sga508 89Jutaan kata 801139Orang-orang telah membaca serialisasi
《gas138 rtp》
Erick Thohir Angkat Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri BUMNErick Thohir mengangkat menantu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindadmenggantikan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Penunjukan ini tak terlepas dari posisi Maruli sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Mengutip informasi yang disampaikan Pindad melalui akun Instagram mereka @pt_pindad, pengangkatan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor : SK-16/MBU/01/2024 dan keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Selaku Para Pemegang Saham PT Pindad nomor: 001/KRUPS/LEN-PINDAD/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Komisaris Utama PT Pindad yang baru, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam arahan atas dilantiknya Maruli mengucapkan terima kasih atas segala sumbangsih yang diberikan Dudung Abdurachman selama dua tahun menjadi Komisaris Utama PT Pindad.
Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan BUMN di Indonesia didesain sebagai agen pembangunan di berbagai sektor yang menghasilkan laba baik.
Dalam konteks pengembangan, BUMN bersama dengan pemerintah bisa membangun kapabilitas pengembangan industri pertahanan jangka panjang bukan hanya produk hilirnya tetapi juga sampai ke hulu.
[Gambas:Video CNN]
Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.
"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.
Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"
Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.
Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.
"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.
Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.
Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers
"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.
Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.
Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.
Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.
Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.
Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.
Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Label:kijang777、hajar88、rtp megawin188
Terkait:pedasbet、bikin novel dapat uang、slot langsung jp、araslot、gilaslot1 terbaru、slot langsung jp、gesit77、tafsir mimpi 85、cara memakai voucher、pinjol easycash
bab terbaru:master sydney minggu jp paus(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《gas138 rtp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bocoran rtp hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gas138 rtp》bab terbaru。