slot bonus 100

Pengecoran Warisan

DIY Terbitkan Izin Penetapan Lokasi Lahan 159 Ha Tol Yogya******

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) lahan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk seksi Yogyakarta - Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Bantul.

Total lahan yang sudah diterbitkan izinnya kurang lebih 159 hektare. IPL Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo ditetapkan dengan Surat Pengumuman No. 593/8608/2023 yang diteken oleh Sekda DIY Beny Suharsono selaku Ketua Tim Persiapan, Jumat (28/7) kemarin.

"Rencana jangka waktu pembangunan dilaksanakan selama kurang lebih 36 bulan, setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan," ungkap Beny melalui pengumuman penetapan IPL Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.

Di Sleman, infrastuktur ini akan memakan lahan di Kecamatan Mlati, tepatnya Kelurahan Tirtoadi. Kemudian Kecamatan Gamping, meliputi Kelurahan Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambarketawang, dan Balecatur.

Lalu, Kecamatan Godean mencakup Kelurahan Sidoarum, Sidomulyo, dan Sidokarto dan Kecamatan Moyudan yang berada di Kelurahan Sumberrahayu.

Untuk di Kabupaten Bantul, tol ini akan melintasi dua kelurahan, yakni Argomulyo dan Argosari.

Ia menjelaskan setelah IPL terbit pelaksanaan pengadaan tanah di Tahun Anggaran 2022-2023 mulai dilaksanakan. Tahapannya dimulai dengan persiapan dengan pembentukan tim, rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik, penetapan lokasi, pengumuman penetapan lokasi.

Setelahnya adalah proses pelaksanaan dan penyerahan hasil dengan serangkaian tahapannya pada 2024.

Beny menambahkan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo ini diperlukan demi menunjang aksesibilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antarwilayah di DIY. Ia menyebut infrastruktur ini bisa menghadirkan opsi transportasi dengan waktu tempuh lebih cepat dan biaya lebih rendah.

Tol ini, lanjut Beny, dipastikan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing lewat pengurangan biaya distribusi, serta membuka akses ke pasar regional hingga internasional. Ia meyakini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pun terdongkrak akibat tol ini.

Beny menambahkan manfaat lain dari tol ini adalah mendorong minat swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah sebagai pengaruh meningkatnya aksesibilitas. 

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Dewi Kam, Ratu Crazy Rich Asean 'Misterius' Berharta Rp64 T dari RI******

Dunia 'persilatan' crazy richIndonesia ramai pekan kemarin.

Hal itu terjadi usai Dewi Kam sukses menjadi wanita terkaya Asia Tenggara menurut Forbes Real Time Billionaires 2023.

Perempuan berusia 73 tahun itu tercatat memiliki harta US,3 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.036 per dolar AS, hartanya tembus Rp64,6 triliun.

Lalu siapa sebenarnya Dewi Kam dan kenapa dia bisa menjadi kaya raya?

Mengutip berbagai sumber, Dewi Kam lahir pada 1951 lalu.

Namun, kehidupan Dewi cukup 'misterius'. Tidak banyak informasi yang bisa digali mengenai perjalanan hidupnya, baik dari keluarga seperti apa dia lahir, di mana dia kecil dan tumbuh, bagaimana latar belakang pendidikannya dan awal mulai dia berbisnis, hingga kemudian bisa menjadi pengusaha dan tajir melintir seperti sekarang ini, sebagaimana orang kaya Indonesia lainnya.

Yang pasti, berdasarkan catatan Forbes, Dewi Kam mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari kepemilikan sahamnya di Bayan Resources.

Masih menurut Forbes, Bayan Resources merupakan perusahaan tambang batu bara terkemuka milik Low Tuck Kwong, orang terkaya di Indonesia yang memiliki harta US,9 miliar.

Perusahaan itu didirikan pada 2004 lalu. Forbes menyebut kekayaan Dewi melejit usai saham Bayan naik hingga tiga kali lipat pada 2022 imbas krisis energi melanda dunia. 

Maklum, setelah krisis energi terjadi, harga batu bara yang menjadi salah satu sumber energi dan andalan Bayan Resources mendulang cuan, saat itu melonjak.

Melansir Trading Economics, karena krisis energi itu, harga batu bara yang pada 3 Januari 2022 hanya US5 per ton melonjak jadi US4 per ton pada akhir 2022.

Artinya, harga batu bara naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada awal tahun 2022.

Imbas kenaikan itu, harga saham yang awal 2022 hanya 26.200 melesat menjadi 93.100 jelang penghujung 2022, meskipun kemudian berangsur turun.

"Dewi Kam mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari saham minoritas perusahaan tambang Bayan Resources yang naik tiga kali lipat pada 2022, atau saat krisis energi global tahun lalu," kata Forbes seperti dikutip dari laporan mereka.

Melansir detik.com, Dewi memiliki 10 persen saham di Bayan Resources.

Selain di sektor pertambangan batu bara, Forbes juga menyebut kekayaan Dewi juga terpupuk dari beberapa usaha atau bisnis listrik.

Mereka tak merinci bisnis pembangkit listrik seperti apa yang ditekuni oleh Dewi.

[Gambas:Video CNN]

Cuma, kalau melansir hasil kajian ICW dalam laporan bertajuk 'Siapa di Balik Pembangkit' yang dipublikasikan pada 20 Agustus 2020 di website antikorupsi.org, diketahui Dewi merupakan pemilik 91 persen saham PT Sumber Energi Sakti Prima.

Komposisi kepemilikan saham itu didasarkan pada data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM 26 November 2018.

Lewat perusahaan ini, Dewi terlibat dalam pembangunan proyek PLTU Jeneponto bersama dengan PT Bosowa Energi. 

Selain mengempit 91 persen saham, nama Dewi juga tercatat sebagai komisaris perusahaan.

Dewi dalam laporan itu juga terungkap menjadi pemegang saham Birken Universal Corporation dan Direktur Savill Universal Ltd yang berlokasi di Britisih Virgin Islands.
British Virgin Islands merupakan perusahaan lepas pantai yang terdaftar dalam Database Offshore Leaks Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi.

Dewi juga tercatat menjadi pemegang saham Overseas Finance Ltd yang bertempat di Samoa.

Dia juga diketahui merupakan nominee director Execorp Limited dan nominee Shareholder Portcullis Nominees (BV) Limited, dan Sharecorp Limited.

kebangkitan orang mati

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan buka suara soal keberatan pengusaha batu baraterkait aturan yang mewajibkan eksportir untuk memarkir dolar di dalam negeri minimal tiga bulan.

"DHE itu sangat penting. DHE itu bisa dana yang diputar tinggal di Indonesia dari ekspor, dari tambang-tambang sampai US miliar per tahun," kata Luhut di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (27/7).

Luhut menjelaskan yang diwajibkan untuk menaruh dolar di dalam negeri adalah yang memiliki nilai ekspor di atas US0 ribu.

Menurutnya, para pengusaha yang mengkritik kebijakan DHE adalah yang tidak paham soal aturan tersebut.

"Mereka tidak paham semua. Pemerintah sangat awaremengenai (DHE) itu. Jadi sudah lama kami diskusikan dengan para pengusaha. Tadinya yang (nilai ekspor) US0 ribu ke bawah mau dikenakan, tapi tidak jadi. Karena seperti sektor perikanan itu marginnya mereka tipis. Jadi kita juga tidak ingin sampai kena (aturan DHE)," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Lihat Juga : Indef Minta Jualan Barang Impor di E-commerce Kena Biaya Admin Tinggi

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," katanya.

Pandu mengatakan harga batu bara terus turun sejak semester II 2022, sedangkan biaya operasional meningkat. Ia memperkirakan biaya operasional penambang bisa bengkak 20 persen hingga 25 persen di tahun ini imbas kenaikan bahan bakar hingga inflasi.

Ia juga mengeluhkan soal kenaikan tarif royalti. Tarif royalti pemegang izin usaha pertambangan (IUP) naik dari 3 persen-7 persen menjadi 5 persen hingga 13 persen, sedangkan tarif royalti tertinggi bagi pemegang IUPK-kelanjutan operasi produksi menyentuh 28 persen.

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.