game situs slot

urat suci emas

Kemenkeu Bicara Peluang Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jelang Pemilu 2024******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan(Kemenkeu) bicara soal peluang kenaikan tarif cukai rokokjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Nanti sambil jalan. Nanti tentunya kami akan mengikuti mekanisme di DPR, kami akan membahas di UU APBN 2024 untuk kepastiannya," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (28/5).

"Satu tahap itu memang harus dilakukan dan sudah disepakati untuk jangka menengah 2 tahun, tetapi secara hukum, secara ketentuan regulasi, tetap harus kami bahas dan mendapat penetapan dari DPR," imbuhnya.

Askolani berharap tidak ada banyak perubahan angka penerimaan negara dari cukai rokok di masa Pemilu tahun depan. Namun, ia menuturkan ada dua faktor yang berpengaruh.

"Mudah-mudahan enggak banyak perubahan (setoran cukai di masa Pemilu 2024). Kita tahu biasanya mengenai penerimaan cukai itu tergantung, satu, kebijakan tarifnya, kedua, produksinya," tuturnya.

"Jadi, tentunya itu menjadi langkah kebijakan yang akan diputuskan tahun depan dan kami akan kelola untuk implementasi dan juga kami monitor," tandas Askolani.

Sebelumnya, kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2023 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris yang diterbitkan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Tarif cukai rokok yang naik menjadi 10 persen membuat harga jual eceran (HJE) rokok ikut melesat tahun ini. Namun, dari aturan yang dirilis, tak semua HJE rokok mengalami kenaikan karena ada beberapa yang masih menggunakan patokan harga tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp234,7 triliun per April 2023.

Ani, sapaan akrabnya, merinci penerimaan kepabeanan dan cukai RI per April 2023 mencapai Rp94,5 triliun. Namun, angka ini turun 12,81 persen dari penerimaan tahun lalu.

Phoenix tidak akan kembali

Harta 31 Crazy Rich Lampaui Kas Pemerintah AS, Termasuk Elon Musk******

Puluhan konglomeratdunia memiliki kekayaan melampaui kas pemerintah AS, salah satunya Elon Musk. Saat ini, kondisi keuangan Amerika Serikattengah menurun menuju level terendah hingga plafonutangditingkatkan.

Mengutip CNN, Selasa (30/5), hingga penutupan bisnis pada 25 Mei, Departemen Keuangan hanya memiliki US,8 miliar dalam bentuk kas, menurut data federal terbaru.

Angka tersebut menurun dari lebih dari US0 miliar awal bulan ini dan mendekati level minimum yang sangat rendah, yaitu US miliar.

Tercatat, bos fesyen Bernard Arnault memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Arnault, pimpinan grup perusahaan barang mewah LVMH, memiliki kekayaan bersih diperkirakan sebesar US3 miliar.

Lalu, pendiri Tesla Elon Musk memiliki kekayaan US5 miliar, dan pendiri Amazon Jeff Bezos memiliki kekayaan bersih sebesar US4 miliar.

Daftar 31 miliarder yang memiliki kekayaan lebih dari jumlah kas pemerintah AS juga mencakup nama-nama terkenal seperti Michael Dell, investor legendaris Warren Buffett, dan salah satu pendiri Facebook Mark Zuckerberg, serta konglomerat yang jarang disorot media seperti taipan Prancis Francois Pinault dan petinggi Chanel, Alain Wertheimer.

Lihat Juga : Luhut soal Bantuan Mobil Listrik: Tak Ada Uang Negara Keluar

Sebelumnya, Presiden Joe Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy telah mencapai kesepakatan lintas partai untuk menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025.

Jika Kongres tidak meningkatkan batas utang pada 5 Juni, Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan memiliki dana yang cukup untuk membayar seluruh kewajiban negara tepat waktu.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Kemendag Tak Beri Sanksi 7 Produsen Minyak Goreng yang Didenda KPPU******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak akan mengenakan sanksi tambahan bagi tujuh perusahaan yang didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sebab, dalam hal ini Kemendah hanya bertugas untuk memastikan stok dan harga minyak goreng di pasar aman dan terkendali.

"Kita nggak ada kebijakan untuk memberi sanksi. Itu ranah KPPU. Jadi itu bukan ranahnya Kemendag. Kita tusinya melihat ketersediaan di pasar. Selama harga dan ketersediaan ada, itu ranah kita," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Sebelumnya, KPPU menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada tujuh perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng pada 2022.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

Berikut daftar 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar tersebut:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini******

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapuratiba di Balikpapan, Selasa (30/5) ini. Kedatangan mereka untuk mengunjungi proyek IKN dan melihat langsung peluang bisnis yang bisa dikembangkan.

Tommy menyebut kunjungan ratusan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

"Seeing is believing. Dengan melihat langsung dengan mata kepala sendiri, para pengusaha akan tahu bahwa proyek ibu kota Nusantara bukan hanya sekadar harapan, tetapi sudah dimulai pembangunannya," ujar Tommy.

"Garuda Indonesia mendukung kegiatan ini dengan menyediakan penerbangan khusus Singapura-Balikpapan agar para pengusaha tidak perlu transit dulu di Jakarta," jelas Tommy.

Tommy menjelaskan para pengusaha Singapura yang hadir berasal dari berbagai latar belakang. Dari perwakilan pemerintah, ada Enterprise Singapura. Sementara para pengusaha lainnya bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan.

Ang Boon Kian dari SPIC, yang ikut dalam rombongan, mengatakan tertarik untuk investasi di bidang energi, khusus energi tenaga surya.

"Kami sudah dua kali berkunjung ke Jakarta dan bertemu para pejabat dari OIKN. Kali ini saya berharap bisa melihat langsung lokasi karena kami benar-benar ingin ikut investasi di bidang energi di Nusantara," ujar Ang.

Kata Tommy, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono tiba di Balikpapan pagi tadi demi menyambut kedatangan ratusan investor itu. Pihaknya menyiapkan kunjungan ke lokasi sehingga para pengusaha tahu apa yang sedang dikerjakan serta akan dikerjakan.

Rencananya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga hadir menjamu para pengusaha Singapura. Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan IKN.

[Gambas:Video CNN]

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]