pinjol yang bisa pakai dana

Sistem agen perkotaan

Denyut PMI Manufaktur China Melemah ke Level 48 per November******

Biro Statistik Nasional (NBS) Chinamencatat indeks manajer pembelian (PMI) manufakturturun ke posisi 48 pada November 2022 imbas kebijakan zero covid-19 dan melemahnya permintaan global.

Dilansir dari CNA, Rabu (30/11), PMI manufaktur November lebih rendah jika dibandingkan dengan Oktober 2022, yakni 49,2.

Indeks PMI pada November ini juga menjadi yang terendah sejak tujuh bulan terakhir. Sementara itu, para ekonom memperkirakan PMI China akan berada di level 49.

Perekonomian Negeri Tirai Bambu sedang berada di bawah tekanan. Hal ini tercermin dari kemerosotan properti dan melemahnya permintaan global untuk barang-barang China sepanjang Oktober 2022.

Otoritas China pada bulan ini meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menopang perekonomian yang sulit. Seperti penyesuaian pengetatan covid-19 hingga pelonggaran pembatasan pembiayaan untuk menyelamatkan sektor properti.

Selain itu, regulator sekuritas awal pekan ini mencabut larangan refinancing ekuitas untuk perusahaan yang terdaftar. Hal ini dilakukan sebagai dukungan terbaru untuk sektor real estate yang kekurangan uang.

Pasar menyambut langkah tersebut. Hal ini terbukti dengan saham dan obligasi perusahaan properti China yang naik.

Di sisi lain, saat ini China tengah diguncang oleh demonstrasi yang memprotes aturan lockdown.

CNN melaporkan bahwa demonstrasi pecah di hampir seluruh kota besar China, seperti Shanghai dan Beijing, pada Minggu (27/11).

Di kota-kota itu, ratusan orang turun ke jalan, menyalakan lilin sebagai tanda berduka atas kematian akibat kebakaran di Xinjiang akibat lockdown yang terlampau ketat.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan budidaya

Sinergi dengan UMKM, PNM Dorong Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung Pemerintah Kabupaten Sleman yang baru saja menggelar Jambore Kewirausahaan Sosial dalam rangka memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Lapangan Denggung, Sleman, 24-26 November 2022.

Kegiatan ini menjadi media yang tepat untuk memudahkan kolaborasi dan sinergi antara pelaku usaha UMKM, pelaku pasar, dan pemerintah guna menguatkan kembali peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan acara ini bertujuan untuk memajukan usaha mikro dan usaha kecil, sehingga sangat penting diikuti para pelaku UMKM.

Melalui acara ini, dia turut menyampaikan terimakasih atas dukungan stakeholdersyang terlibat, diantaranya BUMN, PNM, OJK serta jajaran dari sektor swasta lainnya.

Sebagai informasi, bentuk konsistensi PNM mendukung perekonomian dengan total nasabah PNM Mekaar hingga 29 November 2022 mencapai 13,3 juta nasabah. Dengan total pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp160,6 triliun.

Saat ini, PNM memiliki 4213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 422 Kabupaten/Kota, dan 6158 Kecamatan.

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Puan Dorong Kadin Perkuat UMKM Demi Topang Ketahanan Ekonomi******

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memperkuat perekonomian bangsa. Dengan begitu, diharapkan UMKM-UMKM lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara Welcome Dinner Rapimnas Kadin 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12) malam. Hadir didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris, Puan didapuk menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan sambutan.

"Rapimnas Kadin 2022 memiliki peran strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat upaya pemulihan dunia usaha dan perekonomian nasional, serta mengantisipasi situasi dan kondisi ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2023," kata Puan.

"UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Meski begitu, Puan memandang masih banyak permasalahan dan kendala yang sering dialami UMKM. Mulai dari kesulitan dalam pengurusan perizinan, sulitnya akses permodalan, strategi pemasaran, distribusi barang, hingga optimalisasi platform digital.

"Jika tidak di atasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, atau bahkan gulung tikar," sebutnya.

Karenanya, Rapimnas Kadin 2022 yang mengangkat tema 'Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju' dinilai menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM.

"Orang kalau mikir Kadin pasti mikir usaha yang gede-gede, tapi Kadin yang sekarang jangan lupa dengan UMKM yang menyangga perekonomi nasional," tegas Puan.

Sebelum membangun kekuatan UMKM yang lebih maksimal, Kadin diharapkan untuk lebih dulu terkonsolidasi. Baik secara program, kepengurusan, dan pendanaan.

Mantan Menko PMK ini menyatakan, urusan UMKM memang telah ditangani oleh banyak pihak, dari kementerian/lembaga, bank himbara, CSR perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Akan tetapi masih diperlukan sinergi dan kolaborasi yang bermuara pada terbangunnya ekosistem UMKM yang kuat.

"Sinergi Kadin dengan stakeholder UMKM, Kementerian/lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem dunia usaha yang berdaya saing," kata peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan itu.

Sebagai katalisator, Kadin dinilai mempertemukan seluruh potensi stakeholder UMKM untuk dioptimalkan dalam membangun ekosistem dunia usaha UMKM.

Program Pemerintah di bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Infrastruktur, Pendanaan KUR dan lain-lain disebut dapat disatukan dalam ekosistem UMKM yang sesuai. Business processnya pun dinilai dapat difasilitasi oleh Kadin.

Cucu Bung Karno ini memastikan DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat UMKM. Menurut Puan, DPR akan bersinergi dengan Pemerintah agar usaha lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Dan juga dapat berpentas di tingkat dunia," ujarnya.

Dalam memperluas pasar, DPR telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2020 untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (CEPA), di mana substansi dalam UU tersebut antara lain membebaskan produk asal Indonesia yang masuk ke Australia dapat menikmati tarif bea cukai 0%.

"Dalam memperluas pasar di era digital, DPR RI juga mengesahkan UU tentang Perdagangan melalui sistem elektronik ASEAN. Selain itu, DPR juga memberikan dukungan anggaran bagi program pemerintah untuk UMKM," terangnya.

Puan mengingatkan, dukungan DPR dan program Pemerintah yang ditambah dengan katalisator Kadin harus dapat bersinergi serta berjalan seiring searah dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. Gotong royong diperlukan untuk membangun UMKM yang kuat.

"Melalui Rapimnas Kadin ini, diharapkan dapat menghasilkan solusi dan kerja nyata dalam memajukan UMKM indonesia agar dapat naik kelas, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045," ucap Puan.

Rapimnas Kadin 2022 ini juga dinilai dapat menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah. Kemudian antara pengusaha besar dan pengusaha kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi tanah air pasca pandemi Covid-19.

"Serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir," katanya.

Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin Indonesia sebagai payung organisasi dunia usaha diharapkan terus memperbaharui program kerja untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kadin pun diminta agar senantiasa memperkuat konsolidasi internal organisasi.

"Menjadi harapan kita semua, Rapimnas Kadin 2022 menghasilkan Kadin yang kuat untuk Indonesia Maju. Selamat melaksanakan Rapimnas Kadin Tahun 2022," ucap Puan.

Pertempuran Galaksi

Layakkah KA Argo Parahyangan 'Ditumbalkan' Demi Kereta Cepat?******

KA Argo Parahyangan diisukan bakal ditutup saat Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) mulai beroperasi Juni 2023. Kendati, PT KAI (Persero) menyatakan kereta tersebut hingga kini masih terus beroperasi. 

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihak KAI masih dalam tahap koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan soal wacana keputusan berani tersebut. 

"KAI juga masih fokus mempersiapkan hadirnya layanan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beserta KA Feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung bagi pelanggan kereta cepat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Di lain sisi, KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB sudah mencapai 81,66 persen per November 2022.

KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

Menanggapi isu ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai KA Argo Parahyangan harus tetap eksis meski ada KCJB.

"Itu (penutupan KA Argo Parahyangan) terlalu gegabah, jangan cepat-cepat memutuskan. Karena KA Argo Parahyangan itu masih banyak penggemarnya juga, biarkan saja," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Djoko memang tak menutup mata soal beberapa penumpang KA Argo Parahyangan yang berpotensi beralih ke kereta cepat, entah berdasarkan kemampuan keuangan hingga faktor lokasi pekerjaan. Namun, ia menilai ada pangsa pasar yang berbeda antara keduanya.

KCJB menargetkan penumpang kendaraan pribadi yang rutin menggunakan jalan tol. Sedangkan KA Argo Parahyangan harus tetap eksis karena ada orang-orang yang memang daya belinya tidak bisa menggapai harga tiket kereta cepat.

Tiket kereta cepat dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu untuk tiga tahun pertama beroperasi. Setelah itu, harga tiket KCJB akan naik ke Rp150 ribu hingga Rp350 ribu. Sedangkan harga tiket KA Argo Parahyangan dibanderol di kisaran Rp100 ribu-Rp150 ribu.

"KA Argo Parahyangan itu pendapatannya masuk ke PT Kereta Api Indonesia, kalau kereta cepat ini ke konsorsium BUMN. Penghasilan PT KAI dibagi nanti, berapa persen ke PT Jasa Marga, ke PT Wijaya Karya, dan PT PTPN VIII. Saya kira gak usah ditutup, terlalu cepat memutuskan itu," tegas Djoko.

Jika memang KA Argo Parahyangan dipaksa tutup, kereta cepat perlu segera menyiapkan aksesibilitas yang baik. Hal ini mengingat tiga stasiun pemberhentian yang berada di luar pusat Kota Bandung, yakni Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar.

Djoko menegaskan Pemkab Karawang, Pemkab Bandung, dan Pemkot Bandung harus menyiapkan fasilitas angkutan umum dari kawasan perumahan dan pemukiman menuju stasiun. Aksesibilitas dan kelanjutan perjalanan hingga mendekati perumahan dan pemukiman akan menjadi kunci keberhasilan penumpang kereta cepat.

Menjangkau Stasiun Halim juga bukan hal mudah, terlebih penumpang sebelumnya terbiasa merasakan kemudahan akses ke Stasiun Gambir. Namun, Djoko mengatakan akses di Jakarta masih terbantu dengan kehadiran LRT Jabodebek hingga Trans Jakarta di Stasiun Halim.

"Coba tanya itu Trans Metro Pasundan itu lewat mana saja. Gak jelas itu. Itu harus ada di Stasiun Tegalluar, mana angkutan umumnya, harusnya ada pelayanan angkutan umum. Kemudian di Stasiun Padalarang juga begitu," tegas Djoko soal fasilitas penunjang di stasiun pemberhentian kereta cepat.

Djoko menekankan kereta cepat tidak akan menarik jika tak dibarengi dengan angkutan lanjutan yang memudahkan penumpang.

Kena Tikung Moda Transportasi Lain

Kapitalis Misterius

Buruh soal Kenaikan UMP DKI: Tak Layak, Akan Selalu Miskin******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6 persen. Presiden Aspek Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP jauh dari kelayakan hidup buruhyang tinggal di Jakarta.

Menurut Mirah, jika kenaikan UMP masih jauh dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, buruh akan selalu berada dalam kehidupan yang miskin.

"Alasan penolakan karena angka tersebut masih sangat jauh dari kata layak untuk biaya hidup seorang buruh yang tinggal di Jakarta. Artinya, buruh akan selalu miskin dan tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya," tutur Mirah lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

"Aspek Indonesia mendesak Pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk berani menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yang baru untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022," ucapnya.

Mirah meminta agar Surat Keputusan Gubernur yang baru perlu segera diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja.

Apalagi, rekomendasi kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 10,5 persen telah disampaikan oleh unsur serikat pekerja dalam sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada Selasa (22/11) di Balai Kota DKI Jakarta.

Mirah juga meminta kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk melihat langsung ke masyarakat dan mengetahui sulitnya kehidupan buruh jika kenaikan upah terus ditekan. Ia menyebut SK Gubernur tersebut tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan sampai kehilangan kepekaan dan kehilangan empati, ketika menerbitkan keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas," tegasnya.

Diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah mengungkapkan besaran UMP 2023 mempertimbangkan usulan Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11) yang dihadiri oleh berbagai pihak berkepentingan.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Bahlil Minta Jokowi Tambah Kriteria Pemimpin: Kepala Botak******

Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan saran terkait kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat kepada PresidenJoko Widodo (Jokowi).

Selain memiliki rambut putih dan kerutan wajah, Bahlil menyebut kriteria lainnya adalah berkepala botak. Bahlil menyebut kriteria itu merupakan saran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Kalau boleh mereka (DPMPTSP) saran, kalau bapak Presiden (Jokowi) bilang pemimpin yang memikirkan rakyat itu cirinya dua, satu rambutnya putih kedua mukanya keriput, ada satu saran mereka pak kalau bisa kepalanya juga sudah mau botak pak. Itu juga memikirkan rakyat," ujar Bahli di hadapan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Rabu (30/11).

"Saya tanya kenapa botak, apa karena menteri investasi juga sudah mau botak? Katanya itu ciri memikirkan rakyat pak. Kalau boleh tambah lagi satu pak (kriteria pemimpin)," ujar Bahlil.

Sebelumnya dalam acara relawan di SUGBK, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/11), Jokowi mengisyaratkan kriteria pemimpin ideal yakni memiliki kerutan di wajah dan berambut putih karena memikirkan rakyat. Hal itu disampaikan Jokowi sekaligus mengingatkan relawan agar berhati-hati memilih pemimpin pada 2024 mendatang.

"Dari penampilan kelihatan, banyak kerutan karena mikirin rakyat, ada yang rambutnya putih semua, ada itu. Kalau wajah cling dan tak ada kerutan di wajah hati-hati. Lihat rambutnya, kalau putih semua, ini mikirin rakyat," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]