mpo4d

Sanatorium Sanjie

Satgas Pangan Sebut Curang Distribusi Pupuk Biang Lonjakan Harga Beras******

Satgas Pangan Polri membongkar biang kerok yang menjadi pemicu lonjakan harga berasbelakangan ini. Biang kerok itu adalah kecurangan dalam distribusi pupukdan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. BBM subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief mengatakan pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen. Harga di petani katanya harus disesuaikan dengan agroinput dan margin yang cukup sehingga petani mau meningkatkan produksi. Namun, harga di hilir atau konsumen juga tetap harus dijaga.

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

Hari Terakhir Transmart Full Day Sale, Diskon hingga 50% + 20%******

Jangan sampai lewatkan hari terakhirTransmart Full Day Sale dan nikmati diskon 50 persen dan tambahan diskon 20 persen!

Transmart Full Day Sale kali ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu (13/4) dan Minggu (14/4), mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Belanja Aneka Kebutuhan Lebaran di Transmart Diskon hingga 20%

Diskon tambahan 20 persen ini bisa didapatkan khusus untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Bagi pelanggan yang ingin membuka Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Langsung saja kunjungi gerai Transmart terdekat di kotamu sekarang juga ya!

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Jasa Marga Tiadakan Pengaturan Kedaluwarsa e******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk meniadakan pengaturan masa kedaluwarsa e-tollselama arusmudikdan balik Lebarantahun ini.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana  mengatakan kebijakan ini dilakukan perseroan dalam rangka mendukung kelancaran pemudik.

"Pada periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H ini, untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Jasa Marga meniadakan pengaturan masa kedaluwarsa e-toll sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh pengguna jalan," ujarnya, Rabu (3/4) seperti dikutip dari Antara.

Apabila terdapat pengguna jalan dengan durasi perjalanan di atas maksimum, maka saat e-tolldi-tap pada gardu keluar, Automatic Lane Barrier (ALB) tidak terbuka dan status e-tollmenjadi expired.

"Jika menemui kendala Uang Elektronik (e-toll) kedaluwarsa/expired, transaksi akan dibantu oleh petugas Jasa Marga ke reader pada Gardu Tol Otomatis (GTO). Proses ini pun tidak akan membuat saldo e-tollterpotong melebihi tarif jalan tol yang memang harus dibayarkan dan juga tidak dikenakan denda/sanksi. E-toll yang sama pun masih bisa digunakan untuk transaksi di jalan tol ataupun untuk transaksi lainnya," kata Lisye.

Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik jatuh pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau pada Sabtu (6/4). Dalam masa puncak mudik itu, Jasa Marga memperkirakan lalu lintas mencapai 259 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama, naik 66,8 persen terhadap normal.

Sementara itu, untuk prediksi puncak arus balik akan jatuh pada H+5 atau Senin (15/4) dengan lalu lintas mencapai 300 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama, naik hingga 131 persen terhadap normal.

Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan yang keluar wilayah Jabotabek pada periode arus mudik H-7 sampai dengan H2 Hari Raya Idul Fitri 1445 H (periode 3 April -11 April 2024) adalah sebesar 1,86 juta kendaraan, naik hingga 54,13 persen terhadap normal dan naik 5,94 persen dari periode Lebaran 2023.

Distribusi lalu lintas keluar wilayah Jabotabek di periode tersebut adalah mayoritas menuju ke arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebesar 58,4 persen, ke arah Barat (Merak) sebesar 22,9 persen dan ke arah Selatan (Puncak) sebesar 18,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

Cara Beli Tiket Kapal Ferry Online Buat Mudik Lebaran******

Masyarakat yang ingin mudik Lebaran menggunakan kapal feritidak perlu lagi mengantre ke loket fisik di pelabuhan untuk membeli tiket.

Adapun untuk memesan tiket kapal feri bisa dilakukan via online melalui aplikasi atau website.

Cara ini mudah karena tiket bisa dipesan dari mana saja dan kapan saja hanya melalui ponsel.

Berikut cara beli tiket kapal feri online.

1. Beli di aplikasi Ferizy

Aplikasi Ferizy adalah aplikasi yang dikembangkan PT ASDP Indonesia Ferry yang melayani rute antar pulau terbatas.

Ferizy menawarkan pembelian tiket kapal online untuk Pelabuhan Merak, Gilimanuk, Bakauheni, dan Ketapang. Berikut cara beli tiket kapal feri di aplikasi Ferizy:

- Unduh aplikasi Ferizy di hp melalui Google Play Store dan App Store.

- Daftar akun terlebih dahulu dengan mengisi nama, NIK, nomor telepon, dan lainnya sesuai instruksi sistem.

- Kemudian login ke aplikasi Ferizy dengan nama akun terdaftar.

- Di halaman Beranda, mulai mengisi pelabuhan keberangkatan dan tujuan.

- Pilih jenis layanan kapal, ada Kapal Regular atau Kapal Express.

- Pilih kategori penumpang, ada Penumpang dengan kendaraan atau Penumpang pejalan kaki.

- Klik opsi Cari Jadwal untuk cek ketersediaan kapal, dan pilih Lanjutkan.

- Isi data calon penumpang yang akan naik kapal secara lengkap.

- Setelah semua data benar, klik Pesan dan pilih Lanjutkan Pembayaran online.

- Sampai tahap ini, tiket kapal Anda sudah berhasil dipesan dan akan dikirim via email.

- Saat hari keberangkatan tiba, tiket yang sudah dibeli tinggal ditunjukkan ke petugas di pelabuhan.

2. Beli di ferizy.com

- Kunjungi situs resmi ferizy.com.

- Buat akun Ferizy terlebih dahulu atau login menggunakan Google/Facebook.

- Pilih pelabuhan asal dan tujuan, berikut juga dengan kelas layanan, menggunakan kendaraan atau tidak, tanggal dan jam jadwal masuk pelabuhan, dan jumlah penumpang.

- Lalu klik cek Cari Jadwal.

- Jika sudah dipastikan jadwal keberangkatan dan isian lainnya klik Pesan Tiket.

- Lalu isi detail pesanan seperti nomor polisi kendaraan, identitas penumpang lalu klik Pesan Sekarang.

- Anda bisa konfirmasi pesanan dan lakukan pembayaran.

- Setelah pembayaran berhasil e-ticket dapat diunduh melalui email atau menu Pesanan Saya di website.

3. Beli di website Pelni

- Masuk ke laman website https://www.pelni.co.id/reservasi-tiket

- Isi kolom Tujuan Perjalanan.

- Isi jumlah penumpang sesuai kategori (dewasa, anak-anak, atau bayi).

- Isi tanggal keberangkatan.

- Pilih Kelas Kapal yang diinginkan. Ada Kelas Ekonomi, Ekonomi Eks Kabin KLS 1, dan Ekonomi Eks Kabin KLS 2.

- Lanjut klik Cari Pelayaran.

- Sistem akan otomatis menampilkan daftar pelayaran yang tersedia, lengkap dengan harga.

- Anda tinggal klik salah satu daftar kapal keberangkatan yang diinginkan.

- Lanjut mengisi data pada menu Informasi Data Pemesan.

- Setelah itu konfirmasi dan melakukan pembayaran secara online, sesuai instruksi dari website.

- Nantinya tiket kapal yang sudah dibeli tinggal ditunjukkan pada petugas pelabuhan saat jadwal keberangkatan.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

DPR Cecar Bos PT Timah soal Dugaan Korupsi Rugikan Negara Rp271 T******

Komisi VI DPRRI mencecar Direktur Utama PT TimahAhmad Dani Virsal soal kasus dugaan korupsiIzin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.

Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan angka Rp271 merupakan angka yang fantastis. Ia pun menceritakan pernah berkunjung ke PT Timah dan bertanya ke masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.

Senada, anggota komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK mengatakan kerugian sebesar Rp271 triliun tersebut menjadi ironi di tengah penurunan pendapatan perusahaan setiap tahun. Apalagi Rp271 tersebut baru kerugian ekologis.

Meski baru menjabat kurang dari setahun sebagai direktur utama , Amin mengatakan Ahmad Dani harusnya tau soal kasus dugaan korupsi tersebut.

"Yang korupsi itu gerombolan pak, sebagian dari manajemen PT Timah sendiri. Jadi enggak mungkin enggak tahu, dan bapak memang harus tahu," katanya.

Hingga kini rapat masih berlangsung dan Dani belum memberikan tanggapannya terkait dugaan korupsi timah tersebut.

Kasus korupsi timah terungkap. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah.

Mereka mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Kejagung menaksir nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi itu tembus Rp271 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Thor yang marah

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.