petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gudang situs slot

slot online resmi 2022 457Jutaan kata 179499Orang-orang telah membaca serialisasi

《gudang situs slot》

Presiden Jokowi: Bantuan pangan pemerintah merupakan beras premium******

Presiden Jokowi: Bantuan pangan pemerintah merupakan beras premium
Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga saat mengunjungi gudang Bulog DIY di Kalasan, Sleman, D. I Yogyakarta, Senin (29/1/2024). Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyalurkam bantuan sembako kepada masyarakat. ANTARA FOTO/ Andreas Fitri Atmoko/agr/aww/pri.
Beras yang bapak ibu terima ini bukan beras medium, tapi beras premium
Bantul (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan pangan cadangan beras pemerintah yang disalurkan untuk masyarakat penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Beras yang bapak ibu terima ini bukan beras medium, tapi beras premium," kata Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Presiden Jokowi yang didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih tersebut kemudian berpesan kepada masyarakat penerima bantuan agar memasak beras ketika sampai rumah.

"Coba sampai di rumah langsung dimasak, karena berasnya memang beras premium semuanya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, terima kasih," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat memberikan bantuan dua sepeda kepada dua warga setelah mereka diminta maju menghafalkan lima sila dalam Pancasila.

"Ada yang bapak ibu tanyakan, kalau tidak ada, silahkan angkat tangan yang hafal Pancasila," ujar Presiden Jokowi.

Beberapa saat kemudian terdapat dua orang yaitu ibu dan bapak yang maju mendekat Presiden Jokowi untuk melafalkan Pancasila. Kedua warga tersebut lancar melafalkan Pancasila.

Sebelum meninggalkan Gudang Bulog Pajangan, Presiden Jokowi sempat membagi-bagikan kaos kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Tampak masyarakat antusias berebut kaos dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik
 

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

NU gelar puncak Harlah ke******

NU gelar puncak Harlah ke-101 di UNU Yogyakarta
Arsip foto - Bendera Nahdlatul Ulama (NU) dikibarkan di sela Harlah Ke-78 Muslimat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim/aa.
Yogyakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1).

"Kegiatan ini akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Sheikh Suhail Mohammed Al Mazroei," kata Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi dalam keterangannya di Yogyakata, Sabtu.

Puncak harlah yang bertepatan dengan Harlah ke-98 NU berdasarkan kalender Masehi itu juga bakal dihadiri duta besar dari beberapa negara, serta tamu-tamu kehormatan lain yang merupakan mitra strategis UNU Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo, kata Syarif, dijadwalkan meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta dalam rangkaian awal acara puncak harlah tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada KH Ahmad Shiddiq (Rais Aam PBNU 1984-1991) sebagai Tokoh Pelopor Persaudaraan Kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu juga berlangsung prosesi "Kickoff" Pembangunan MBZ College for Future Studies, prosesi peresmian Galeri Seni Nusantara, peresmian Industry Hub oleh Presiden RI, pertunjukan Teknologi Imersif: Ekspedisi Masa Depan, hingga penampilan Teatrikal "NU Masa Depan".

Menurut Syarif, sebelum acara puncak di UNU Yogyakarta, rangkaian Harlah Ke-101 NU tersebut bakal dibuka dengan istigasah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul pada Ahad (28/1).

Istigasah ini akan dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidhah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Baca juga: Ganjar yakin PBNU dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2024

Kegiatan ini akan diikuti oleh warga dan pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman.

"Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah SWT bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia," ujar Syarif.

"Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijriah, panitia juga menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama," kata dia lagi.

Pada Senin (29/1), kegiatan dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Kegiatan ini akan diisi oleh empat pembicara yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir, COO Center for Shared Civilizational Values, North Caroline, USA, H Muhammad Cholil dan, pengajar di Boston University, USA Prof Robert W Hefner, serta anggota Lakpesdam PBNU Prof Ismail Fajrie Alatas.

Selain halaqah, PBNU juga akan menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Selasa (30/1).

Kegiatan Konbes NU tersebut akan fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.

"Hal lain yang dibahas adalah perihal Perkum tentang pengelolaan fasilitas kesehatan, serta penyempurnaan Perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja," ujar Syarif.

Baca juga: PBNU sebut Lampung menjadi terbaik ketiga masalah kaderisasi 

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:tafsir mimpi togel mancing ikan 4d

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
goldenbet88
voucher k24
toko voucher
slot gacor 988
cara dapat uang melalui internet
cara dapat uang dari brainly
slot deposit 4000 via dana
tafsir mimpi anjing togel
cara pembayaran 360kredi
Daftar isi semua bab
Bab 1 erek erek 2d 45
Bab 2 dosentoto
Bab 3 slot 77 online
Bab 4 slot mania77
Bab 5 dede4d
Bab 6 erek erek 2d cincin
Bab 7 tergacor slot
Bab 8 trik pola gacor princess hari ini
Bab 9 akun slot yang lagi gacor
Bab 10 kursi777
Bab 11 receh138
Bab 12 mahirtoto
Bab 13 jos777
Bab 14 gas4d
Bab 15 sudah bayar kredivo tapi masih ada tagihan
Bab 16 togelhoki8
Bab 17 id 89 slot
Bab 18 terbaru slot gacor
Bab 19 analisa4d
Bab 20 jutaslot88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3835bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Fagositosis gen tanpa batas

kitab4d
Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku
Ilustrasi - Palu sidang di pengadilan. ANTARA/Pixabay/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

268slot
Pintu Pos Air Sunter Hulu Siaga 3 pada Senin dini hari
Ilustrasi - Petugas memantau mesin pompa yang menyedot air Kali Item atau Kali Sentiong di Pintu Air Honda 1, Sunter Jaya, Jakarta, Kamis (2/8). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan terkait dengan kenaikan status Pintu Air Pos Angke Hulu, menjadi waspada atau siaga 3 pada Senin dini hari.

Dikutip dari laman resmi BPBD DKI Jakarta, Senin, tinggi muka air Pintu Air Pesanggrahan pada pukul 02.00 WIB berada pada posisi 180 sentimeter (cm) atau berstatus Siaga 3 dengan kondisi terang.

Kenaikan tinggi muka air tersebut terjadi sejak pukul 00.00 WIB dengan tinggi 175 cm, kemudian pada pukul 01.00 WIB dengan tinggi 180 cm. 

Baca juga: BPBD DKI imbau warga waspadai Angke Hulu siaga tiga
Baca juga: Pembangunan rumah pompa di Duri Kepa capai 95 persen

BPBD DKI juga mengimbau kepada masyarakat di sekitar wilayah Kembangan Selatan, Duri Kosambi, Kembangan Utara, Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke, Kapuk, Kamal Muara, Kapuk Muara waspada.

Upaya antisipasi juga telah dilakukan BPBD DKI Jakarta, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, melalui Sistem Peringatan Dini Bencana (DEWS) dan pemberitahuan kepada camat dan lurah.

Selain itu, dalam keadaan darurat, masyarakat diimbau untuk menghubungi pusat informasi (call center) Jakarta Siaga pada nomor 112.

Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm
Baca juga: Antisipasi banjir, polisi dan camat bentuk kampung siaga di Jaksel

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kutipan Pemberontak

bunga4d
Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/am.
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028
Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Mengorbankan gunung dan sungai

slot terbaru gacor
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

wede89
Pintu Pos Air Sunter Hulu Siaga 3 pada Senin dini hari
Ilustrasi - Petugas memantau mesin pompa yang menyedot air Kali Item atau Kali Sentiong di Pintu Air Honda 1, Sunter Jaya, Jakarta, Kamis (2/8). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan terkait dengan kenaikan status Pintu Air Pos Angke Hulu, menjadi waspada atau siaga 3 pada Senin dini hari.

Dikutip dari laman resmi BPBD DKI Jakarta, Senin, tinggi muka air Pintu Air Pesanggrahan pada pukul 02.00 WIB berada pada posisi 180 sentimeter (cm) atau berstatus Siaga 3 dengan kondisi terang.

Kenaikan tinggi muka air tersebut terjadi sejak pukul 00.00 WIB dengan tinggi 175 cm, kemudian pada pukul 01.00 WIB dengan tinggi 180 cm. 

Baca juga: BPBD DKI imbau warga waspadai Angke Hulu siaga tiga
Baca juga: Pembangunan rumah pompa di Duri Kepa capai 95 persen

BPBD DKI juga mengimbau kepada masyarakat di sekitar wilayah Kembangan Selatan, Duri Kosambi, Kembangan Utara, Rawa Buaya, Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke, Kapuk, Kamal Muara, Kapuk Muara waspada.

Upaya antisipasi juga telah dilakukan BPBD DKI Jakarta, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, melalui Sistem Peringatan Dini Bencana (DEWS) dan pemberitahuan kepada camat dan lurah.

Selain itu, dalam keadaan darurat, masyarakat diimbau untuk menghubungi pusat informasi (call center) Jakarta Siaga pada nomor 112.

Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm
Baca juga: Antisipasi banjir, polisi dan camat bentuk kampung siaga di Jaksel

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

berbaris menuju kekaisaran

slot terbaik malam ini
TNI berhasil kuasai markas TPNPB di Maybrat
Sejumlah alat bukti KKB yang diamankan Aparat TNI Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti saat melakukan penyergapan terhadap markas KKB di Kabupaten Maybrat, Kamis (25/1/2024). ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu/am.
Sorong (ANTARA) - Aparat TNI Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti berhasil menguasai markas Kelompok Separatis Teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KST TPNPB) Kodap IV/Sorong Raya atau Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat - Papua Barat Daya.

Dansatgas Yonif 133/Yudha Sakti Letkol Inf Andhika Ganessakti dalam keterangan yang diterima melalui Tim Penerangan Satgas Yonif 133/YS di Sorong, Sabtu, menjelaskan pasukan yang terdiri dari dua tim Mobile Sakti pimpinan Sertu Dega Jandri Folanda dan Serda Dimas Nuhali Pardosi berhasil menguasai dan menduduki markas kelompok KKB pimpinan Manfred Fatem setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan ambush (penyergapan).

"Ya memang berita ini benar, pasukan kami telah menguasai markas KKB," katanya.

Penguasaan terhadap markas KKB itu terjadi setelah seminggu melakukan pencarian terhitung sejak 21 Januari 2024.

"Kelompok tersebut berhasil lolos dari sergapan pasukan kami, tetapi markas mereka telah berhasil kita kuasai dan sudah dihancurkan," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, kata Andhika, pasukan Yudha Sakti mengamankan dan menyita barang bukti berupa satu buah helai bendera bintang kejora, enam butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu buah teleskop, satu buah solarcell, beberapa senter, dua lembar kartu KIS, tiga buah charger HP, satu buah lensa kamera, satu buah HP, busur dan anak panah, bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan.

Selain itu, kata dia, Tim Mobile Sakti juga mengamankan dua oknum masyarakat yang aktif sebagai simpatisan kelompok KKB tersebut.

"Terbukti dua oknum masyarakat itu kami amankan di hutan kampung Aisa, Distrik Aifat Timur Jauh. Mereka mengakui bahwa selama ini bertugas untuk mengantar logistik kepada kelompok KKB," katanya.

Dia mengatakan bahwa pasukan TNI masih berada di dalam hutan sampai saat ini untuk melaksanakan eksfiltrasi (proses pemindahan personel).

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024