judi slot resmi

Sistem dewa pedang terkuat

pinjol legal tidak usah dibayar

Moeldoko ingatkan LMKN soal transparansi royalti musik dan lagu******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk lebih transparan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti penggunaan lagu dan musik.

"Ada ketidakpuasan, yakni soal tarik dan distribusi. Terkait penarikan, mereka (seniman) melihat ini belum optimal, distribusinya juga dinilai belum transparan. Jadi, ini kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitasnya,” kata Moeldoko saat menerima kedatangan ketua dan komisioner LMKN di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu, sebagaimana siaran pers yang diterima.

Kedatangan ketua dan komisioner LMKN ke KSP terkait aduan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) pada 28 Desember 2023.

Pada kesempatan itu, para musisi dan seniman yang dipimpin Satriyo Yudi Wahono atau populer dengan nama Piyu Padi, mengeluhkan mekanisme penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti yang dinilai memberatkan pihak komposer.

Baca juga: Ketua LMKN: Indonesia punya "harta karun" royalti di luar negeri

Moeldoko menekankan pentingnya LMKN melakukan pembenahan terhadap sistem untuk membangun kepercayaan, terutama untuk Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM).

"Ini sumber penyakitnya, jadi harus dibereskan," katanya menegaskan.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan Kantor Staf Presiden tidak memiliki kepentingan apa pun dan tidak dalam upaya mencari-cari kesalahan.

Baca juga: LMKN berupaya transparan dan fleksibel soal royalti lagu

Kantor Staf Presiden, sambung Moeldoko, justru ingin membantu LMKN mengejar target pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti penggunaan lagu dan musik agar kesejahteraan pencipta lagu meningkat.

"Saya nggak ragu dengan LMKN. Kita punya semangat yang sama, kita tidak ingin cari kesalahan. KSP ingin membantu LMKN agar lebih produktif. Saya concernsoal ini karena berkaitan dengan penghargaan atas karya," jelasnya.

Baca juga: Kris Dayanti: Urusan royalti lagu tetap diserahkan ke LMKN

Sementara itu, Ketua LMKN Dharma Oratmangun memastikan lembaganya selalu mengedepankan keterbukaan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti penggunaan musik dan lagu.

Ia menambahkan LMKN juga telah memerintahkan kepada seluruh Lembaga Manajemen Kolektif untuk menertibkan laporan keuangan pada laman masing-masing.

"Faktor transparansi masalah penting. LMKN sudah transparan, berapa yang terhimpun dan dibagi. Hanya saja kurang sosialisasi ke masyarakat," terang Dharma.

Baca juga: DJKI rangkul sejumlah pihak bahas tata kelola royalti lagu dan musik

Dharma mengakui pengelolaan royalti di Indonesia memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Untuk itu, LMKN akan terus mendorong LMK bersaing dalam memberikan pelayanan dan mengejar target pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti penggunaan musik dan lagu.

"Penghimpunan royalti terus meningkat. Tentunya kami (LMKN) akan terus dorong lagi peningkatan pencapaian ini," ucap Dharma.

Berdasarkan data yang dipaparkan LMKN, penghimpunan royalti pada 2023 mencapai Rp55.151.768.212, naik dari tahun 2022 sebesar Rp35.005.101.306.

"Target kami pada 2024 sebesar Rp120 miliar lebih," kata Dharma.

Baca juga: Komposer Bersatu akan buat forum diskusi bahas hak cipta dan royalti
Baca juga: Bisnis karaoke di Jakarta tergolong tidak patuh bayar royalti musik
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

kereta slot

Pemkab Barito Selatan salurkan bansos banjir di dua desa******

Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan sosial di dua desa yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

"Kami menyalurkan bantuan sosial di Desa Danau Masura dan Desa Murung Paken, Kecamatan Dusun Selatan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan di Buntok, Rabu.

Ia mengatakan, bantuan sosial ini diserahkan kepada warga korban banjir di dua desa tersebut. Menurut dia, kondisi rumah warga tergenang air dan ada pula yang rumahnya nyaris tenggelam akibat terendam banjir.

Baca juga: Pemkab Barito Selatan tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Dalam kegiatan peninjauan kondisi banjir dan penyaluran bantuan sosial itu, lanjut Deddy, pihaknya juga membawa tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, dan perawat.

"Hal itu dilakukan agar warga yang terdampak banjir yang kondisinya kurang sehat akibat terkena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), disentri, diare, demam, dan penyakit lainnya bisa segera diobati," ucapnya.

Setelah ini, dia juga akan melakukan peninjauan di sejumlah desa yang terendam banjir di beberapa kecamatan lainnya di daerah ini.

Baca juga: Pemprov beri 1.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir Barsel

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.

"Untuk itu, kami berkewajiban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan lainnya," kata Deddy.

Ia juga meminta camat dan kepala desa agar tetap melayani masyarakat meskipun dalam kondisi banjir, karena sudah menjadi tugas dari pemerintah hadir untuk melayani dan melindungi masyarakatnya.

Baca juga: BNPB: Banjir di Barito Selatan membuat 15.268 jiwa terdampak

Menurut Deddy, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Barito Selatan.

"Kita berdoa, semoga banjir yang terjadi di sejumlah tempat di daerah ini segera surut, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal," ujar Deddy Winarwan.

Pewarta: Kasriadi/Bayu Ilmiawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Satu pukulan akan meledak

paylater kredivo

BPPTKG: Gunung Merapi alami letusan dengan tinggi kolom tidak teramati******

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso menyebut Gunung Merapi di perbatasan D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah tercatat mengalami satu kali letusan dengan tinggi kolom tidak teramati pada Minggu.

Agus Budi dalam keterangan resmi BPPTKG di Yogyakarta, menyebutkan, satu kali letusan Gunung Merapi itu teramati pada periode pengamatan Minggu (21/1) pukul 12.00-18.00 WIB.

"Teramati satu kali letusan, tinggi kolom dan luncuran tidak teramati," kata dia.

Selama periode pengamatan itu, kata Agus, angin di Gunung Merapi bertiup lemah hingga sedang ke arah timur.

Agus menjelaskan erupsi di gunung api bisa berupa erupsi efusif berwujud guguran lava atau awan panas guguran maupun erupsi eksplosif atau letusan.

"Untuk event tadi yang pukul 14.12 WIB ada indikasi ke arah eksplosif. Namun karena di kategori kegempaan di laporan MAGMA tidak ada kategori erupsi, sehingga kami klasifikasikan menjadi letusan," ujar dia.

Selain teramati satu kali letusan, pada periode itu BPPTKG juga mencatat dua kali awan panas guguran meluncur dari Gunung Merapi ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter.

Baca juga: Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi

Baca juga: Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali

Gunung Merapi juga disebutkan mengalami satu kali gempa letusan dengan amplitudo 70 mm selama 239,64 detik, dua kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 42-70 mm selama 150,1-214,4 detik, 58 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-34 mm selama 25,28-147,16 detik, dan 11 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3-11 mm selama 5,92-9,12 detik.

Agus menyatakan hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi, BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

"Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," kata dia.

Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Boyong (sejauh maksimal lima kilometer) serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (sejauh maksimal tujuh kilometer).

Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal tiga kilometer dan Sungai Gendol lima kilometer. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak.

Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

togel 09

Pemkab Barito Selatan salurkan bansos banjir di dua desa******

Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan sosial di dua desa yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

"Kami menyalurkan bantuan sosial di Desa Danau Masura dan Desa Murung Paken, Kecamatan Dusun Selatan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan di Buntok, Rabu.

Ia mengatakan, bantuan sosial ini diserahkan kepada warga korban banjir di dua desa tersebut. Menurut dia, kondisi rumah warga tergenang air dan ada pula yang rumahnya nyaris tenggelam akibat terendam banjir.

Baca juga: Pemkab Barito Selatan tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Dalam kegiatan peninjauan kondisi banjir dan penyaluran bantuan sosial itu, lanjut Deddy, pihaknya juga membawa tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, dan perawat.

"Hal itu dilakukan agar warga yang terdampak banjir yang kondisinya kurang sehat akibat terkena penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), disentri, diare, demam, dan penyakit lainnya bisa segera diobati," ucapnya.

Setelah ini, dia juga akan melakukan peninjauan di sejumlah desa yang terendam banjir di beberapa kecamatan lainnya di daerah ini.

Baca juga: Pemprov beri 1.000 paket bantuan untuk warga terdampak banjir Barsel

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir.

"Untuk itu, kami berkewajiban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan lainnya," kata Deddy.

Ia juga meminta camat dan kepala desa agar tetap melayani masyarakat meskipun dalam kondisi banjir, karena sudah menjadi tugas dari pemerintah hadir untuk melayani dan melindungi masyarakatnya.

Baca juga: BNPB: Banjir di Barito Selatan membuat 15.268 jiwa terdampak

Menurut Deddy, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Barito Selatan.

"Kita berdoa, semoga banjir yang terjadi di sejumlah tempat di daerah ini segera surut, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal," ujar Deddy Winarwan.

Pewarta: Kasriadi/Bayu Ilmiawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Menantu paling kaya, Lu Feng

slot deposit dana 1k

50 ribu lebih KPPS di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 50.183 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan Pemilu 2024 dan ​​​telah dilakukan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis.

Pelantikan tersebut dilakukan setelah melewati 
proses seleksi sejak Januari 2023. "Pada hari ini Kamis 25 Januari 2024, KPU RI serentak di Indonesia menggelar pelantikan KPPS," kata Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti saat ditemui di Kecamatan Kembangan.

Endang menambahkan, setiap satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan tujuh petugas KPPS dengan SK penugasan mulai 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024.

"Tapi tugas efektifnya adalah hari-hari menjelang pemungutan suara, karena mereka punya tugas," katanya.

Baca juga: KPU Jakbar selesaikan sortir lipat suara Pemilu 2024

Tugas pertama adalah membagikan surat undangan pemilih. "Jadi mulai hari ini SK-nya sudah keluar. Mereka sudah mulai bekerja, memberikan surat pemberitahuan pemilih kepada pemilih sesuai DPT-nya," kata Endang.

Kedua adalah mendirikan TPS. Dalam hal ini tenda TPS dan perangkat TPS lainnya. "Karena kita nanti melihat, ada penggunaan (aplikasi) 'SI REKAP'. 'SI REKAP' ini adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI," katanya.
 
Endang menyebut beberapa syarat agar diterima menjadi petugas KPPS. "Pertama adalah syarat administrasi, yaitu petugas KPPS minimal berijazah SMA," kata Endang.

Yang kedua, adalah pendaftar harus dalam kondisi sehat. "Jadi ada pemeriksaan (kesehatan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Baca juga: KPU Jakbar sebut beberapa poin penting bagi pemilih pemula

Semua diperiksa di Puskesmas Kecamatan atau kelurahan dan harus lolos tes kesehatan.E ndang menuturkan bahwa kesehatan petugas KPPS menjadi indikator penting dalam seleksi kali ini.

Banyak yang mendaftar tapi tidak lolos secara kesehatan karena gangguan penyakit komorbid, gula darah, tekanan darah tinggi dan sebagainya. "Dan semua KPPS ini berusia maksimal 55 tahun," kata Endang.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat 31 orang petugas KPPS yang meninggal di DKI Jakarta dan 12 orang di antaranya di Jakarta Barat (Jakbar) karena sakit jantung, kelelahan dan hipertensi.

"Sehingga tes kesehatan bagi KPU itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak lolos 'screening' kesehatan kemudian menjadi petugas KPU," kata Endang.
 

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang cantik di sekolah

52 erek erek togel

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024