rtp oyo88

Dao Zhen Xinghe

BUMN Bina Karya Disuntik Modal Negara Demi Muluskan Proyek IKN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk memodali BUMNPT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Modal diberikan ke Bina Karya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ini adalah bentuk PMN, capex pertama. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Selain ke Bina Karya, pemerintah juga akan menggelontorkan modal negara untuk sejumlah BUMN. Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun.

Dari jumlah itu, Rp3 triliun di antaranya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik privateserta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Kereta Cepat Diresmikan 1 Oktober, Jokowi Gratiskan Sementara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggratiskan Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) untuk sementara setelah diresmikan 1 Oktober mendatang.

Jokowi berkata ia ingin masyarakat menikmati sarana transportasi baru.

"Iya, awal Oktober. (Uji coba gratis) tetap, tetap, biar orang mencoba, masyarakat mencoba," kata Jokowi dalam jumpa pers di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Ia hanya menekankan pentingnya masyarakat beralih ke transportasi publik. Menurut Jokowi, Indonesia sudah rugi sekitar Rp100 triliun per tahun karena kemacetan di Jakarta dan Bandung.

"Apa pun, yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujarnya.

Jokowi menyanjung KCJB yang bisa membuat waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 28 menit. Dia berharap sarana transportasi baru ini mengalihkan masyarakat yang biasanya memakai kendaraan pribadi antarkota.

"Ini untuk Jawa bagian selatan. Kalau Jawa utara kan sudah jalan tol, buat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru," ujar Jokowi.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun konsorsium perusahaan Indonesia dengan China. BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60 persen saham, sedangkan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd memegang 40 persen.

KCJB melintasi empat stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar. Jarak tempuh mencapai 142,3 kilometer dengan kecepatan maksimal mencapai 351 kilometer per jam.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

Warga Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Sejumlah warga Kecamatan Makasar, Jakarta Timur menjajal uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) pada Jumat (15/9) siang.

Rombongan berangkat dari Stasiun Halim Jakarta pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat pukul 14.26 WIB.

Kereta berhenti di stasiun tersebut sekitar dua menit dan melanjutkan perjalanan ke Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung. Selanjutnya, kereta sampai di Stasiun Tegalluar pukul 14.46 WIB.

Salah seorang warga bernama Kamal mengaku puas bisa menjajal kereta kilat itu. Menurut, walaupun kereta memacu kecepatan tinggi, namun tidak ada guncangan dalam gerbong.

"Senyap, tanpa guncangan. Fasilitasnya ini sama saja dengan pesawat, setara dengan pesawat. Mewah," kata Kamal kepada CNNIndonesia.com.

Sampai saat ini harga tiket KCJB belum ditetapkan. Namun, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan paket tarif (bundling) KCJB sebesar Rp300 ribu per penumpang, termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

Menurut Kamal, harga tiket tersebut masih masuk akal. Apalagi, fasilitas dan ketepatan waktu KCJB terjamin. "Karena dari pada naik roda empat mending naik ini, untuk mengejar waktu," ucapnya.

Setali tiga uang, penumpang lain bernama Ida mengatakan perjalanan menggunakan KCJB nyaman. Ia bahkan mengibaratkan perjalanan menggunakan kereta cepat seperti naik mobil mewah.

"Baru kali ini naik. Seperti naik mobil ibaratnya di jalan tol ngebut. Tapi mobilnya bagus. Enggak gruduk-gruduk. Mulus," katanya.

Berbeda dengan Kamal, Ida merasa keberatan jika harga tiket KCJB kelak dipatok sekitar Rp300 ribu. Menurutnya, harga tiket itu sebaiknya ditekan lagi agar lebih terjangkau.

"Saya dengarnya Rp350 ribu. Kalau Rp250 ribu terjangkau. Harapannya jangan mahal-mahal," kata Ida.

"Ibu-ibu rumah tangga kan pada pengen. Bisa lah kalau Rp200 ribuan," imbuhnya.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan dalam uji coba hari ini pihaknya menyediakan 500 tempat duduk. Ia menyebut ke depan kapasitas kursi untuk uji coba bakal terus bertambah. Emir juga mengatakan uji coba hari ini berjalan lancar.

"Sejauh ini lancar, baik dari layanan stasiun. Kami akan tetap cari perbaikan yang kami lakukan, sehingga operasional makin baik," kata Emir.

Terpisah, Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menuturkan uji coba dilakukan setelah izin dari Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada Kamis (14/9) kemarin.

Adapun keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari uji coba KA Cepat ini akan terus dilakukan hingga 30 September 2023.

Lihat Juga : Harga Gula Industri Diramal Naik Imbas India Akan Setop Ekspor

Eva menjelaskan untuk tahap awal, masyarakat yang diutamakan dapat mengikuti kegiatan uji coba ini adalah warga yang tinggal di sekitar jalur lintas kereta cepat.

"Hal itu dilakukan guna memberikan apresiasi KCIC atas peran serta masyarakat sekitar jalur yang selama ini memberikan dukungan hingga proses pembangunan KA cepat berjalan lancar," tutur Eva melalui keterangan resmi.

Sementara untuk masyarakat umum bisa menjajal KCJB dengan cara mendaftar pada website KCIC mulai Sabtu (16/9) besok. Eva mengatakan masyarakat umum bisa mengikuti kegiatan uji coba kereta kilat itu secara gratis.

"Adapun kesempatan pada masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai Sabtu 16 September 2023," kata dia.

Eva menyebut informasi link terkait pendaftaran uji coba akan diumumkan secara resmi melalui saluran informasi resmi KCIC salah satunya akun resmi @keretacepat_ID.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

BPS Catat Ekspor ke China Mayoritas Besi dan Baja Berkat Hilirisasi******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor nonmigas RI ke Chinadidominasi oleh besi dan baja dalam dua tahun terakhir. Hal itu seiring dengan berjalannya program hilirisasi.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sebelumnya ekspor non migas ke China didominasi oleh bahan bakar mineral.

"Hal ini seiring dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan bijih nikel yang sejak 2022 hingga Agustus 2023, komoditas nikel dan barang padanya masuk dalam lima besar komoditas yang diekspor ke Tiongkok," kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (14/9).

Sedangkan pada 2018, ekspor non migas ke China didominasi oleh bahan bakar mineral (24,84 persen). Kemudian lemak dan minyak hewan/nabati (13,3 persen), besi dan baja (10,69 persen), bijih logam, terak, dan abu (8,07 persen), serta pulp dari kayu (7,73 persen).

Perubahan struktur juga terjadi pada ekspor non migas RI ke Amerika Serikat. Pada 2023 eksponen migas didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (15,82 persen). Kemudian pakaian dan aksesoris rajutan (10,59 persen), pakaian dan aksesoris bukan rajutan (9,16 persen), alas kaki (8,15 persen), serta lemak dan minyak hewan/nabati (7,39 persen).

Sedangkan pada 2018, ekspor non migas didominasi oleh pakaian dan aksesoris bukan rajutan (12,88 persen). Kemudian pakaian dan aksesoris rajutan (12,60 persen), karet dan barang dari karet (9,22 persen), alas kaki (8,02 persen), serta ikan, krustasea, dan moluska (6,92 persen).

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan