scbd88

Saya membunuh Guru

Bos Garuda Buka Alasan Biaya Penerbangan Haji Sulit di Bawah Rp32 Juta******

Direktur Utama PT Garuda Indonesia(Persero) Irfan Setiaputra membongkar alasan maskapainya sulitnya menurunkan biaya penerbangan ibadah hajitahun ini.

Awalnya Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penerbangan haji Rp33,97 juta per jemaah. Namun, setelah berunding dengan Komisi VIII DPR RI dan sejumlah pihak terkait, usulan itu kembali turun meski hanya saja mentok di angka Rp32.743.992 juta per jemaah.

Irfan pun meminta semua pihak maklum karena harga itu tidak bisa turun lebih rendah lagi. Pasalnya, ada tiga isu besar yang Garuda hadapi soal biaya penerbangan haji ini.

"Jadi asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh di bawah harga hari ini 97 sen," kata Irfan.

Kedua, harga pesawat yang disepakati. Ia mengatakan sesuai kesepakatan Kemenag dan BPKH, harga pesawat yang disepakati menggunakan asumsi kurs Rp15.150 per dolar AS.

Ketiga, Garuda menggunakan harga sewa pesawat sama dengan 2019 dengan asumsi kondisi normal.

"Jadi mohon pengertian, kami memang akan hanya mengambil 2,5 persen margin, ada risiko di kami, tapi kami akan coba managesecara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp212.900, angka mana lagi pak," ujar Irfan kepada para Fraksi di Komisi VIII DPR RI.

Garuda sebelumnya mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per jemaah.

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft leaseRp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu, liability insuranceRp7.000 ribu, extended operating hoursRp77 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian parking feesebesar Rp290 ribu, landing feeRp494 ribu, over flyingRp251 ribu,route chargeRp479 ribu, ground handlingRp547 ribu, cateringpenerbangan Rp464 ribu, biaya crew expenseRp401 ribu, hotac crewRp183 ribu, dan transportasi penumpang darat Rp141 ribu. Biaya langsung ini jika ditotal sebesar Rp29,3 juta.

Sementara, untuk biaya tidak langsung yang tercantum dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) meliputi ground staff salaryRp106 ribu, duty trip and hotacRp222 ribu, crew recruitment trainingRp62 ribu, dan insurance pax Rp19 ribu.

Lebih lanjut, terdapat remote terminal and system facility(di Arab Saudi) Rp227 ribu, pilgrim serviceRp1,1 juta, dan baggage handling serviceRp227 ribu. Secara akumulatif, biaya tidak langsung mencapai Rp2,09 juta.

Untuk keuntungan yang diambil Garuda, mereka mematok 2,5 persen dari keseluruhan biaya. Artinya, keuntungan itu hanya Rp815 ribu.

Aku bukan Zhong Kui

Mengenal John Riady, Cucu Bos Lippo yang Dipanggil DPR Soal Meikarta******

DPR berencana akan memanggil John Riady, CEO PT Lippo Karawaci, terkait polemik pembelian apartemen Meikarta yang hingga kini kasusnya bak benang kusut. Pemanggilan itu rencananya dilakukan pada Maret besok. 

Mengutip berbagai sumber, John Riady adalah cucu dari bos besar PT Lippo Group Mochtar Riady, sekaligus putra tertua James Riady. 

Mengutip berbagai sumber, pria lulusan Goergetown ini sudah lama disebut-sebut sebagai putra mahkota pewaris kerajaan bisnis Grup Lippo, dan akhirnya dipercaya memegang tampuk pimpinan perusahaan induk untuk industri properti.

Saat masih bekerja sekitar 2007, ayahnya menawarkan kesempatan membangun bisnis media yang baru dirintis. Globe Media Group nama perusahaan itu yang membawahi sejumlah kantor berita seperti Berita Satu, Globe Asia, Suara Pembaruan dan Jakarta Globe.

Tawaran itu disanggupi, ia pun kembali ke Tanah Air. Namun, beberapa tahun kemudian, ia memutuskan kembali ke AS untuk melanjutkan sekolah S2 dan mengambil gelar Master bidang keuangan di Wharton School of Business serta gelar hukum di Columbia University.

Setelah pendidikannya rampung, ia kembali ke Tanah Air dan mengajar beberapa tahun mata kuliah seperti tata negara, hukum hingga ekonomi di Universitas Pelita Harapan.

Sedikit berbeda dari ayah dan kakeknya, John juga tertarik di sektor teknologi. Ia mendirikan Venturra Capital yang beroperasi di bawah PT Multipolar Tbk (MLPL). MLPL digunakan oleh Lippo Group sebagai kendaraan ekspansi ke sektor teknologi dan digital.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

IHSG Perkasa 6.900 Disokong Sektor Teknologi******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.900 pada Senin (13/2). Indeks saham menguat 19,81 poin atau plus 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.896 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23.374 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 258 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB melemah 0,57 persen di level Rp15.219 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak merah. Indeks S&P 500 menguat di 0,22 persen disusul indeks NYSE Composite plus 0,52 persen. Namun, indeks NASDAQ Composite justru melemah 0,61 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas merah. Hanya indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat minus 0,88 persen disusul index Kospi di Korea ikut melemah 0,69 persen. Tampak hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang menguat 0,14 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau kompak merah. Indeks DAX di Jerman ambles 1,39 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,36 persen. Serupa, indeks CAC 40 di Prancis juga melemah dengan persentase 0,82 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berbaris menuju Evernight

Utang Perusahaan Pelat Merah Tembus Rp1.640 T Sepanjang 2022******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utangseluruh perusahaan pelat merah tembus Rp1.640 triliun sepanjang 2022.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan meski utang tersebut masih tinggi, tapi masih baik karena ekuitas BUMN yang juga naik.

"Memang pasti ada pihak-pihak bilang tapi utangnya kan naik, tapi kalau kita lihat kan equitynya juga naik. Ini yang kita tekankan bahwa persepsi BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik, salah," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan modal Rp3.150 triliun dan utang Rp1.640 triliun, maka investasi tertanam BUMN pada 2022 mencapai Rp4.790. Sehingga rasio utang BUMN terhadap investasi tertanam sebesar 34,2 persen.

Kendati, Erick mengatakan data tersebut masih belum diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Rasio utang BUMN 2022 turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 36,2 persen di mana utang sebesar Rp1.580 triliun, modal Rp2.778 triliun, sehingga investasi tertanam Rp4.358 triliun.

Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian BUMN 2022 mencapai Rp196,5 miliar atau 99,06 persen dari pagu sebesar Rp198,43 miliar.

Laba konsolidasi BUMN sepanjang 2022 mencapai Rp303,7 triliun, naik dari Rp125 triliun. Kemudian aset meningkat menjadi Rp9.867 triliun dari Rp8.978 triliun pada 2021.

"Pendapatan pun meningkat dari Rp2.292 triliun menjadi Rp2.616 triliun," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

Ombudsman Sebut Ada Pelanggaran Hukum di Pemasaran Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan praktik ilegal atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Praktik itu dilakukan pengembang Meikarta dengan memasarkan apartemen meski unit yang terbangun belum ada.

Bahkan, penjualan itu dilakukan saat lahan masih kosong. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pihak pengembang baru boleh memasarkan ketika sudah 20 persen bangunan jadi.

Bahkan, menurutnya, klaim pengembang soal pembangunan 20 persen secara bertahap itu hanya strategi untuk mendapatkan dana konsumen sebagai biaya awal pembangunan proyek.

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," kata Deden.

Deden mengaku pihaknya telah memperingatkan berbagai pihak mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk juga publik. Pasalnya, saat itu pemasaran Meikarta dilakukan besar-besaran, tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa.

"Makanya 2017 dulu itu Ombudsman sudah mengingatkan salah satu ketidakjelasan ini. Kita sudah ingatkan semua termasuk OJK, karena proyek ini telah menjadi upaya penghimpunan dana masyarakat, padahal tidak jelas dana uang muka, uang pesan, atau tanda jadi apa," tuturnya.

Sementara, sebagian besar konsumen saat itu menganggap uang yang diberikan adalah uang muka (down-payment/ DP).

"Kalau sekarang ramai lagi, sebetulnya sudah terlambat. Dari dulu Ombudsman sudah mengingatkan menyangkut pemasaran apartemen Meikarta yang gila-gilaan di hampir semua media massa bahkan mal di kota-kota besar di Indonesia," tegas Deden.

CNNIndonesiaberupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Penginapan Tiantian Perkotaan

PBB Imbau Tanya Gaji Terakhir ke Pelamar Kerja Dihapus******

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) mengimbau tindakan menanyakan gaji terakhir di kantor lama saat sedang melamar kerja di tempat baru dilarang.

Pasalnya, tindakan yang sering terjadi itu bisa menghambat pekerja terutama perempuan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

"Banyak perusahaan yang cenderung menanyakan gaji terakhir kandidat pekerja sebelum masuk ke perusahaan baru. Praktik itu harus dilarang karena ini membuat pelamar kerja perempuan tidak bisa bernegosiasi dengan baik" ujar UN Women Indonesia Representative Jamshed M Kazi dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

Menurutnya, dalam melamar pekerjaan baru yang terpenting bukanlah gaji sebelumnya melainkan kompetensi dan tantangan yang akan dihadapi calon pekerja.

Ia juga menambahkan perusahaan juga sering memandang pekerja perempuan memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga dan dianggap bekerja hanya untuk hobi.

Sedangkan pekerja laki-laki dipandang sebagai penanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Ini pandangan yang harus dipatahkan. Kita tidak boleh berasumsi siapa yang menjadi kepala keluarga, bisa jadi pelamar itu adalah orang tua tunggal di rumah tangganya," ujar Jamshed.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan ada beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia.

Pertama, tidak tersedianya tempat pengasuhan anak di lingkungan kerja maupun di sekitar rumah. Kalaupun ada harganya mahal sehingga masyarakat kelas menengah tidak mampu memenuhi biayanya.

"Ini membuat perempuan memutuskan berhenti bekerja terutama yang memiliki anak masih kecil," kata Agus.

Kedua, perempuan sulit memprioritaskan pekerjaan karena juga mendapat ekspektasi untuk berperan sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, kurangnya kebijakan inklusif yang bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekosistem angkatan kerja.

[Gambas:Video CNN]