warung prediksi togel hk 898Jutaan kata 946039Orang-orang telah membaca serialisasi
《bet 168 slot》
Kurangi Kepadatan, Jepang Bayar Warga Rp118 Juta Pindah dari Tokyo******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah Jepangmenawarkan 1 juta yen Jepang atau Rp118 juta (asumsi kurs Rp118 per yen Jepang) bagi keluarga yang tinggal di Tokyountuk pindah ke daerah lain.
Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan Tokyo dan meningkatkan kembali angka kelahiran di daerah pedesaan yang kian menurun beberapa tahun belakangan ini.
Tawaran berlaku mulai April mendatang. Setelah berlaku, setiap keluarga berhak menerima Rp118 juta per anak jika mereka mau pindah ke daerah berpenduduk rendah. Kebijakan ini juga berlaku untuk keluarga dengan orang tua tunggal.
Sebenarnya, kebijakan insentif ini bukan kali pertama diterapkan pemerintah untuk mendorong warganya meninggalkan Tokyo. Namun, jumlah dana kali ini tiga kali lipat lebih tinggi dari yang sebelumnya.
Sejak 2019 pemerintah Jepang meluncurkan inisiatif untuk menarik penduduk Tokyo agar pindah ke wilayah regional yang masih sepi.
Pemerintah menawarkan individu yang telah tinggal dan bekerja di wilayah metropolitan Tokyo minimal lima tahun dapat menerima 600 ribu yen atau Rp70 juta, jika mereka pindah ke daerah pedesaan.
Pada 2022, pemerintah mengizinkan orang tua tunggal atau pasangan dengan anak untuk menerima 300.000 yen atau setara Rp35,6 juta per anak jika mereka mau pindah.
Lihat Juga :Jokowi: Tol Pekanbaru-Dumai Ada Terowongan Gajah Sebanyak 6 Tempat |
Beberapa dekade terakhir, orang di seluruh penjuru Jepang berlomba-lomba migrasi ke pusat kota untuk mencari peluang kerja. Tokyo menjadi saat ini menjadi kota terpadat dengan 37 juta penduduk.
Populasi Tokyo meningkat ketika pandemi covid-19 berlangsung. Jumlah warga yang bermigrasi ke Tokyo lebih besar dibandingkan jumlah orang yang meninggalkan kota. Menurut statistik pemerintah 2021, jumlah warga yang meninggalkan Tokyo sebesar 80 ribu tiap tahunnya.
Pola migrasi ini pun menyebabkan kampung halaman menjadi sepi dan jumlah anak semakin menurun. Sebuah desa tepi sungai di Nagoro, Jepang selatan, memiliki penduduk kurang dari 30 orang pada 2019. Penduduk termuda pun berusia di atas 50 tahun. Tercatat, tak ada sekolah lagi di desa itu usai ditutup beberapa tahun lalu setelah siswa terakhirnya lulus.
Pola migrasi ini dikombinasikan dengan populasi Jepang yang 'cepat menua' mengakibatkan penduduk di daerah pedesaan makin merosot. Selain itu, jutaan rumah dan apartemen ikut kosong.
Menurut sensus nasional, lebih dari separuh kota di Jepang ditetapkan sebagai daerah berpenduduk sedikit. Sensus ini mengecualikan 23 distrik di Tokyo.
Kondisi di daerah yang populasinya sedikit itu berbanding terbalik dengan daerah 'gemuk' penduduk. Rumah dan apartemen di kota-kota besar tersedia semakin dikit dengan harga meroket. Dan Tokyo secara konsisten menjadi kota termahal untuk ditinggali, bahkan menempati peringkat kelima secara global pada 2022.
[Gambas:Video CNN]
(cfd/pta)Angin Segar untuk Buruh, Kemnaker Tolak Ide No Work No Pay dari Apindo******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada istilahno work no pay di Indonesia, seperti yang digaungkan pengusaha bahkan diminta dimuat di dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker).
Bantahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri.
"No work no paynggak ada. Negara ini tidak mengenal istilah no work no pay," tegas Putri dalam konferensi pers Kemnaker yang digelar virtual, Jumat (6/1).
Namun, tidak ada istilah no work no pay dalam aturan yang tengah digodok tersebut.
"Kalau pun ada kebijakan, fleksibilitas jam kerja, upah, itu harus berdasarkan kesepakatan bipartid antara pengusaha dan pekerja dan itu harus tertulis kesepakatannya, kemudian dicatat di dinas-dinas tenaga kerja. Jadi kami tidak mengenal istilah no work no pay," imbuhnya.
Menurutnya, tidak semua industri padat karya harus mendapatkan fleksibilitas atau perhatian khusus. Putri bahkan mengatakan masih ada industri padat karya berorientasi ekspor yang bertahan.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay alias tidak bekerja, tidak dibayar.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker pada November 2022 lalu.
Menurutnya, skema ini perlu dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu, pekerja tidak harus terkena PHK.
"Sebab, kalau tidak ada (aturan no work no pay) itu, memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," jelas Anton saat itu.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******Jakarta, CNN Indonesia--
Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.
"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).
Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.
"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.
Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".
Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.
Lihat Juga :Rumus Upah Minimum Bisa Diubah 'Setiap Saat' di Perppu Cipta Kerja |
"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.
Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.
Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.
Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).
Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.
"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.
Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.
Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[Gambas:Video CNN]
Label:prabutoto、tafsir mimpi togel 2d bergambar erek erek、mposun
Terkait:cara mendapatkan limit kredit akulaku、slot gacor filipina、erek2 ular、dewa88、erek 80、hubungi kredivo、link slot bagus、gacor slot besar、rtp subur88、pola gacor hari ini modal receh
bab terbaru:situs slot paling populer(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《bet 168 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot kuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bet 168 slot》bab terbaru。