petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

login kredivo di pc

99 togel 2d 630Jutaan kata 975161Orang-orang telah membaca serialisasi

《login kredivo di pc》

Bertambah, Tim SAR temukan lagi korban tewas akibat longsor di Luwu******

Bertambah, Tim SAR temukan lagi korban tewas akibat longsor di Luwu
Tangkapan layar - Tim SAR gabungan bersama warga mengevakuasi jenazah korban tanah longsor usai ditemukan di jurang, okasi kejadian, Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Basarnas Makassar.
Korban tertimbun longsor ditemukan di jurang. Atas nama Ratan usia 50 tahun. Alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara
Makassar (ANTARA) - Seorang korban tanah longsor kembali ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan di lokasi kejadian, Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Korban tertimbun longsor ditemukan di jurang. Atas nama Ratan usia 50 tahun. Alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara," kata Kasi Humas Polres Luwu Aipda Amirullah di Luwu, Selasa.

Dengan demikian, kata dia, jumlah korban tewas akibat tanah longsor menjadi lima orang. Sebelumnya empat jenazah telah dievakuasi pada Senin (26/2). 

Baca juga: Tim SAR Gabungan lanjutkan pencarian korban longsor di Bastem Luwu

Sementara itu Kepala Kantor Basarnas Makassar Mexianus Bekabel menyampaikan hingga hari ini total korban tanah longsor di Luwu sebanyak 15 orang, 10 korban selamat dan lima orang meninggal dunia. 

Korban ditemukan di titik longsor dengan kemiringan 45 derajat pada pukul 13.40 Wita. Sejauh ini tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi pencarian dan pertolongan denganfokus pada titik terakhir korban ditemukan.

"Pencarian menggunakan buldozer untuk membuka akses jalan dan ekskavator, serta drone thermal.Beberapa petugas pencari dan penolong juga melakukan penyisiran di bagian bawah tebing menuju ke sektor I," kata Mexianus.

Baca juga: BNPB peringatkan warga segera menjauh dari areal tanah longsor
 
Suasana pembersihan usai musibah tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Polda Sulsel.



Sebelumnya diberitakan, bencana longsor di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, terjadi pada Senin 26 Februari 2024 pukul 09.40 Wita yang  menyebabkan tertutupnya akses jalan dan korban jiwa serta material

Korban teridentifikasi lima orang atas nama Emelia (20) seorang bidan beralamat di Dusun Tambunan, Desa Tongkonan. Miskawati (24) pekerjaan swasta dengan  alamat Dusun Limbong, Desa Dampan. Kemudian Wanto (22) pekerjaan swasta, alamat Dusun Dampan, Desa Dampan.

Selanjutnya Mariama Patakdungan (57) pekerjaan guru honorer, alamat Desa Karatuan dan baru ditemukan Ratan usia 50 tahun alamat Desa Dampan, Kecamatan Bastem Utara.

Sedangkan korban selamat masing-masing Firdaus (19), pekerjaan swasta dengan alamat Dusun Langda, Desa Tede. Markus Toding Allo (43) alamat Dusun Langda, Desa Tede. Seni (34) alamat Desa Pantilang. Mardiana (60) alamat Desa Bonglo. Delman (19) Desa Barana.

Selanjutnya Ririn (31) alamat jalan Pongsimpin, Kota Palopo, Lilis (30) alamat Desa Se’pon, Kecamatan Lamasi, dan Nirwana (37) alamat Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo, serta Wahab Busa (19) alamat Desa Uraso, dan NN identitas belum diketahui.

Dari data tercatat sebanyak 15 unit kendaraan roda dua dan dua unit kendaraan roda empat tertimbun material tanah longsor di lokasi kejadian.

Baca juga: PJ Bupati Luwu tunjau lokasi tanah longsor di Bastem Utara
Baca juga: Basarnas Makassar kirim personil evakuasi korban longsor di Luwu

 

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kemenag siapkan bantuan 2.000 Masjid Ramah pada 2024******

Kemenag siapkan bantuan 2.000 Masjid Ramah pada 2024
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib. ANTARA/HO-Kemenag/am.
kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama kembali menggulirkan program Masjid Ramah yakni bantuan revitalisasi demi mewujudkan masjid yang inklusif dengan target 2.000 masjid dan mushala pada 2024. "Kami juga sudah memberi bantuan operasional rintisan Masjid Ramah 2024 tahap pertama pada Januari lalu. Bantuan ini hanya untuk dukungan pada sisi toolset(sarana prasarana) saja," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Adib, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Masjid Ramah adalah masjid/mushala yang kondisinya memenuhi kriteria dalam lima kategori ramah, baik dilihat dari sisi pola pikir (mindset), keterampilan (skillset), segenap ekosistemnya, maupun ketersediaan sarana prasarananya (toolset). Lima kategori ramah tersebut adalah ramah perempuan dan anak, ramah disabilitas dan Lansia, ramah lingkungan, ramah keragaman, serta ramah duafa dan musafir.

Bantuan tersebut mencakup dana senilai Rp15 juta untuk masjid dan Rp10 juta untuk mushala. "Selain tidak besar, sarana-prasarana lebih mudah dilihat sebagai evidencepengukurannya," ujar Adib.
Baca juga: Presiden tinjau Masjid Walidah Dahlan yang didesain ramah lingkungan
Baca juga: Kemenag buka pengajuan bantuan operasional untuk masjid & mushala
 Ia berharap dana bantuan operasional tersebut dapat digunakan secara optimal untuk mendorong terbentuknya ekosistem masjid, dan meningkatkan derajat keberlanjutan keberagaman masjid. "Melalui program ini kita berharap revitalisasi peran masjid semakin profesional pengelolaannya, kian moderat cara pandang paham keagamaannya, ramah seluruh ekosistemnya, juga kian berdaya dan memberdayakan jamaahnya," katanya. Selain program Masjid Ramah, pihaknya juga tengah merancang program untuk 2024 di antaranya, Sekolah Penyuluh/Penghulu Agen Resolusi Konflik (SPARK), International Symposium on Innovative Masjid 2024, digitalisasi 5.000 judul buku keagamaan Islam, serta ISLAMIFEST (Festival Keagamaan Islam yang mengenalkan keindahan Islam kepada generasi muda). "Selain itu, kami juga memetakan penguatan layanan urusan agama Islam di KUA agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pengukuran arah kiblat, konsultasi syariah, pendaftaran id masjid, rekomendasi bantuan, agen resolusi konflik, serta sistem cegah dini," kata dia.

Baca juga: DMI: Masjid Asy-Syuhada Bontang jadi Masjid Ramah Anak percontohan
Baca juga: DMI paparkan tujuan pembentukan Masjid Ramah Anak
Baca juga: BRIN: "Masjid Ramah" contoh nyata inovasi pengelolaan masjid

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:link slot demo pg

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slot online deposit 5000 tanpa potongan
buku mimpi 52
joyotogel
pantun buat kakek zeus
bola slot138
geledek 99 slot
e commerce yang bisa paylater
gmwin promo
89 demo slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs infini88 terbaru 2022
Bab 2 pinjaman online di shopee
Bab 3 ovo188
Bab 4 pinjaman ke bank tanpa jaminan
Bab 5 situs resmi slot gacor
Bab 6 4d slot gacor hari ini
Bab 7 togel 20
Bab 8 gacorbet
Bab 9 sb188
Bab 10 buku mimpi 2d 28
Bab 11 situs slot
Bab 12 daftar pinjol legal ojk terbaru
Bab 13 indoslot88
Bab 14 kakek zeus vektor
Bab 15 pinjaman bank mekar online
Bab 16 slot malam ini gacor
Bab 17 buktiqq
Bab 18 alexistogel login alternatif
Bab 19 situs judi slot gacor terpercaya
Bab 20 pancartoto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9686bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

iteam4d
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

dana bisa pinjam uang
Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan soal PSU, di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rahmat Fajri/aa.
Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain
Banda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.

"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.

Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.

Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.

"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.

"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.

"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.

Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU

Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
 

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

pewaris keluarga

situs slot withdraw 20 ribu
Selalu merasa stres setiap mau berangkat kerja? Ini sebabnya
Tangkapan layar - Dokter spesialis jiwa di RSUD Tarakan Jakarta dr. Zulvia Syarif, Sp. KJ (kanan) dalam seminar daring tentang "Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja" yang dipantau di Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA/YouTube/RSUD Tarakan Jakarta/Lia Wanadriani Santosa/am.
Nah take it itu caranya, pekerjaan terlalu berat, pimpinan tidak menyenangkan atau rekan kerjanya tidak asik.
Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis jiwa di RSUD Tarakan Jakarta dr Zulvia Syarif SpKJ mengatakan penyebab seseorang selalu merasa stres saat berangkat bekerja, salah satunya karena mentalnya tak sehat.

"Mungkin enggak ada diagnosis gangguan mental, tapi sebenarnya lagi enggak sehat secara mental. Mungkin susah tidur, mungkin setiap mau berangkat kerja stres, setiap mau datang ke tempat kerja rasanya berat banget," kata dia dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Pada sisi lain, seseorang yang tak sehat secara mental bisa saja masih terpikir pekerjaan bahkan saat di rumah saatnya dia berinteraksi dengan keluarga.

Zulvia menuturkan seseorang yang sehat secara mental bukan hanya diukur dari sekadar dia tidak depresi, bipolar dan sebagainya, namun lebih pada kemampuan dia memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, mampu menghadapi tekanan, mampu produktif dan berkontribusi untuk masyarakat.

"Evenorang yang punya diagnosis gangguan mental tetapi kalau dia bisa produktif, bisa mengatasi tekanan hidup, dia bisa dibilang sehat mental," kata dia pula.

Dia mengatakan lagi, penyebab kesehatan mental seseorang khususnya yang berstatus karyawan bisa terganggu, salah satunya lingkungan kerja yang menuntut atau budaya organisasi yang tidak mendorong pegawai untuk maju.

Alasan lainnya, ada pembiaran perundungan, pelecehan, dan budaya menyalahkan yang semuanya menyebabkan pegawai lebih tegang dan stres di tempat kerja.

"Kemudian bisa juga dari jam kerja yang terlalu panjang, tidak ada batasan jelas, harus readysetiap saat, di rumah lagi cuti lagi liburan tetap ngurusin pekerjaan, itu juga bisa membuat seseorang tertekan. Jadi enggak sehat secara mental," kata Zulvia.

Di sisi lain, ada juga kontribusi dari individu yakni terkait cara dia bisa mengelola waktu dengan baik, cara berinteraksi dengan rekan kerja dan pimpinan atau orang yang dilayani.

Solusi yang ditawarkan

Lalu, guna mengatasi masalah mental seperti stres di tempat kerja dan seseorang dalam kondisi tidak bisa mengubah kondisi di tempat kerja, maka Zulvia menawarkan dua solusi, yakni menerima atau meninggalnya yakni dengan kata lain berhenti bekerja.

"Nah take ititu caranya, pekerjaan terlalu berat, pimpinan tidak menyenangkan atau rekan kerjanya tidak asik, kalau gitu kita perlu belajar untuk beradaptasi, kita menerima situasi itu lalu beradaptasi," ujar dia lagi.

Menurut dia, cara untuk beradaptasi yakni mengubah cara respons diri. Saat seseorang merasa pekerjaannya terasa begitu menekan, cobalah hadapi dengan lebih ringan, yakni tidak menganggap ini 100 persen kehidupannya.

Zulvia memahami saat bekerja, terkadang seseorang ingin bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya. Namun, saat dia merasa hidupnya sama dengan pekerjaan, maka saat ada kegagalan di pekerjaan misalnya dimarahi atasan atau melakukan kesalahan, maka dia merasa hidupnya.

Padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu, imbuh Zulvia, mengubah cara berpikir menjadi penting.
Baca juga: Psikiater: Variasi rutinitas bisa kurangi kelelahan mental
Baca juga: Psikiater bagikan gejala stres akibat kerja

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

erek erek 2d 11
PDIP optimistis pertemuan Megawati dan JK terjadi
Arsip foto - Wapres Jusuf Kalla (kiri) bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri (tengah) mendampingi Presiden Joko Widodo (kanan) saat menghadiri pelantikan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Djoko Setiadi (kiri) masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/1/2016). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/aa.
Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)
Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.

"Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-Jk)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, mantan aktivis 98' itu enggan merincikan lebih lanjut terkait kapan pertemuan itu akan terselenggara. Ia mengatakan hanya mendengar kabar itu saja. "Kita dengar saja, kita ikuti," ucapnya.

Untuk diketahui, Megawati berada di barisan partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ada empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura.

Baca juga: NasDem: Koalisi Perubahan siap gulirkan hak angket bersama PDIP

Baca juga: Politikus PDIP apresiasi dukungan rakyat Indonesia terhadap PDIP

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Sementara itu, JK berada pada barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Adapun paslon nomor urut 1 diusung oleh Partai NasDem, PKS dan PKB.

Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK muncul setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Negara, Minggu (18/2). Berbagai asumsi muncul terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi dilakukan untuk menarik NasDem bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Berdasarkan hasil real count KPU RI per Kamis pukul 23.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,06 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17,05 persen.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Warisan langit berbintang di kota

kota 777 slot login
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Perang Surga

slot online paling gacor 2022
PN Jaksel gelar sidang putusan praperadilan Aiman pada Selasa
Hakim Tunggal PN Jaksel Delta Tama saat memimpin jalannya persidangan praperadilan Aiman Witjaksono di Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan.
Sidang putusan akan digelar Selasa (27/2)
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menggelar sidang putusan praperadilan dengan pemohon Aiman Witjaksono terkait penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial dan email oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, pada Selasa (27/2).

"Sidang putusan akan digelar Selasa (27/2)," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Delta Tama saat menutup sidang praperadilan dengan agenda kesimpulan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sidang lanjutan praperadilan yang diajukan oleh Aiman Witjaksono dengan agenda putusan akan dimulai pada jam 15.00 WIB.

Ketua Tim Kuasa Hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa mengatakan bahwa putusan yang akan digelar pada Selasa itu berharap permohonan Aiman Witjaksono dapat diterima dan empat barang yang disita dapat dibatalkan.

Namun, kata Finsen, apa pun putusan yang akan diberikan oleh Hakim Tunggal PN Jaksel, akan tetap diserahkan kepada kuasa hakim yang telah memeriksa permohonan Aiman.

Baca juga: Polda Metro tak bacakan kesimpulan pada sidang praperadilan Aiman

"Kesimpulan kami, sudah sangat meyakinkan bahwa proses penyitaan terhadap empat barang bukti berdasarkan surat penyitaan itu dapat dibatalkan oleh hakim tunggal," katanya.

Sebelumnya, sidang praperadilan antara pemohon Aiman Witjaksono dan termohon Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, hanya berlangsung tujuh hari.

Untuk itu kata Delta, harus disepakati jalannya persidangan yang akan dilaksanakan dan diawali dengan pembacaan permohonan pada Senin ini.

Kemudian lanjut Delta, jawaban termohon akan dibacakan pada Selasa (20/2), sehari kemudian pada Rabu (21/2) dilanjutkan dengan pembacaan replik dan duplik.

"Pembuktian akan dilakukan pada Kamis dan Jumat, Senin kesimpulan dan Selasa putusan," ujarnya.

Baca juga: Tim Hukum Aiman sayangkan pendapat ahli terkait surat penyitaan

Aiman Witjaksono mengajukan permohonan praperadilan kepada PN Jaksel, terkait penyitaan telepon genggam, media sosial dan email oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, karena dinilai cacat hukum formil.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024