link slot gacor terpercaya

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Bulog Beber Penyebab Distribusi Beras SPHP Belum Merata di Semua Ritel******

PerumBulogmengungkapkan alasanberasprogram stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) belum tersebar merata di seluruhritel modern.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan Bulog mengirim beras SPHP ke distribution center (DC). Dari DC, beras SPHP disalurkan ke ritel modern dengan memakan waktu tiga hingga empat hari.

"Dari DC itu katanya biasanya datang 3-4 hari, DC kan harus keliling karena ritelnya banyaknya bukan main, ribuan kali ya," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

"Jadi itu mereka lagi menunggu giliran. Sebenarnya bukan karena mandek distribusi, tapi antriannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat membeli beras SPHP yang diproduksi Bulog. Beras SPHP, katanya, bisa menjadi solusi alternatif di tengah kenaikan harga beras premium.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," katanya di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutip Antara, Senin (19/2).

"Sekarang ada beras Bulog yaitu SPHP, beras SPHP sekarang menjadi alternatif, karena semua berharap pada SPHP," imbuhnya.

Zulhas mengatakan harga beras SPHP stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Beras tersebut, sambungnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

galaksi yang luas

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Klarifikasi Bos GoTo soal Rencana Buyback Saham: Kami Sangat Hati******

Direktur Utama PTGoToGojek Tokopedia Tbk Patrick Walujo mengklarifikasi soal rencana pembelian kembali (buyback)saham perusahaan dari para investor.

"Rencana buybackmasih dalam proses kajian dan kami akan sangat berhati-hati dalam mengkaji semua aspek," ucap Patrick dalam Paparan Publik Insidental GoTo secara virtual, Rabu (28/2).

"Jika diputuskan untuk dilakukan (buybacksaham) juga akan bergantung persetujuan para pemegang saham dan regulator," tambahnya.

Ini diklaim sejalan dengan penguatan kinerja keuangan dan posisi kas perusahaan.

Meski mengklaim mengantongi serangkaian capaian positif, Patrick menegaskan GoTo tidak akan gegabah.

"Perseroan akan terus berhati-hati dalam mengalokasikan modal dan akan terus memprioritaskan penggunaan kas yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, termasuk eksplorasi kemungkinan dilakukannya buyback," tutup Patrick.

Di tengah isubuybacktersebut, saham emiten berkode GOTO itu terpantau merah. Hari ini saham perseroan dibuka di Rp79 dan pada pukul 13.50 WIB terparkir pada level Rp75 alias anjlok 6,25 persen.

Akan tetapi, masuknya suntikan modal TikTok yang berkongsi dengan Tokopedia diklaim bisa memberi angin segar untuk GoTo. Perusahaan diklaim bisa berbalik untung setelah 9 bulan lamanya boncos.

Perusahaan mengklaim pendapatan dari segmen e-commerce minus Rp2 triliun selama 9 bulan pertama di 2023. Kini, dengan kemitraan TikTok diprediksi bisa membalikkan keadaan menjadi cuan.

Perseroan memperkirakan setiap kuartal akan mengantongi Rp177 miliar dari e-commerce service fee alias biaya layanan Tokopedia-TikTok. Suntikan pemasukan itu akan berkontribusi kepada arus kas dan EBITDA GoTo.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Beras di Ritel Modern Ramai Diserbu Warga, Sehari 50 Kg Ludes******

Stokberasdi toko ritel moderndiserbu warga di tengah kelangkaan.

Di Indomaret di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, stok beras sebanyak 10 kemasan isi 5 kg langsung habis dalam sehari. Artinya, beras 50 kg habis terjual setiap hari.

"Di sini sekali datang dua karung. Satu karung isinya 5 kemasan. Jadi total 10 kemasan beras isi 5 kg," kata salah satu pramuniaga kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Pramuniaga tersebut mengatakan biasanya stok beras diisi ulang dua hari sekali. Karenanya, Indomaret tersebut membatasi pembelian beras.

"Dibatasi 1 orang 1 kemasan 5 kg. Yang 2,5 kg dibatasi 2 kemasan," katanya.

Tak jauh beda, stok beras di Alfamart di kawasan yang sama juga terjual 10 kemasan isi 5 kg per hari. Karena itu, pembatasan pembelian diterapkan maksimal dua kemasan per konsumen.

"Biasanya habis sehari. Enggak rebutan sih. Tetap dibatasi," katanya.

Saat ini, stok beras di Alfamart tersebut tampak kosong sejak dua hari terakhir. Karyawan mini market tersebut mengatakan beras yang dipasok kemungkinan masih dalam perjalanan.

"Kurang tau sampainya kapan," katanya.

Perum Bulog sebelumnya mengungkapkan alasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) belum tersebar merata di seluruh ritel modern.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan Bulog mengirim beras SPHP ke distribution center (DC). Dari DC, beras SPHP disalurkan ke ritel modern dengan memakan waktu tiga hingga empat hari.

"Dari DC itu katanya biasanya datang 3-4 hari, DC kan harus keliling karena ritelnya banyaknya bukan main, ribuan kali ya," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

Febby mengatakan ritel-ritel modern tersebut harus mengantre untuk mendapatkan beras Bulog.

"Jadi itu mereka lagi menunggu giliran. Sebenarnya bukan karena mandek distribusi, tapi antreannya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]