keluaran semua togel

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

10 Rangkaian KRL Bakal Pensiun, Berpotensi Ganggu Layanan******

Sebanyak 10 rangkaian kereta KRL commuter line Jabodetabek disebut akan masuk masa pensiun dan harus diganti.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu.

"Kalau dibilang apakah 10 itu akan pengaruhi layanan, ya pasti," kata Anne, dikutip dari detikcom, Senin (27/2).

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

Anne menjelaskan jika 10 kereta tadi tak bisa digantikan, pihaknya akan memaksimalkan pengaturan rekayasa operasional khususnya dengan melakukan peningkatan frekuensi kereta.

"Pasti akan ada rekayasa pengoperasian yang dilakukan. Yang perlu diantisipasi adalah tadi kita harus melakukan peningkatan frekuensi dan headawaysehingga terlayani dengan baik jam sibuk bisa cepat terurai," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Pekerja China di Morowali Adukan Tempat Kerja ke Komnas HAM******

Firma Hukum AMAR & Kantor Hukum Kepentingan Umum mengungkapkan tiga pekerja asal China PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah mengadu ke Komnas HAMkarena kondisi tempat kerja yang buruk.

"(Pekerja) menderita banyak kerugian fisik, psikologis, finansial atas reputasi mereka sebagai manusia," kata firma yang mewakili pekerja tersebut seperti dikutip dari CNA, Jumat (24/2).

Firma itu menyebut pekerja IMIP mengalami kondisi tempat kerja yang buruk termasuk kurangnya peralatan keselamatan dan pernapasan yang tepat. Selain itu, pekerja juga bekerja berjam-jam tanpa istirahat dan pemotongan gaji.

Ketua Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari aduan dari pekerja tersebut.

"Memeriksa, mengusut, memantau pelanggaran hak di wilayah IMIP, apakah itu pekerja migran atau pekerja Indonesia," katanya.

Indonesia telah mendorong mewujudkan ambisinya untuk mengembangkan wilayah Sulawesi Tengah menjadi pusat baterai kendaraan listrik regional karena cadangan nikelnya yang kaya.

Lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari US miliar telah ditandatangani dengan produsen global termasuk Hyundai, LG dan Foxconn hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan China adalah investor besar lainnya di kawasan ini.

Namun industri ini bukannya tanpa masalah. Bulan lalu, kerusuhan pecah di provinsi yang sama di pabrik peleburan nikel milik Industri Nikel Jiangsu Delong China. Kerusuhan ini menewaskan dua orang, termasuk seorang warga negara China.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Harga Emas Antam Cetak Sejarah di Rp1,164 Juta, Ini Pemicunya******

Harga jual emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk atau Antam mencetak rekor tertinggi dalam sejarah, yakni menembus Rp1,164 juta per gram pada Senin (4/3).

Ini mempertahankan rekor harga yang dipecahkan sejak Sabtu (2/3), di mana sejak akhir pekan lalu kokoh di Rp1,164 juta per gram. Harga emas Antam per gram ini naik Rp22 ribu dibandingkan harga pada perdagangan Jumat (1/3).

Selama sepekan kemarin, harga jual emas Antam dibuka bervariasi. Emas Antam per gram dijual seharga Rp1,135 juta pada Senin (26/2), lalu turun Rp3.000 pada hari setelahnya.

Sebelumnya, rekor harga jual emas Antam tertinggi terjadi pada 2 Februari 2024. Kala itu, harga emas per gram bisa menembus Rp1,151 juta.

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan lonjakan harga emas tersebut disebabkan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang semakin menguat. Ini ditopang oleh pelemahan data-data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang berkaitan dengan inflasi Negeri Paman Sam, sehingga berujung pelemahan dolar AS.

"Sehingga membantu mendongkrak harga emas yang dinilai dalam dolar AS. Apalagi, ditambah pelemahan rupiah Vs dolar AS yang membuat harga emas dalam rupiah juga naik," kata Ariston kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

"Selain itu, konflik geopolitik berkepanjangan dan masih terbuka untuk konflik geopolitik berikutnya, serta potensi perlambatan ekonomi global memicu investor masuk ke aset aman emas," sambungnya.

Ariston mengatakan ini bukan akhir dari penguatan harga emas karena masih berlangsungnya sentimen tersebut. Oleh karena itu, peluang berinvestasi emas logam mulia dalam jangka panjang terlihat masih cukup bagus.

[Gambas:Video CNN]

Senada, Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan penguatan dipicu meroketnya harga emas internasional setelah data ekonomi manufaktur AS yang lebih lemah. Begitu juga dengan inflasi Personal Consumption Expenditure (PCE) AS yang mulai melamban.

"Ini memicu ekspektasi yang lebih tinggi kepada The Fed untuk memangkas suku bunga lebih awal. Dan tentunya kurs dolar ke rupiah yang masih tinggi membuat harga emas lokal mencapai rekor," terang Lukman.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp632 ribu
1 gram: Rp1,164 juta
2 gram: Rp2,268 juta
3 gram: Rp3,377 juta
5 gram: Rp5,595 juta
10 gram: Rp11,135 juta
25 gram: Rp27,712 juta
50 gram: Rp55,345 juta
100 gram: Rp110,612 juta
250 gram: Rp276,265 juta
500 gram: Rp552,320 juta
1.000 gram: Rp1,104 miliar

hukum ilahi

Susi Minta Maaf Penerbangan Papua Terganggu Buntut Pilot Disandera******

Pendiri PT ASI Pujiastuti Aviation (Susi Air) Susi Pudjiastutimeminta maaf penerbangan maskapainya di Papua terganggu imbas penyanderaan pilot Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari lalu.

"Saya sebagai founderdan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu karena 70 persen dari penerbangan porter kita akhirnya jadi berhenti sekarang," ujar Susi dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (1/3).

Susi mengungkapkan maskapainya sudah beroperasi di Papua sejak 2006 di mana saat ini sudah menerbangkan 22 pesawat, termasuk jenis Pilatus Porter.

Sejak 2012, Perusahaan juga mendapat amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan penerbangan perintis atau rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah dalam kontrak. Tarifnya juga mendapatkan subsidi sekitar 65 persen dari pemerintah.

Apabila pesawat tidak beroperasi, maka aktivitas masyarakat dan pengiriman logistik menjadi terganggu.

Ia juga menegaskan pihaknya terbang di Papua dengan hati-hati. Selain itu, perusahaan juga mematuhi ketentuan larangan terbang dari pemerintah.

"Semua yang diterbangin biasanya adalah rute perintis dan rute-rute aman," jelasnya.

Terkait penyanderaan itu, Susi mengaku tidak habis pikir. Secara pribadi, ia menilai mencari kemerdekaan dengan merebut kemerdekaan orang lain bukannya cara yang bijak.

Sosok Philip Mehrtens sendiri, menurut Susi, adalah salah satu pilot terbaik maskapainya. Memang, Mehrtens sempat mengundurkan diri pada 2015 lalu. Namun, sejak 2020, Mehrtens sudah kembali bekerja sebagai pilot Susi Air.

"Jadi tidak benar yang mengatakan Philip Mehrtens bersama OPM karena dia adalah seorang bapak rumah tangga, saya kenal baik dengan keluarga istrinya," ujarnya.

Kapten Philip Mehrtens masih disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu. Hingga kini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

RI Masih Bebas Larang Ekspor Nikel Meski Kalah Gugatan di WTO******

Pemerintah Indonesia mengklaim masih bebas melarang ekspor bijih nikelmeski kalah gugatan dari Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan panel banding WTO belum terbentuk, dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama.

"Masih lanjut (banding di WTO), tenang saja. Makanya (AS keluar dari badan banding WTO), panel bandingnya belum terbentuk kan. Estimasi saya mungkin baru 2-3 tahun lagi kita bisa disidangkan," jelasnya di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Arifin mengatakan berdasarkan putusan tertanggal 17 Oktober 2022, dijelaskan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian mengatakan pemerintah siap mengajukan banding atas kekalahan Indonesia tersebut.

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melaporkan Indonesia telah resmi mengajukan banding ke WTO soal gugatan UE terkait larangan ekspor nikel tersebut. Berkas banding didokumentasikan pada 8 Desember 2022, selepas keputusan panel sengketa pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Bintang Bumi

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.