kantornya di mana progres pembangunannya sudah mencapai 14 persen," katanya pula.

Kemudian Gedung LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di IKN juga sedang dibangun, dan nanti disusul oleh Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bersama bank-bank membentuk mini financial center.

"Jadi ini merupakan strategi jangka paling pendek," kata Agung.

Setelah itu pada Agustus 2024, upacara HUT Kemerdekaan RI digelar di IKN dan upacara kemerdekaan ini menjadi simbol tonggak bagi bangsa Indonesia untuk memulai IKN sebagai ibu kota baru negara. Pada Agustus bukan lagi groundbreaking yang OIKN akan lakukan, namun topping offdi mana hotel-hotel yang dibangun IKN sudah beroperasi.

"Terakhir pada 20 Oktober 2024, kita akan dengan senang hati menyambut transisi kepemimpinan dari Presiden RI Joko Widodo kepada presiden selanjutnya yakni Presiden ke-8 RI, karena IKN ini bukan cita-cita Presiden Jokowi semata dan IKN merupakan cita-cita Presiden Pertama RI Ir Soekarno yang diwujudkan dengan kemampuan eksekusi Presiden ke-7 RI yakni Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI untuk masa depan," kata Agung pula.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking merupakan bukti tingginya kepercayaan pemodal berinvestasi di IKN Nusantara.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN. Target pembangunan IKN sendiri tidak hanya berupa angka, namun juga hadirnya suatu ekosistem yang sudah berfungsi untuk dinikmati.
Baca juga: OIKN sebut insentif investasi di IKN paling menarik di Indonesia
Baca juga: OIKN: Investor Timur Tengah ajukan minat investasi sektor EBT di IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Pingchuan Su Yan

erek erek udang 4d

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

buku mimpi 56

PDIP Bali temukan salah hitung suara sah di Sirekap******

Denpasar (ANTARA) - DPD PDI Perjuangan Bali menyampaikan kepada KPU bahwa ditemukan salah hitung jumlah suara sah pada laman Pemilu2024.kpu.go.id yang diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang terus berproses.

“Jumlah suara sah partai politik dan calon ternyata semuanya tidak sesuai, dan terdapat selisih cukup besar yang merugikan partai politik,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu.

Koster merincikan salah hitung tersebut, yaitu total suara sementara untuk seluruh caleg DPR RI dapil Bali dari partainya sejumlah 349.810, dan suara untuk partai 48.904, sehingga jika ditotal suara sementara mereka 398.714 sedangkan aplikasi memuat jumlahnya 381.069.

Selisih 17.645 suara ini menurutnya berbahaya jika dibiarkan terbaca masyarakat, setidaknya angka yang mereka kumpulkan ini masih bertahan hingga pukul 20.30 Wita dengan suara masuk untuk DPR RI dapil Bali 39,41 persen.

Mantan Gubernur Bali itu menyayangkan kondisi ini tidak hanya menimpa partainya, ia turut membantu memeriksa ulang penjumlahan portal KPU RI dengan jumlah manual pada partai politik peserta Pemilu 2024 lain.

Akhirnya ia menemukan kerugian serupa untuk Partai Gerindra yang mendapat selisih sebanyak 25.965 suara dan Partai Golkar selisih hitung 29.643 suara.

“Karena itu, penggunaan aplikasi Sirekap KPU RI harus dihentikan, karena bermasalah dan akan menimbulkan kisruh, mengakibatkan masyarakat tidak akan percaya dengan hasil penghitungan KPU RI,” ujarnya meminta.

Menurut dia, semestinya pada sistem ini dilakukan audit teknologi informasi yang mencakup tata kelola perangkat keras dan perangkat lunak seperti algoritma penghitungan jumlah suara sah partai politik dan calon dari partai politik yang bersumber dari suara partai politik ditambah suara seluruh calon dari partai politik, sehingga tak ada kesalahan hitung.

"Perbaikan harus segera dilakukan untuk menghasilkan outputsistem Sirekap yang kredibel," kata alumni Jurusan Matematika di ITB itu.

Sementara itu hingga saat ini berdasarkan pantauan portal KPU RI terhitung untuk pemilihan DPR RI dapil Bali 39,41 persen suara atau 5.048 TPS sudah masuk dengan keunggulan PDI Perjuangan 53,43 persen, disusul Partai Golkar 12,02 persen, dan Partai Gerindra 9,65 persen.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup
Baca juga: KPU Selayar cermati konversi data Form C1 ke Sirekap

kemabukan

slot paling gacor terbaru

BMKG peringatkan potensi hujan lebat dan angin kencang di 25 provinsi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang turun di sejumlah titik di 25 provinsi di Tanah Air, Selasa.

Berdasarkan peringatan dini cuaca pada situs BMKG yang dipantau di Jakarta, Selasa pagi, hujan berintensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan turun di sejumlah titik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Berikutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Selain hujan berintensitas lebat, BMKG juga memperingatkan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sejumlah titik di Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Maluku.

Sejalan dengan peringatan tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan potensi hujan lebat itu muncul karena eks-siklon tropis Lincoln yang terpantau di daratan Australia membentuk daerah pertemuan angin atau konfluensi memanjang di Laut Timor, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Australia bagian utara.

Lalu, daerah konvergensi terpantau memanjang di Aceh dari Perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Jawa Timur hingga Banten, di utara Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dari perairan selatan Bali hingga NTB, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga NTT, di Papua dan Papua Barat.

"Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar eks-siklon tropis Lincoln dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut," kata dia.

Versi lengkap novel Jueji

00 erek erek togel

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

《aplikasi serupa kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，web judi slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《aplikasi serupa kredivo》bab terbaru。