slot paling gacor malam ini

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Petani Minta Badan Pangan Tetapkan Harga Gabah Rp5.600 per Kg******

SerikatPetaniIndonesia (SPI) meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) gabahsenilai Rp5.600 per kilogram (kg).

Usulan tersebut menanggapi pembatalan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau beras dari petani yang ditetapkan Bapanas baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Ia menyampaikan harga gabah jangan terlalu tinggi. Sebab kalau itu terjadi, harga beras pun akan ikut melambung. Menurutnya, menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga beras.

"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI Rp5.600 per kg karena biaya produksi Rp5.050 per kg," kata Henry melalui keterangan resmi, Senin (13/3).

Lebih lanjut, ia pun menyinggung peran Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Menurut Henry, selain diperintahkan untuk membeli gabah sesuai HPP, Bulog harus diperkuat fungsinya agar mampu menyerap gabah langsung ke petani.

Ia mengatakan Bulog jangan bergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMDes yang ada.

"Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," imbuh Henry.

Ia menambahkan Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada juga perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.

Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa mencegah korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi, dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.

Beberapa waktu lalu, Bapanas membatalkan ceiling pricepembelian gabah dan beras dari petani. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

"Tujuannya, agar keuntungan di petani wajar, penggilingan padi wajar, dan harga di konsumen pun wajar," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kami rumuskan dan siapkan HPP segera," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.

Otak paling kuat dalam hiburan

Harita Group Siap IPO untuk Dukung Industri Kendaraan Listrik Nasional******

Dalam rangka mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik global, salah satu produsen nikel besar di Indonesia, Harita Group, akan melantai di bursa saham melalui anak perusahaannya, Trimegah Bangun Persada (TBP).

Langkah korporasi ini dinilai dapat menjadi tolak ukur minat investor terhadap sektor tambang nikel yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, menyebutkan hingga 10 Maret 2023, terdapat 29 perusahaan dalam pipelinepencatatan saham BEI.

Dilaporkan oleh Finansial Times, TBP yang memiliki proyek signifikan di Maluku Utara, akan mengadakan road showpada minggu ini dan menargetkan dana segar minimal US0 juta (Rp9 triliun) sebelum pembukuan pada bulan Maret.

Partner bisnis Harita dalam mengelola nikel di Indonesia telah lebih dulu melaksanakan IPO di bursa Hong Kong. Lygend Resources & Technology sukses mencatatkan sahamnya di bursa Hong Kong dan menempatkan Indonesia pada titik sentral ekspansi masif perusahaan.

Lygend menyatakan bahwa 56,4 persen dana IPO akan dialokasikan untuk pengembangan dan pembangunan proyek produksi nikel di Pulau Obi Indonesia. Selain itu, 24 persen dana IPO akan disisihkan untuk modal tambahan di Contemporary Brunp Lygend (CBL), perusahaan patungan dengan Contemporary Amperex Technology (CATL).

Dalam prospektus IPO, Lygend juga menyebut TBP sebagai partner utama bisnis yang dijalankan di Indonesia yang terutama di bidang pertambangan dan produksi nikel. Salah satu perusahaan patungan mereka, Halmahera Persada Lygend, telah mengoperasikan smelter untuk bahan baku baterai mobil listrik.

Menurut website resmi HPL, smelter ini merupakan pionir di Indonesia dan berlokasi di Kawasan Industri Pulau Obi. Smelter ini juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dan mulai beroperasi pada 23 Juni 2021.

Nilai investasi smelter ini mencapai Rp15 triliun dan menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching(HPAL). Bahan bakunya adalah limonit(kadar nikel <1,5 persen) yang berasal dari tambang milik TBP.

Sebagai pengendali TBP, Harita Group juga memiliki hubungan dengan Lygend melalui Feng Yi Pte Ltd. Feng Yi adalah perusahaan investasi yang didirikan di Singapura pada 14 Juni 2021 dan dimiliki oleh Oakswood Group Ltd., sebuah perusahaan investasi milik Ms. Lim Shu Hua Chery.

Sebagai informasi, industri nikel di Indonesia meningkat pesat setelah larangan ekspor nikel mentah oleh Jokowi untuk mendorong lebih banyak perusahaan smelter membangun pabrik domestik untuk memprosesnya, terutama untuk baterai.

Hal ini membantu meningkatkan nilai ekspor produk nikel negara tersebut menjadi hampir US miliar tahun lalu, lebih dari sepuluh kali lipat nilai satu dekade lalu.

Tentara Pembebasan Alien

Shopee Indonesia Kembali PHK Karyawan******

PT.Shopee Internasional Indonesia kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini demi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

"Shopee melakukan langkah penyesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional," kata juru bicara Shopee Indonesia seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (10/3).

Meski begitu, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu. Juru bicara Shopee hanya menyebutkan akan memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak.

"Shopee berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi karyawan yang terdampak dari keputusan ini. Proses ini dilakukan mengikuti perundang-undangan dengan masa pemberitahuan 14 hari kerja sebelum tanggal kerja terakhir," ungkap juru bicara Shopee Indonesia.

Karyawan yang terdampak juga akan mendapat pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang dan tambahan satu bulan gaji. Khusus bagi karyawan muslim, tetap akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan berlaku.

"Seluruh karyawan yang terdampak juga masih dapat menggunakan asuransi kesehatan perusahaan hingga 3 bulan setelah hari kerja terakhir," jelasnya.

Juru bicara Shopee juga menyebut pihaknya memastikan operasional bisnis dan layanan tidak akan terpengaruh karena adanya keputusan ini.

"Shopee Indonesia memastikan langkah ini tidak akan mempengaruhi operasi bisnis dan layanan kami kepada seluruh Penjual, Pembeli dan Mitra kami," kata juru bicara Shopee Indonesia.

PHK ini bukan lah yang pertama, pada September 2022 lalu Shopee Indonesia juga melakukan hal serupa.

Saat itu, Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir 2022.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Menaker Izinkan Pengusaha Ekspor Pangkas Gaji Buruh Maksimal 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi ekspor memangkas upah pekerja/buruhnya maksimal 25 persen.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang ditetapkan pada (7/3).

Dalam pasal 7 Permenaker tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global.

Ida menegaskan penyesuaian upah tersebut adalah hasil kesepakatan pengusaha dan buruh. Namun, aturan pangkas upah maksimal 25 persen itu baru akan berlaku enam bulan sejak aturan tersebut diundangkan. "Penyesuaian Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku," bunyi pasal 8 ayat (3). 

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan Permenaker tersebut menunjukkan bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak mengerti masalah dan diskriminatif.

"Saya ingatkan menteri (Menaker Ida) jangan melawan kebijakan Presiden (Joko Widodo). Kebijakan Presiden jelas membayar upah itu hanya satu, upah minimum, itu kebijakan Presiden. Kenapa menaker bikin Permenaker (Nomor 5 Tahun 2023)? Presiden Jokowi berulang-ulang sampaikan, tidak ada kebijakan menteri, adanya kebijakan presiden," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Said menegaskan Permenaker tersebut tidak berdasar dan ia tidak sepaham dengan istilah keadaan tertentu yang pada akhirnya memperbolehkan pengusaha mengurangi besaran upah buruh. Ia menyebut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu membelah pengusaha dan buruh.

"Kemenaker ini pintar, tapi memintar-mintari rakyat, buruh. Makin rusak ini negara. Itulah kalau menteri dan dirjen-dirjennya hanya orientasi pada pemilik modal hitam, jahat sekali cara pikirnya, diskriminatif begitu," kritiknya.

Ia menegaskan bakal melakukan aksi di depan Kantor Kemnaker sebelum Ramadan 2023. Said mengatakan buruh menolak dan meminta aturan tersebut dicabut.

Selain itu, Said Iqbal mengancam bakal menginstruksikan para buruh untuk mogok kerja jika ada yang upahnya dipotong 25 persen imbas penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

Bulog Akan Naikkan Harga Eceran Tertinggi Beras******

Perum Bulogmengatakan pemerintah bakal segera menaikkan harga eceran tertinggi (HET) berasdalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita.

"Isunya beras lagi mahal, kemarin pemerintah sudah rapat lagi akan menaikkan HET karena biaya produksi naik. Harga pembelian pemerintah (HPP) kan sudah naik, jadi HET harus naik," katanya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

"HPP naik menjadi Rp9.950, harga belinya, medium. HET hari ini masih Rp9.450. Harus naik juga dong, lucu masa harga beli lebih murah dari harga jual," sambung Febby.

"Beras memang sejauh ini Bapak Presiden (Jokowi) kemarin ke Ngawi juga sudah perintahkan ke Bapanas, maka dikeluarkan (surat) harga beras di gudang Bulog naik sekitar Rp9.950. Ini HPP, beda lagi dengan HET yang kemarin sudah dirapatkan, tapi butuh waktu penyesuaian," jelasnya.

Selain menyinggung rencana menaikkan HET beras, ia juga mengatakan pemerintah berencana menghasilkan beras kelas premium dari pabrik modern rice milling plant (MRMP)yang dimiliki Bulog.

Ia menambahkan kini ada 10 pabrik MRMP yang tersebar di seluruh daerah produsen, yakni Subang, Kendal, Sragen, Bojonegoro, Magetan, Lampung, Karawang, Jember, Banyuwangi, hingga Sumbawa.

Dengan pabrik modern tersebut, Bulog bisa mengatur apakah akan mengolah gabah dari petani menjadi beras medium atau premium. Selain itu, Bulog juga bisa langsung menyesuaikan dengan harga beras pesanan pelanggan.

"Karena kan beras sebenarnya hanya ada dua, medium dan premium, dibatasi dengan butir patahnya saja. Kalau premium ini hasil dari pabrik-pabrik tadi semua, beras kami bikin premium dengan brand baru sekitar Rp62 ribu untuk (ukuran) 5 kg," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]