pola wwg gacor hari ini

Kehidupan pastoral di Amerika

Susi Singgung Program Bagi******

Mantan Menteri Kelalutan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyinggung soal rencana Kementerian ESDM dalam program bagi-bagi rice cookergratis untuk masyarakat yang membutuhkan anggaran dana Rp300 miliar.

Dalam akun Twitternya, Susi menilai alih-alih digunakan untuk bagi-bagi rice cooker, sebaiknya alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah dengan 6 ruang kelas baru, atau menggratiskan tagihan listrik masyarakat kurang mampu selama satu tahun.

"Dearest Ibu, Please ask them to change it into building 30 school with 6 new classroom. There are many school building in very bad condition. Or free thousand from one year electricity bill. So they can use their money for something else," tulis Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (30/11).

[Gambas:Twitter]

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan anggaran program bagi-bagi rice cooker senilai Rp300 miliar masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Dadan mengatakan hal itu menjadi salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker.

"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikfinance, Selasa (29/11).

Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

IHSG Diprediksi Menguat Awal Desember******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (1/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih dibayangi potensi tekanan terbatas. Hal ini disebabkan prediksi rentang konsolidasi belum mampu digeser ke arah yang lebih baik.

Namun demikian, pekan pertama bulan terakhir 2022 ini, investor akan menanti rilis data inflasi rutin.

Meski demikian, jika melihat kondisi perekonomian yang cukup stabil saat ini, investor dapat memperkirakan inflasi dalam kondisi normal dan stabil.

"Sehingga jika terjadi kenaikan merupakan hal wajar di mana perekonomian terlihat mulai bergerak seiring dengan mulai membaiknya situasi," ungkap William.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentangsupport7.011 danresistance7.157.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan AALI, BBCA, TLKM, INDF, BBNI, TBIG, AKRA, SMRA.

Sementara itu, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih akan menguji resistance-nya hari ini.

"Diperkirakan, IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji resistancedi 7,100 dan membentuk bagian dari wave c dari wave (x) pada label hitam," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya harus diwaspadai apabila IHSG menembus 6,955, maka IHSG masih berada pada bagian dari wave (ii) pada skenario merah. Hal itu menyebabkan IHSG rawan menuju ke 6.890 hingga 6.937.

Herditya memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentangsupport6.980 dan resistance7.128.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.081 pada Rabu (30/11) sore. Indeks saham menguat 69,24 poin atau plus 0,99 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp25,92 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,98 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 265 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 176 lainnya stagnan. Terpantau, delapan dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor keuangan di angka 1,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

BPS: Inflasi Terendah Ada di Kota Ternate Maluku Utara******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi wilayah dengan inflasi paling rendah di antara 90 kota yang dipantau oleh lembaga tersebut. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi di Kota Ternate, Maluku Utara, mencapai 3,26 persen pada November kemarin. 

"Inflasi terendah dari 90 kota yang kami amati ada di Ternate sebesar 3,26 persen," ujar Setianto dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Sedangkan, inflasi tertinggi ada di wilayah Tanjung Selor, Kalimantan sebesar 9,20 persen pada bulan lalu. Komoditas pendorongnya adalah angkutan udara dengan andil 2,07 persen, bensin andil 1,27 persen, bahan bakar rumah tangga andil 0,87 persen, dan cabai rawit andil 0,37 persen.

Sementara, di wilayah lainnya, seperti Sumatera inflasi paling tinggi ada di Kota Bukittinggi sebesar 7,01 persen. Lalu, Jawa tertinggi ada di Jember sebesar 7,76 persen.

Kemudian, inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Kupang sebesar 7,30 persen dan di Sulawesi tertinggi ada di Kota Parepare sebesar 7,11 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan inflasi terendah memang ada di wilayah Maluku Utara. Hal ini terbukti dengan data yang baru saja dirilis BPS.

Jokowi bahkan menyebutkan rendahnya inflasi di Maluku Utara dikarenakan harga komoditas yang dijaga stabil, kenaikannya tidak setinggi wilayah lain.

"Maluku Utara itu, waktu saya ke Ternate, sebulan yang lalu saya cek di pasar harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke Bank Indonesia, berapa sih inflasi di Maluku Utara? 3,3 persen. Gimana nggak senang rakyatnya inflasi hanya 3,3 persen," kata Jokowi di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Rabu (30/11).

Dengan kondisi ini, Jokowi bahkan menyebutkan masyarakat yang paling bahagia ada di Maluku. Bagaimana tidak, inflasi yang rendah didukung oleh pertumbuhan ekonomi tinggi yakni 27 persen.

"Jadi masyarakat yang paling bahagia itu di Maluku Utara karena ya angkanya jelas 27 persen growth dan inflasi 3,3 persen," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, alas kaki, dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menahan potensi PHK ke depan.

Dalam koordinasi itu, kata Muhadjir, pihaknya setuju untuk dilakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian shift. Asalkan, sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.

"Dan sekarang ini sedang kami minta ada peraturan menteri terutama dari menteri ketenagakerjaan untuk memastikan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja itu ada payung hukumnya. Karena kalau tidak ada payung hukum, itu kan jadi masalah," terang Muhadjir.

Selain itu, ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]