mainslot369

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Cara Melihat dan Membaca Tanda Tempat Kerja Kita Akan Melakukan PHK******

Gelombang pemutusan hubungan kerja(PHK) marak terjadi pada tahun ini.

Survei Challenger, Gray & Christmas menunjukkan perusahaan dunia telah memangkas 417.500 hingga akhir Mei 2023. Angka ini meningkat 3.015 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Nama-nama besar seperti Disney, Google, Lyft, dan Meta termasuk di antara mereka yang mengumumkan PHK tersebut.

Melansir CNBC, Rabu (21/6), Menasihat Karir dan Kontributor CNBC Suzy Welch mengatakan mencari tahu apakah perusahaan akan melakukan PHK memang tidak gampang. Namun, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan.

"Ada tanda-tanda yang akan membuat Anda merinding," katanya.

Berikut petunjuk yang ia sebut;

1. Analisis industri dan prospek bisnis

Anda bisa mengenali tanda-tanda perusahaan akan melakukan PHK dengan mencari tahu keadaan industri dan prospek perusahaan tempat Anda bekerja.

Hal itu bisa diketahui dengan cara berlangganan buletin, blog, dan outlet yang meliput industri Anda untuk melihat lebih dekat tren di sektor Anda.

2. Perhatikan kesehatan keuangan perusahaan

Pekerja dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan secara finansial dengan memperhatikan laporan pendapatan dan panduan serta pergerakan harga sahamnya.

"Kamu harus memiliki disiplin untuk melihat apa yang dikatakan pasar tentang perusahaan Anda dan ke arah mana harga saham bergerak," kata Welch.

3. Perhatikan atasan Anda untuk mencari petunjuk

Menjalin hubungan baik dengan atasan bisa berdampak positif pada kehidupan kerja Anda. Salah satunya, mengetahui informasi tentang perusahaan, termasuk isu PHK.

Anda bisa mengetahui kabar PHK lebih dulu dibanding karyawan lain.

"Bos Anda adalah manusia. Seorang bos akan membagikan informasi tersebut kepada anggota tim yang benar-benar mereka percayai," kata Welch.

[Gambas:Video CNN]

Riasan merah di seluruh dunia

Kementan Ungkap Dua Cara Penyakit Antraks Tulari Manusia******

Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan penyakit antraks pada hewan bisa menulari manusia. Infeksi pada manusia dari hewan yang sakit bisa terjadi melalui dua cara.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Syamsul Maarif antraks bisa menular dari hewan ternak seperti sapi, kerbau, babi, kambing hingga domba. Ternak yang terjangkit penyakit akibat bakteri ini bisa menginfeksi manusia jika produknya dikonsumsi atau terjadi kontak kulit.  

Syamsul mencontohkan temuan kasus antraks terbaru di Gunung Kidul, DI Yogyakarta, yang menewaskan tiga orang.

Kementan mengungkap penyakit antraks di Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewan ini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

"Antraks ada di Indonesia sejak 1884 dan setiap tahun memang terjadi beberapa kasus yang sporadis, tidak endemis pada daerah-daerah tertentu saja. Sehingga ketika ada faktor risiko (infeksi), spora (serbuk) ini akan aktif kembali menginfeksi," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin.

Meski tak bisa hilang, Nuryani menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Ia menjelaskan hewan yang terinfeksi bakal mengalami demam tinggi, kejang, sulit bernafas, rebah kemudian mati. Hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih untuk mencegah penyebaran spora.

Pasalnya, spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tauren tercela

Teten Sebut UU Koperasi Bakal Direvisi Imbas KSP Banyak Bermasalah******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan undang-undang (UU) koperasi segera direvisi. Hal ini dilakukan sebagai solusi jangka panjang atas maraknya koperasi simpan pinjam yang bermasalah belakangan ini.

Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk. Pasalnya pengawasan koperasi dilakukan oleh pengurusnya sendiri.

"(UU Koperasi) ini sudah tidak memadai lagi. Karena itu direvisi UU Koperasi, nanti untuk koperasi simpan pinjam menengah dan besar kita usulkan ada otoritas pengawas koperasi," kata Teten di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (5/7).

"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga," kata Teten.

Terkait koperasi simpan pinjam yang bermasalah, Teten mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan karena sudah masuk wilayah hukum. Kendati demikian, belum ada solusi untuk menanggung dana nasabah yang tak dikembalikan oleh pengurus koperasi.

"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten.

Teten menjelaskan pemerintah mendorong agar proses hukum koperasi yang bermasalah segera dilakukan. Kemudian, aset pribadi pengurus koperasi disita dan dijual untuk membayar dana kepada anggota koperasi.

"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.

Sejumlah koperasi bermasalah dalam beberapa waktu terakhir, yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia.

Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun. Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024.

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara,Selasa (4/7).

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," ungkap Hedy.

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed,yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass,preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024.

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara,Selasa (4/7).

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," ungkap Hedy.

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed,yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass,preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

[Gambas:Video CNN]

lima elemen langit

Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******

HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).

"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.

Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.

"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.

IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]