Cang Lei Zhi Yu

qq36bet

Ini 11 Prodi yang Paling Ketat Persaingan di UNS Solo pada SNBT 2023******

Sementara itu Prodi Kedokteran juga memiliki perbandingan keketatan yang cukup besar yakni 1:45.6, lalu Ilmu Komunikasi sebesar 1:47.5, dan masih banyak prodi dengan daya saing atau keketatan yang cukup tinggi di UNS Solo.

Berikut ini 11 Prodi paling ketat persaingan di UNS Solo di jalur SNBT 2023″

1. Farmasi 

Peminat 2022: 1534

Daya tampung 2023: 28

Keketatan: 1:54.7

2. Kedokteran

Peminat 2022: 3512

Daya tampung 2023:  77

Keketatan: 1:45.6

3. Ilmu komunikasi 

Peminat 2022 2280

Daya tampung 48

Keketatan: 1:47.5

4. Manajemen

Peminat 2022: 2939

Daya tampung: 63

Keketatan: 1:46.6

5. Informatika

Peminat 2022: 2047

Daya tampung 2023: 53

Keketatan: 1:38.6

6. Psikologi 

Peminat 2022: 2944

Daya tampung 2023: 91

Keketatan: 1:25.7

7. Ilmu dan Teknologi Pangan

Peminat 2022: 1071

Daya tampung 2023: 42

Keketatan: 1:25.5

8. Teknik Industri

Peminat 2022: 1190

Daya tampung 2023: 46

Keketatan: 1:25.8

9. Teknik Sipil

Peminat 2022: 1258

Daya tampung 2023: 63

Keketatan: 1:19.9

10. Agribisnis

Peminat 2022: 1.035

Daya tampung 2023: 56

Keketatan: 1:18.4

11. Ilmu Hukum

Peminat 2022 2609

Daya tampung 2023 193

Keketatan: 1:13.5

Sumber: Panitia SNMPT 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo SNBT 2023 Prodi Di UNS Solo Share

---

Pangdam IV Diponegoro Persilakan Masyarakat Laporkan TNI Tak Netral ke Posko

Pangdam IV Diponegoro Persilakan Masyarakat Laporkan TNI Tak Netral ke PoskoImam Yuda Saputra ,  Imam Yuda Saputra Jumat, 2 Februari 2024 - 20:05 WIB share SOLOPOS.COM - Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi (ketiga dari kiri di depan) saat acara Coffee Morning di Maakodam IV Diponegoro, Jumat (2/2/2024). (Solopos.com-Pendam IV Diponegoro)

SEMARANG— Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi, mempersilakan masyakarat melapor ke Posko Netralitas Pemilu 2024 jika menemkan ada personel TNI yang tidak netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia pun menyebut Posko Netralitas yang didirikan TNI bersama Polri itu telah tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Hal tersebut disampaikan Pangdam saat menggelar acara Coffe Morning bersama Pimpinan Redaksi (Pimred) Media se-Jateng dan DIY di Lapangan Parade Kodam IV Diponegoro, Jumat (2/2/2024). Dalam acara itu juga turut diisi dengan kegiatan pelepasan ratusan ekor burung dan tupai.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Silakan kalau ada dari paslon [pasangan calon] yang mengeluhkan netralitas TNI/Polri melapor ke posko. Manfaatkan posko netralitas yang sudah dibangun [TNI/Polri] di 35 kabupaten/kota di Jateng,” ujar Pangdam IV Diponegoro.

Pangdam juga memastikan TNI akan memegang teguh muruah untuk menjaga netralitas. Hal itu sesuai dengan mandat dari Panglima TNI dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Netralitas sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga Pemilu 2024. Itu sudah sesuai mandat dan Undang-undang,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga memastikan TNI akan terus bersinergi dengan aparat Polri dalam menjaga kondisi di Jateng dan DIY selama Pemilu 2024. Pihaknya juga telah memetakan pelaksanaan kampanye akbar oleh ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Jateng.

“Sudah dipetakan, rencana tanggal 4, 8, dan 10 Februari 2024 di berbagai wilayah di Jawa Tengah,” tegasnya.

Dalam acara Coffe Morning itu turut hadir puluhan anggota komunitas pecinta alam dan lingkungan, yang aktif terlibat dalam kegiatan pelestarian alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Pangdam menyambut baik kerja sama yang erat antara TNI, media, dan komunitas dalam menjaga kelestarian alam dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.

“Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai komunitas untuk menjaga kelestarian alam,” ungkapnya.

Agung Kuno

erek erek 4d

MPPS Soroti Anak Putus Sekolah, Minta Disdik Solo Berikan Aksi Nyata******

Dia membandingkan jumlah APS dan ATS pada 2010 juga tinggi mencapai 284 anak. Dia mengatakan saat itu masalah tersebut diatasi dengan aksi konkret berupa Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Dia menceritakan keresahan Wali Kota pada saat itu sejalan dengan MPPS, kemudian dibentuk tim untuk menyiapkan program tersebut. Dia mengatakan upaya yang dilakukan saat itu jangan sampai ada anak di Solo tidak sekolah karena masalah biaya.

Pardoyo mencontohkan pada waktu itu ada anak usia sekolah menjadi tukang kipas satai di Jagalan, kemudian diberikan program BPMKS. Dia mengatakan berkat BPMKS akhirnya anak itu lulus SMPN 21 dengan meraih peringkat 10 besar di sekolahnya.

“Bagaimana dengan sekarang? Mengapa angka APS atau ATS masih tinggi? Gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter, layak diapresiasi, tapi yang ditunggu adalah aksi nyata yg diharapkan dapat langsung dirasakan masyarakat Kota Solo,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan upaya untuk mengurangi APS dan ATS terus dilakukan. Terbaru Disdik Solo meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.

“Penanganan ATS/APS kita jalan terus. Dari kemarin kita mendapatkan total 251 sekarang sudah berkurang menjadi 114. Saya mengawasi secara langsung,” kata dia dalam acara Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) di Hotel Harris, Kamis (1/2/2024).

Pihaknya sudah mendata dan melakukan pendampingan intensif bagi anak yang enggan sekolah. Dian mengatakan sudah ada petugas yang memberikan pendampingan intens dan membujuk anak untuk kembali ke sekolah atau diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Dan ini kalau masih usia sekolah tidak bayar, gratis untuk melanjutkan ke jenjang SD atau SMP. Lalu ini sudah menyebarkan surat permohonan kepada kelurahan bahwa kita punya Satuan Pendidikan Non Formal, jadi kami sudah informasikan,” kata dia.

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

ovovegas

SNBP 2024 UIN Walisongo Semarang Dibuka, 12 Prodi Bisa Dipilih******

SNBP merupakan pola penerimaan calon mahasiswa baru skala nasional melalui penelusuran kemampuan dan prestasi akademik/ portofolio calon mahasiswa yang diselenggarakan oleh BPPP Kemendikbud yang diikuti oleh semua Perguruan Tinggi Negeri.

Seleksi ini didasarkan pada penilaian prestasi akademik siswa menggunakan rapor dan prestasi akademik dan non akademik, tiga prestasi terbaik akan dinilai. Sekolah yang mendaftarkan siswanya harus memiliki NPSN dan mengisikan nomor siswa yang memenuhi syarat.

Siswa yang mendaftar juga harus mendaftar SNBP dan semua registrasi. Siswa memiliki nilai rapor yang telah diisikan PDSS, memiliki prestasi akademik dan memenuhi syarat yang ditentukan masing-masing PTN.

Dijelaskan, syarat tambahan dalam pendaftaran SNBP yaitu WNI, memiliki NIK, NISN, dan rapor yang diisikan di PDSS.

“Tahapan SNBP meliputi pemeringkatan siswa, pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, pemilihan prodi dan pengunggahan portofolio, seleksi dan pengumuman,” ujar Astri Amanati.

Berikut jadwal jalur SNBP 2024 yang sudah dibuka pada 28 Desember 2023 lalu:

• Registrasi akun SNPMB sekolah dibuka pada 8 Januari 2024- 8 Februari 2024
• Registrasi Akun SNPMB siswa dibuka pada 8 Januari- 15 Februari 2024
• Pengisian PDSS pada 9 Januari – 9 Februari 2024
• Pendaftaran SNBP pada 14-28 Februari 2024
• Hasil seleksi diumumkan pada 26 Maret 2024

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

uang4d

KPU Langgar Kode Etik Gegara Pencalonan Gibran, Netizen Desak Diskualifikasi******

“Diskualifikasi ..! “Kami muak dgn politik Dinasti,”sambung @MasBRO_back.

“Putusan DKPP: Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres?? Berhentikan ketua @KPU_ID
dan diskualifikasi anak haram MK @gibran_tweet,”imbuh @Bang_San77.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Sistem roh bela diri yang mistis

bonus new member to kecil

Ketua KPU Langgar Etik, Status Cawapres Gibran Tidak Gugur******

Selain itu, dia menyatakan meski Hasyim tercatat sudah dua kali mendapatkan teguran peringatan keras, namun tidak akan ada pemecatan. Menurutnya, putusan DKPP tidak bersifat akumulatif.

“Kasusnya kan juga beda, perkaranya beda. Jadi tidak ada putusan yang akumulatif di DKPP dan perkaranya beda, yang dulu, yang ini soal pengaduan lain, yang ini pengaduan beda. Itu saja,” kata Heddy.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pemberian sanksi dari DKPP ditujukan ke individu penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, menurutnya, sanksi itu tidak mempengaruhi keputusan secara kelembagaan.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Status Cawapres Gibran Tidak Gugur Meskipun Ketua KPU Terbukti Langgar Etik” 

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

agbslot

Seperempat Lebih Siswa SMP di Solo Pernah Jadi Korban Perundungan Verbal******

Perundungan secara verbal merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara lisan dan berulang-ulang. Meski tidak menimbulkan luka secara fisik, namun berdampak pada kesehatan mental korban.

Data Yayasan Kakak menunjukkan separuh lebih tindakan perundungan verbal terjadi di sekolah dengan persentase 65%. Lalu diikuti dengan lingkungan bermain sebanyak 22%, dan 13% di rumah.

Sedangkan pelaku perundungan hampir semuanya merupakan teman sendiri, persentasenya mencapai 91%. Lalu diikuti yang lainnya meliputi kakak kelas, saudara kandung, orang tua, dan guru sebesar 3%.

Selain perundungan secara verbal, siswa SMP di Solo juga mengalami perundungan secara fisik. Perundungan fisik pun dilakukan secara berulang-ulang. Tidak jarang meninggalkan bekas luka di tubuh seperti memar.

Berdasarkan hasil riset Yayasan Kakak, ditemukan sebanyak 11% siswa SMP mengaku pernah mengalami perundungan secara fisik. Mirisnya, setengah dari korban perundungan fisik terjadi di sekolah dengan persentase 53%.

Lalu hampir seperempat diantaranya mendapatkan perundungan fisik di rumah. Sisanya sebanyak 20% di lingkungan bermain.

Hal ini juga selaras dengan temuan Yayasan Kakak bahwa mayoritas pelaku perundungan fisik adalah teman sendiri, persentasenya mencapai 68%, lalu diikuti orang tua sebanyak 15%. Sayangnya, tempat anak mengadu dan mendapat perlindungan di sekolah, yakni guru juga ada yang melakukan perundungan secara fisik, meski persentasenya tidak banyak yakni 9%. Pelaku lainnya meliputi kakak kelas dan saudara kandung sebesar 7%.

Perundungan ternyata tidak berhenti di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya Fenomena ini dikenal dengan istilah cyber bullyingatau perundungan dunia maya.

Perundungan di dunia maya biasanya dilakukan berulang-ulang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan korbannya. Biasanya dilakukan melalui media sosial. Riset Yayasan Kakak menunjukkan ternyata 14% anak pernah menjadi korban perundungan di media sosial.

Mayoritas perundungan di media sosial terjadi melalui platform WhatsApp dengan persentase 74%, diikuti platform lainnya meliputi Tiktok dan X sebanyak 15% , selanjutnya Instagram 8%, dan gamesebanyak 3%.

Kepada Solposos.com, aktivis perlindungan anak dari kekerasan Yayasan Kakak, Kiki Nur Fernando, mengatakan perlu memosisikan anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) untuk mencegah perundungan.

“Kita harusnya menyediakan pendidik teman sebaya. Mungkin lewat itu bisa dikuatkan lagi untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nanti harapannya pelopor itu bisa memulai dengan melihat lingkungan sekolahnya,” kata dia.

Dia mengatakan dengan diposisikan sebagai 2P, si anak bisa melapor kepada yang lebih ahli, dalam hal ini guru Bimbingan Konseling (BK), satgas pencegahan tindak kekerasan, atau profesional di bidangnya.

“Tidak mungkin anak melakukan tindakan yang konkret sampai bisa menangani, karena anak sebagai pendidik sebaya itu hanya sebagai teman bercerita. Untuk penanganannya sudah ada satgasnya sendiri,” kata dia.

Satgas yang dimaksud adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini harus ada di setiap sekolah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKS).

“Kami mengusulkan adanya penguatan satgas TPPK di sekolah, sehingga mampu melakukan penanganan kekerasan [termasuk perundungan] dengan prinsip perlindungan anak,” kata dia.