demo slot kilat77

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

qq999bet

Kepulauan Seribu miliki "Desa Image" untuk dorong pertumbuhan wisata******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, memiliki "Desa Image Pelindo" di Pulau Pramuka sebagai upaya mendorong pertumbuhan pariwisata di wilayah tersebut.

Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi di Jakarta, Jumat mengatakan saat ini sudah ada kios yang dibangun di Pantai Sunrise, Pulau Pramuka.

Menurut dia, kehadiran kios ini untuk menambah peningkatan ekonomi masyarakat dan perekonomian di sektor pariwisata. "Ke depan tiga kios ini bisa ditambah menjadi 15 kios," kata dia.

Dia berterima kasih kepada PT Pelindo yang telah membangun "Desa Image Pelindo" yang diresmikan pada Jumat ini.

"Alhamdulillah sekarang sudah terbangun 'Desa Image', meski sekarang baru tiga kios, tapi kalau ditambah lima kios lagi cukup ini tanahnya," kata dia.

Apalagi Perda 11 tentang Tata Ruang Pulau Seribu sudah dicabut sehingga area Pantai Sunrise dan sekitarnya bisa diusulkan supaya dapat dilakukan pengecoran jalan.

Baca juga: Pulau Seribu promosi wisata di HBKB Sudirman-Thamrin
Baca juga: Pemkab gelar Budaya Desa Wisata Pulau Untung Jawa untuk promosi budaya

Dia  meresmikan "Desa Image Pelindo" di  Pulau Pramuka di Pantai Sunrise, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Jumat yang ditandai dengan pengguntingan pita.

Direktur PT Pelindo, Ali Mulyono menjelaskan, "Desa Image Pelindo" merupakan "Indonesian Maritime Gateway" atau Gerbang Maritim Indonesia yang menjadi "tagline" Pelindo Merger.

"Ini adalah desa binaan ketiga kami, tahun sebelumnya kami telah meresmikan 'Desa Image' di Desa Bunaken, Manado dan Desa Budo, Minahasa," kata dia.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mencatat 404.845 wisatawan mengunjungi Kepulauan Seribu sepanjang 2023. Jumlah itu terdiri dari 388.962 wisatawan nusantara dan 15.883 wisatawan mancanegara.

Pada 2022 jumlah wisatawan yang datang ke kabupaten tersebut mencapai 316.740 orang. Pengunjung itu terdiri dari 309.432 wisatawan nusantara dan 7.308 wisatawan mancanegara.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Cinta setelah Masehi

usaha yang cepat dapat uang

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Yogyakarta, CNN Indonesia--

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]

Versi lengkap novel Jueji

bbtn4d

Cuma Hari Ini, Kasur dan Sofa Diskon 20% di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart kembali menghadirkan pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale yang menawarkan diskon besar-besaran untuk beragam produk unggulannya pada Minggu (14/1).

Penawaran spesial berlaku untuk produk kasur dan sofa dari brand terkenal yang didiskon hingga 20 persen.

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%

Semua harga diskon tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega/Mega Syariah.

Biar makin lengkap, jangan lupa beli juga seprei untuk kasur barunya biar semakin nyaman.

Produk Lady Rose bed sheet lagi menawarkan diskon semua produknya sampai 50 persen. Plusnya, kalau bayar pakai Allo Prime, Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa dapat tambahan diskon 20 persen.

Jadi jangan lupa download Allo Bank dari App Store atau Google Play Store di hp masing-masing. Registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime supaya bisa klaim harga diskon di Transmart.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan melalui booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Tunggu apalagi? Segera kunjungi gerai Transmart terdekat untuk belanja kasur dan sofa idaman dengan harga terjangkau, mumpung Transmart Full Day Sale berlangsung mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

cipit77

Aneka Perlengkapan Rumah Tangga Diskon di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale ada lagi! Pada promo kali ini ada penawaran khusus untuk pembelian aneka perlengkapan rumah tangga yang ditawarkan dengan harga spesial plus ekstra diskon 20 persen.

Cek di sini ya untuk mengetahui aneka macam perlengkapan rumah tangga yang didiskon selama periode Transmart Full Day Sale pada Minggu (14/1).

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega, ada unit pembukaan instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di kantor cabang Bank Mega terdekat.

Jadi, jangan ketinggalan ya ramaikan Transmart Full Day Sale yang berlangsung satu hari aja! Belanja dijamin hemat.

(avd/juh)

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

pengalaman pinjam kredivo

Alasan Said Aqil******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan alasan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mundur dari jabatanya meski keduanya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Arya mengatakan tidak masalah jika kedua komisaris BUMN itu menyatakan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres, asalkan tidak ikut berkampanye.

Arya mengatakan setiap orang, termasuk komisaris BUMN, berhak memilih dan mempunyai pilihan masing-masing. Menurutnya, mendeklarasikan pilihan capres dan cawapres tidak serta merta berarti ikut berkampanye.

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Asimilasi Tertinggi

pinjol legal dan ilegal

KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi mahasiswa Gusti Chairunissya Kusumayuda," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu penyidik KPK juga turun memanggil politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan
Baca juga: KPK panggil Kasubagset Anggota VI BPK Akhmad Faiz Mubarok
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024