joker net 888

Pernikahan

Luhut Akui Ada Lembaga 'Akali' Arahan Jokowi untuk Pakai Produk RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih ada instansi yang mencari celah dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan produk lokaldalam belanja anggarannya.

Kepada Jokowi, Luhut melaporkan praktik ini terjadi di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.

"Kami laporkan Bapak Presiden, masih ada instansi instansi yang mencoba mencariloophole(celah) dari sini. Oleh karena itu kami sepakat, Mendagri, Menpan-RB dan Menkeu untuk mengecek langsung ke lapangan terkait belanja e-katalog di kabupaten/kota, provinsi dan kementerian,"ujarnya dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/3).

"Kami usul kepada Bapak Presiden juga memberikan disinsentif pada institusi yang tidak melaksanakan program ini," imbuhnya.

Luhut mengatakan tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan beli produk Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri.

"Uang rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan cita-cita The Founding Fathers," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

Luhut Akui Ada Lembaga 'Akali' Arahan Jokowi untuk Pakai Produk RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih ada instansi yang mencari celah dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan produk lokaldalam belanja anggarannya.

Kepada Jokowi, Luhut melaporkan praktik ini terjadi di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.

"Kami laporkan Bapak Presiden, masih ada instansi instansi yang mencoba mencariloophole(celah) dari sini. Oleh karena itu kami sepakat, Mendagri, Menpan-RB dan Menkeu untuk mengecek langsung ke lapangan terkait belanja e-katalog di kabupaten/kota, provinsi dan kementerian,"ujarnya dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/3).

"Kami usul kepada Bapak Presiden juga memberikan disinsentif pada institusi yang tidak melaksanakan program ini," imbuhnya.

Luhut mengatakan tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan beli produk Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri.

"Uang rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan cita-cita The Founding Fathers," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

Luhut: Turis Nakal Tak Dibutuhkan di Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan buka suara soal ulah nakal beberapaturis asingdi Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata.

"Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/3).

Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan ia telah rapat bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu, perwakilan dari Imigrasi di wilayah Bali, dan jajaran terkait membahas masalah wisatawan asing yang meresahkan masyarakat karena bertindak ugal-ugalan, dan melanggar aturan hukum di Indonesia.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

"Kemarin (8/3) saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Kakanwil Kemenkumham Bali, semua jajaran terkait untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan turis dan warga negara asing di Provinsi Bali. Kemarin sudah diidentifikasi, dan akan ada penanganan secara terpadu," kata Koster.

Ia mengatakan satuan tugas terpadu itu bakal mulai bekerja bulan ini.

"Ya dalam waktu dekat, bulan ini," kata Gubernur Bali.

Ia menambahkan satuan tugas terpadu, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, kantor Imigrasi di Bali, Satpol PP, saat ini masih melacak dan mendalami beberapa kasus turis asing, atau warga negara asing, secara mendetail.

"Ini kami masih mendalami agar (mereka) bisa di-tracing(lacak) sampai detail apa masalahnya," kata Koster.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNA dan turis asing yang bermasalah menjadi sorotan publik. Terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia, misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu, dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan pada minggu ini menyampaikan sepanjang Januari sampai dengan pekan kedua Maret 2023 ada 22 warga negara asing (WNA) di Bali yang ditindak oleh Imigrasi karena melanggar aturan administrasi keimigrasian.

Dari jumlah itu, Barron menyebut WNA Rusia menjadi pelanggar terbanyak dengan jumlah 5 orang.

"Selama 2023 ini ada 22 orang WNA yang terkena tindakan administrasi keimigrasian. 5 di antaranya warga negara Rusia, memang dari negara itu menjadi yang tertinggi," kata Barron saat jumpa pers di Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, Rabu (8/3).

Untuk kasus teranyar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara Rusia berinisial SR yang menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia dengan bekerja sebagai fotografer di Bali.

SR dideportasi kembali ke negaranya, Kamis, sekitar pukul 13.00 WITA, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Laksamana Gadis Siru

Pemerintah Impor 200 Ribu Ton Daging Sapi******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan pemerintah siap mengimpor 200 ribu ton daging sapidandaging kerbauuntuk menyambut Ramadan dan Lebaran 2023. Rinciannya, daging sapi yang akan didatangkan sebanyak 100 ton, begitu juga untuk daging kerbau. 

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengungkapkan langkah ini ditempuh untuk menjaga pasokan daging sapi dan kerbau di dua momentum itu. Terlebih, stok awal daging sapi dan kerbau pada tahun ini hanya 56.444 ton, dengan perkiraan produksi dalam negeri 504.779 ton.

"Kami melakukan penugasan kepada Bulog dan ID Food untuk melakukan impor menjelang puasa dan Lebaran ini. Untuk Bulog, impor daging kerbau 100 ribu ton, untuk ID Food impor daging sapi 100 ribu ton," katanya dalam Executive Forum Media Indonesia yang tayang secara virtual, Kamis (9/3).

Berdasarkan data tersebut, Sarwo mengatakan neraca kebutuhan daging sapi dan kerbau tahun ini minus sekitar 254 ribu ton, sehingga pemerintah berencana mengimpor 318 ribu ton daging sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.

"Kami sudah mengupayakan. Per 6 Maret 2023, harga rata-rata daging sapi nasional Rp134.830 per kg, masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan cenderung stabil sejak Oktober 2022," jelasnya.

Di lain sisi, cadangan daging sapi saat ini ada 2.694 ton, yang tersebar 2,45 ton di Bulog dan 2.692 ton, sisanya di ID Food. Sedangkan cadangan daging kerbau ada 13.615 ton yang seluruhnya dimiliki oleh Bulog.

Tidak hanya daging sapi dan kerbau, Bapanas mengatakan pemerintah juga bakal mengimpor kedelai 2,5 juta ton, bawang putih 588 ribu ton, dan gula konsumsi 1,2 juta ton. Sarwo mengatakan komoditas tersebut rawan karena produksi dalam negeri di bawah kebutuhan tahunan.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

Kronologi Silicon Valley Bank Kolaps, Duit Nasabah Rp2.712 T Tak Jelas******

Silicon Valley Bank (SVB) bangkrut pada Jumat (10/3) pagi waktu Amerika Serikat (AS).

Kronologi runtuhnya bank pemberi modal startup itu terjadi usai perusahaan 48 jam mengalami krisis modal.

Lihat Juga : Nasib Tak Jelas Rp2.712 T Milik Nasabah SVB yang Kolaps

[Gambas:Video CNN]

Hal ini memicu kepanikan di antara pemodal perusahaan ventura utama. Dilaporkan perusahaan pemodal ke bank tersebut melakukan penarikan dana dari SVB.

Esok harinya, pada Kamis (9/3) nilai saham perusahaan pun jatuh, menyeret bank-bank lain untuk ikut jatuh. Lalu pada Jumat pagi, saham SVB dihentikan dan perusahaan ini meninggalkan upaya untuk meningkatkan modal atau mencari pembeli.

Beberapa saham bank lain juga dihentikan sementara pada Jumat lalu, imbas penghentian jualan dari SVB seperti pada First Republic, PacWest Bancorp dan Signature Bank.

Lihat Juga : Orang Terkaya Asia Ingin Bangkitkan Lagi Rival Coca Cola di India

"Kondisi SVB memburuk dengan cepat sehingga tidak dapat bertahan hanya dalam waktu lima jam," tulis CEO Better Markets, Dennis M. Kelleher.

Hal itu disebutnya lantaran para deposan menarik uang dengan sangat cepat sehingga SVB bangkrut dan bank run tidak dapat dihindari.

Bank run adalah suatu peristiwa di mana banyak nasabah secara bersamaan menarik dana secara besar-besaran dan sesegera mungkin pada suatu bank.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

Kronologi Silicon Valley Bank Kolaps, Duit Nasabah Rp2.712 T Tak Jelas