situs ug slot gacor winrate tinggi interbola2

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Karyawan Amazon Mulai Cari Kerja Baru usai Diterjang Badai PHK******

Amazon resmi melakukan PHKkaryawannya sejak Rabu (16/11), sehari setelah pengumuman bahwa perusahaan itu akan memangkas setidaknya 10 ribu orang karyawan.

Juru bicara Amazon Kelly Nantel mengungkapkan sejumlah karyawan yang terkena PHK mulai mencari pekerjaan baru lewat LinkedIn dan mengunggahnya secara terbuka.

"Pada Selasa malam hingga Rabu pagi, banyak pekerja Amazon yang di-PHK memposting secara terbuka di LinkedIn bahwa mereka terkena dampak pemutusan hubungan kerja dan sedang mencari pekerjaan," ujar Nantel dilansir dari CNN, Kamis (17/11).

Nantel mengaku PHK massal yang dilakukan ini bukan hal mudah, namun beberapa faktor seperti kondisi ekonomi global yang memburuk terus memengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

"Termasuk perekrutan massif selama beberapa tahun, sejumlah tim membuat penyesuaian dan dalam beberapa kasus peran tertentu tidak lagi diperlukan," papar Nantel.

Sementara itu, Wakil Presiden Senior Dave Limp mengunggah memo yang berisikan pengumuman PHK itu kepada publik. Lewat memo itu tertulis Amazon akan membantu karyawannya yang di-PHK untuk menemukan tempat kerja baru.

"Kami memberi tahu karyawan yang terkena dampak kemarin, dan akan terus bekerja sama dengan setiap individu untuk memberikan dukungan, termasuk membantu menemukan peran baru," ucap Limp.

Meski demikian, Limp tak merinci jumlah karyawan yang diberhentikan sejak hari Rabu kemarin. Diketahui, usai mencapai rekor tertinggi selama pandemi, saham Amazon telah turun lebih dari 40 persen pada tahun 2022 sejauh ini.

Sebelumnya, laporan The New York Times yang dikutip CNN menyebutkan PHK akan dilakukan mulai awal pekan ini. Pemangkasan pekerja juga akan meliputi staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu. Namun jumlah karyawan yang terdampak bisa berubah.

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Pengusaha Bantah PHK Sebagai Siasat Agar UMP Tak Naik: Salah Besar******

Pengusaha membantah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencuat sebagai siasat agar upahminimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak naik.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta mengaku mendengar tuduhan tersebut.

"PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, 'PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik'. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warningkondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning," ujarnya secara virtual, Rabu (16/11).

Ia menyebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) turun terus-menerus.

Hal ini terjadi lantaran produksi turun imbas penjualan yang sulit. Di sisi lain, perusahaan masih harus membayar pekerja yang dirumahkan. Begitu pula dengan tanggungan listrik, perbankan, termasuk biaya-biaya tambahan lain.

"Sekarang ada tiag perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah," tegas Redma.

Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan data PHK per November 2022 di mana ada 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.

Data itu berdasarkan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Secara total, pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak pada 79.316 orang.

"Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen," jelas Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Tahta Dewa Darah Asli

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Karyawan Amazon Mulai Cari Kerja Baru usai Diterjang Badai PHK******

Amazon resmi melakukan PHKkaryawannya sejak Rabu (16/11), sehari setelah pengumuman bahwa perusahaan itu akan memangkas setidaknya 10 ribu orang karyawan.

Juru bicara Amazon Kelly Nantel mengungkapkan sejumlah karyawan yang terkena PHK mulai mencari pekerjaan baru lewat LinkedIn dan mengunggahnya secara terbuka.

"Pada Selasa malam hingga Rabu pagi, banyak pekerja Amazon yang di-PHK memposting secara terbuka di LinkedIn bahwa mereka terkena dampak pemutusan hubungan kerja dan sedang mencari pekerjaan," ujar Nantel dilansir dari CNN, Kamis (17/11).

Nantel mengaku PHK massal yang dilakukan ini bukan hal mudah, namun beberapa faktor seperti kondisi ekonomi global yang memburuk terus memengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

"Termasuk perekrutan massif selama beberapa tahun, sejumlah tim membuat penyesuaian dan dalam beberapa kasus peran tertentu tidak lagi diperlukan," papar Nantel.

Sementara itu, Wakil Presiden Senior Dave Limp mengunggah memo yang berisikan pengumuman PHK itu kepada publik. Lewat memo itu tertulis Amazon akan membantu karyawannya yang di-PHK untuk menemukan tempat kerja baru.

"Kami memberi tahu karyawan yang terkena dampak kemarin, dan akan terus bekerja sama dengan setiap individu untuk memberikan dukungan, termasuk membantu menemukan peran baru," ucap Limp.

Meski demikian, Limp tak merinci jumlah karyawan yang diberhentikan sejak hari Rabu kemarin. Diketahui, usai mencapai rekor tertinggi selama pandemi, saham Amazon telah turun lebih dari 40 persen pada tahun 2022 sejauh ini.

Sebelumnya, laporan The New York Times yang dikutip CNN menyebutkan PHK akan dilakukan mulai awal pekan ini. Pemangkasan pekerja juga akan meliputi staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu. Namun jumlah karyawan yang terdampak bisa berubah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Gegap Gempita G20 di Bali Tak Menetes ke Pedagang dan Sopir Ojol******

Gegap gempita perhelatan KTT G20terdengar nyaring di telinga dan tampak nyata di setiap sudut di Nusa Dua, Bali. Hiruk pikuk pesawat kenegaraan membawa para pemimpin negara anggota dan delegasi dari berbagai negara.

Tentu, Bali menaruh asa, kegiatan ekonomi dan pariwisata bakal makin moncer.

Kenyataannya tidak demikian. Jero, seorang pedagang pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali di sekitar Nusa Dua malah gigit jari. Ia mengaku lapak berdagangnya justru sepi, pembeli pun yang datang pun berkurang.

Menurut Jero, banyak wisatawan yang berlibur dialihkan ke Sanur dan Ubud. "Turis liburan ada. Cuma mereka dialihkan karena Nusa Dua sudah di-blok untuk delegasi. Semoga, habis ini (turis) balik lagi," ujarnya berharap saat ditemui CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Berdasarkan pantauan, kawasan Nusa Dua memang tampak lenggang dari turis, lokal maupun mancanegara. Hanya ada kendaraan yang lalu lalang.

Itu pun hampir seluruh yang melintas adalah kendaraan listrik. Bahkan, ojek online yang hilir mudik pun menggunakan sepeda motor listrik.

Mencengangkan, mengingat kendaraan listrik masih terbilang barang langka saat ini. Jakarta sebagai ibu kota saja masih jauh dari banyaknya kendaraan listrik.

Pemandangan lainnya yang tertangkap mata adalah banyaknya anggota TNI dan Polri yang siaga berjaga-jaga di sepanjang jalan.

Tak heran Jero mengeluhkan lapaknya yang sepi. Padahal, menurut Jero, hari-hari biasanya omzet yang dikantonginya bisa di atas Rp1 juta per hari. Tetapi saat ini, ia mengaku masih nihil.

"Sekarang sepi. Bisa-bisa nggak dapat. Kecuali, kadang tentara atau polisi yang beli oleh-oleh. Delegasi juga kadang turun beli oleh-oleh, meski tidak banyak," jelasnya.

Hal serupa dialami Huda, pengemudi ojek online (ojol). Ia mengklaim orderannya turun drastis saat perhelatan G20, karena masyarakat diimbau berkegiatan dari rumah masing-masing.

"Lebih sepi (sekarang). Kalau normal kadang bisa dapat 16 orderan. Tapi kemarin cuma sedikit. Kebanyakan (pengemudi) nganggur juga," terang dia.

Lain Jero dan Huda, lain pula Deni, pemilik rental sepeda motor di kawasan Nusa Dua. Ia mengaku sewaan sepeda motor justru meroket.

Uniknya, pesanan itu datang dari petugas atau aparat. Bukan turis. Itu pun banyak digunakan untuk berpatroli, bukan plesiran.

Pada hari ini saja, misalnya, Deni menuturkan 50 unit sepeda motornya sudah ludes disewakan. "Disewa oleh aparat," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bekerja dan sekolah dari rumah selama penyelenggaraan G20.

Ia juga meminta maaf jika penyelenggaraan G20 mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

[Gambas:Video CNN]