slot receh terbaru

Sutra Kaisar Prasejarah

Dibekukan Kemendikbud, Anggota MWA UNS Solo: Saya Pahami Dulu******

SOLO–Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo, Mahendra Wijaya, mengatakan pihaknya baru akan memahami Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud) tentang pembekuan dan pembatalan pelantikan Rektor UNS Solo. 

Sedianya, pelantikan tersebut direncanakan dilaksanakan pada 12 April 2023 mendatang, yang mana masa jabatan Rektor UNS saat ini, Jamal Wiwoho berakhir pada 11 April 2023.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Saya belum baca. MWA sudah menerima suratnya pagi ini, selanjutnya nanti memahami dulu suratnya isinya apa,” kata dia ketika ditemui wartawan, Senin (3/4/2023).

Pantauan Solopos.com, ketika didatangi wartawan beberapa anggota MWA berkumpul di ruang Ketua MWA di Gedung Rektorat UNS. 

Namun, ketika anggota MWA satu per satu keluar ruangan, hampir semua memilih bungkam dan tidak mau memberikan keterangan terkait pembekuan MWA UNS dan pembatalan pemilihan rektor UNS Solo.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Perundingan Perpanjangan Jeda Kemanusiaan di Gaza Berlangsung di Qatar******

YERUSALEM — Perundingan kesepakatan baru tentang jeda kemanusiaan jangka panjang dalam pertempuran di Jalur Gaza berlangsung di Qatar, menurut Perusahaan Penyiaran Publik Israel (KAN) pada Selasa (28/11/2023).

Dilansir Antara, KAN menyebutkan bahwa jeda tersebut akan mencakup pelepasan seluruh sandera Israel di Jalur Gaza, termasuk tentara, dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, termasuk beberapa orang yang telah “divonis” karena membunuh warga Israel.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Laporan media tersebut mengungkapkan bahwa kelompok Hamas Palestina menyampaikan persetujuannya terhadap garis besar perjanjian baru tersebut, tetapi menambahkan pula pihak Hamas meminta “gencatan senjata total,” yang masih ditolak oleh Israel.

Media Israel melaporkan bahwa perundingan tersebut dilakukan oleh kepala agen mata-mata Mossad Israel David Barnea, kepala Badan Intelijen Pusat AS William Burns, Direktur Badan Intelijen Umum (GIS) Mesir Abbas Kamel dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.

Qatar pada Senin (27/11/2023) malam mengumumkan kesepakatan untuk memperpanjang jeda empat hari awal selama dua hari tambahan, yang memungkinkan dilakukannya pertukaran tahanan lebih lanjut.

Israel meluncurkan serangan militer masif di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober.

Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 15 ribu orang, termasuk 6.150 anak-anak dan 4 ribu perempuan, menurut otoritas kesehatan di daerah kantong Palestina tersebut. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel disebut sekitar 1.200 orang.

Saya sangat baik

Kemendikbudristek: Pemilihan Rektor UNS Solo Dibatalkan Karena Cacat Hukum******

JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS lantaran cacat hukum

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Nizam menjelaskan bahwa karena adanya peraturan MWA yang cacat hukum tersebut, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS Solo untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan karena cacat hukum,” jelas dia, Senin.

Selanjutnya, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki.

Semetari itu, Nizam menambahkan MWA UNS dibekukan sementara. Hal ini lantaran berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta temuan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal,” lanjut dia.

Hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan kajian Biro Hukum Kemendikbudristek berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh Majelis Wali Amanat (MWA) selama ini.

Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.

Karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Peraturan ini dikeluarkan berdasar pertimbangan matang bahwa, pertama, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Kedua, bahwa Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bahwa MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan MWA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan.

Mendorong PT yang Sehat

Nizam mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk terus meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat, sampai mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

PTN-BH diberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan PTN Satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.

“Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” ujar Nizam.

Otonomi PTN-BH yang semakin luas juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurutnya pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi, melainkan tetap PT milik negara.

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” lanjutnya.

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya.

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” jelas Nizam.

Koreksi dan pembinaan yang dimaksud Nizam sesuai dengan fungsi Kemendikbudristek sebagaimana diamanahkan oleh UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dan PP 4/2014 tentang No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta peraturan-peraturan lainnya.

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Ribuan Ton Ikan Sarden Mati hingga Tutupi Garis Pantai di Jepang******

HOKAIDO —Ribuan ton ikan sarden dan makerel mati terdampar di pantai Jepang utara. Saking banyaknya, bangkai ribuan ton ikan itu pun sampai menutupi garis pantai sepanjang 1,5 kilometer di sekitar pelabuhan perikanan Toi di Hakodate selatan, Pulau Hokkaido.

Pemerintah setempat pada Jumat (8/12/2023) mengatakan sedang menyelidiki penyebab kematian massal ikan tersebut dan mencari solusi untuk memindahkan ikan tersebut, demikian menurut laporan surat kabar The Japan News.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Menurut pejabat setempat, pihaknya telah menemukan ribuan ton ikan mati di sebagian besar pantai dan mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi bangkai ikan tersebut.

Para pejabat memperkirakan bahwa sedikitnya 1.000 ton ikan, kebanyakan ikan sarden dan beberapa ikan makerel terdampar di pantai pada Kamis (7/12/2023). Akan tetapi, katanya, jumlah tersebut kemungkinan bertambah.

Mulai Sabtu (9/12/2023), pejabat pemkot akan berkoordinasi dengan nelayan setempat dan Biro Promosi Regional Oshima di Prefektur Hokkaido untuk membersihkan daerah tersebut dan membuang bangkai ikan tersebut.

Rahasia seni bela diri

UNICEF: Gaza Selatan Hadapi Pengeboman Terparah sejak 7 Oktober******

JAKARTA — Gaza selatan saat ini menghadapi “pengeboman terparah” sejak agresi Israel 7 Oktober, kata juru bicara badan PBB untuk urusan anak-anak (UNICEF) James Elder, pada Minggu (3/12/2023).

“Ini pengeboman perang terparah saat ini di Gaza selatan. Saya melihat begitu banyak korban anak-anak,” kata Elder di X (dulu Twitter), dilansir Antara.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Dia menambahkan: “Kami mendapatkan peringatan terakhir untuk menyelamatkan anak-anak; serta suara hati nurani kami.”

Dalam pesan video terpisah, Elder mengaku telah “kehabisan cara” untuk menggambarkan kengerian yang dihadapi anak-anak di Jalur Gaza.

“Saya merasa seperti hampir gagal dalam kapasitas untuk menyampaikan tentang pembantaian terhadap anak-anak yang tiada henti di sini,” katanya.

Pasukan Israel kembali membombardir Jalur Gaza pada Jumat pagi setelah jeda kemanusiaan selama sepekan dinyatakan berakhir.

Sedikitnya 509 warga Palestina tewas dan 1.316 lainnya terluka akibat serangan udara Israel sejak Jumat, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Israel terus menerus meluncurkan serangan udara dan darat di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Sejak saat itu lebih dari 15.500 warga Palestina, mayoritas anak-anak dan perempuan, tewas. Sementara itu, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.200 orang.

Di saat yang sama, Qatar bersama negara-negara lainnya berjanji akan terus mengupayakan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza berlanjut demi  gencatan senjata permanen di sana.

“Dalam proses mediasi Negara Qatar berupaya keras menghentikan perang balasan itu,” kata Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dan pidato pertemuan Tingkat Menteri ke-158 Sidang ke-44 Dewan Tertinggi Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Doha.

Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, Al-Thani kembali menegaskan “kecaman Qatar atas kejahatan yang dilakukan kekuatan pendudukan Israel”.

Dia juga menyerukan adanya penyelidikan internasional yang komprehensif dan adil terhadap kejahatan Israel itu, terutama serangan yang membidik fasilitas-fasilitas sipil, bantuan dan kemanusiaan.”

Dia menegaskan bahwa “pertemuan tersebut diadakan selagi Dewan Kerjasam Teluk  dengan penuh kesedihan menyaksikan agresi barbar dan kejahatan keji yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Jalur Gaza selama beberapa hari terakhir.”

Jalan peri berkabut

MWA UNS Solo Somasi Kemendikbudristek******

SOLO—Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo akan memberikan somasi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam waktu dekat.

Hal ini lantaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 24 Tahun 2023 yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Wakil Ketua MWA, Hasan Fauzi, menuturkan somasi akan diberikan sebelum nantinya mengambil langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kita akan memberikan somasi terlebih dahulu ke kementerian. Karena ini melanggar, harap [Permendikbud No. 24/2023] dicabut,” kata dia ketika ditemui wartawan di Bandara Adi Soemarmo, Rabu (5/4/2023)

Dia mengatakan setelah somasi tidak ditanggapi pihaknya segera membawa ke PTUN. “Ini sedang proses. Segera [akan dibuat somasi], boleh jadi pekan ini,” lanjut dia.

Menurut dia, setelah UNS berstatus PTNBH maka kementerian seharusnya sudah tidak intervensi pemilihan rektor. “Kecuali dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27, misal MWA belum bisa menghasilkan rektor dalam tiga bulan, bisa diintervensi,” lanjut dia.

Sedangkan, menurut dia, MWA sudah menghasilkan rektor sejak lima bulan lalu. Dia mengatakan rektor yang saat ini dihasilkan oleh MWA sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan yang sah. 

“Adanya Permen, malah melanggar, ini gak mungkin peraturan yang lebih rendah akan menabrak mengulir PP. PP itu yang menandatangani presiden lo, sedangkan permen itu menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut, pihaknya akan tetap melaksanakan pelantikan rektor sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Tetap [sesuai jadwal], karena 11 April itu berakhirnya rektor yang saat ini,” lanjut dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.