idcash88 rtp

Raja Dewa Kuno

Pemerintah Sebar Beras 1,2 Juta Ton, Dijual Bulog Rp8.900 di 2023******

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulogmelakukan operasi pasar dengan mengguyur 1,2 juta ton beras. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras selama 2023.

Hal tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. Petunjuk tersebut memuat mekanisme pelaksanaan SPHP beras, antara lain target penyaluran, waktu dan lokasi pelaksanaan, dan harga penjualan.

"Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia melalui Bulog dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar," tutur Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Senin (9/1).

Arief menjelaskan pelaksanaan operasi pasar bakal menggunakan stok beras di gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung, baik yang dibeli dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan pemerintah.

Operasi pasar bakal dihelat selama Januari-Desember 2023 dengan intensitas pelaksanaan per bulan mengacu kepada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional. Data bakal dihimpun dari laporan perangkat daerah.

Melalui program ini, Bulog akan melakukan penyaluran beras dengan harga Rp8.300 sampai Rp8.900 per kg yang disesuaikan dengan pembagian zonasi.

Untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok Rp8.300 per kg. Wilayah Sumatra, kecuali Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Rp8.600 per kg. Sedangkan wilayah Maluku dan Papua dibanderol Rp8.900 per kg.

"Harga tersebut merupakan harga pembelian di gudang Bulog dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras," jelas Arief.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar stok dan harga beras betul-betul dijaga dan dihitung sesuai kondisi di lapangan.

Jokowi menegaskan cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran yang berdampak pada kenaikan inflasi.

"Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan, sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga atau rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga," tandasnya.

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Jack Ma Nongkrong Bareng Bos Charoen Pokphand di Bangkok******

Pendiri Alibaba Group Jack Ma dilaporkan bertemu dengan Ketua Dewan Charoen Pokphand Group (CP Group) dan Charoen Pokphand Foods PCL (CPF.BK) Supakit Chearavanont saat berkunjung ke Thailand baru-baru ini.

Penampakan Ma di Bangkok ini semula muncul pada unggahan pada akun Instagram koki bintang Michelin Supinya "Jay Fai" Junsuta, yang mengunggah foto bersama Ma pada Jumat pekan ini.

Ia mengaku sangat terhormat untuk menyambut Ma dan keluarga.

Media setempat melaporkan Ma juga sempat menghadiri pertandingan tinju di Stadion Rajadamnern Bangkok di mana dia berpose dengan tangan terkepal untuk berfoto dengan juara tinju Thailand Sombat "Buakaw" Banchamek.

Yayasan milik Jack Ma belum berkomentar ketika dikonfirmasi langsung oleh Reuters.

Ma tengah diisukan tak lagi menjadi memegang kendali raksasa fintech China Ant Group. Hal itu dipicu kegagalan IPO US miliar dua tahun lalu.

Kegagalan ini diduga lantaran perusahaannya, termasuk Alibaba dan Ant, tengah mengalami masa sulit usai regulator di China meluncurkan tindakan keras terhadap kerajaan bisnisnya sejak akhir 2021.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Nona yang luar biasa

Garuda Indonesia Jadi Maskapai Tepat Waktu di Dunia******

PT Garuda Indonesia (Persero) mendapatkan predikat sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia pada 2022 dari lembaga riset independen asal Inggris bernama OAG Flightview.

Data Punctuality League 2023 dari OAG Flightview menunjukkan Garuda Indonesia dinobatkan sebagai The Most Punctual Global Airline. Maskapai penerbangan Tanah Air itu mencatat tingkat ketepatan waktu sebesar 95,63 persen, mengungguli FlySafair dari Afrika Selatan (95,30 persen) dan Eurowings dari Jerman (95,26 persen) yang ada di posisi dua dan tiga.

Capaian Garuda Indonesia juga menjadi tingkat ketepatan waktu tertinggi yang pernah diraih perusahaan dalam pemeringkatan tersebut sejak 2019. Selain itu, Garuda Indonesia turut mencatatkan peningkatan peringkat dari periode sebelumnya, di mana naik satu tingkat dari posisi kedua.

"Di tengah dinamika industri penerbangan, khususnya selama tiga tahun terakhir, kami percaya konsistensi terhadap kualitas layanan penerbangan merupakan fundamental utama yang perlu dijaga," jelas Irfan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1). 

Irfan mengatakan predikat ini sejalan dengan upaya Garuda Indonesia untuk mengakselerasi berbagai langkah transformasi kinerja. Capaian ini turut membangkitkan optimisme perusahaan untuk terus menghadirkan layanan penerbangan terbaik bagi masyarakat, mulai dari aspek layanan, keamanan, hingga kualitas ketepatan waktu.

Lebih lanjut, bertepatan dengan momentum pemulihan industri pariwisata, Irfan berharap capaian tingkat ketepatan waktu Garuda Indonesia bisa terus terjaga dengan baik. Beberapa langkah yang bakal ditempuh, antara lain berkoordinasi secara intensif serta mengoptimalkan lini layanan operasional bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga mengapresiasi seluruh pengguna jasa Garuda Indonesia yang turut memberikan kontribusi terhadap capaian tersebut. Menurutnya, pengguna selalu melakukan rangkaian proses pre-flight, termasuk check-in dan boarding tepat waktu, yang ikut menunjang kelancaran dan ketepatan jadwal penerbangan.

"Kami menyadari bahwa segala capaian yang kami raih tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders, karyawan, dan pengguna jasa Garuda Indonesia. Karena itu, capaian ini akan terus menjadi motivasi kami untuk senantiasa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam menghadirkan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan tepat waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Peternak Minta Diselamatkan Jokowi dari 'Tsunami' Ayam Broiler******

Komunitas PeternakUnggas Nasional (KPUN) meminta perlindungan kepada Presiden Jokowi dari 'tsunami' ayam broiler yang menekan harga livebird (LB) atau ayamhidup di tingkat peternak.

Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan perlindungan diminta terkait penurunan harga LB sejak Natal 2022 atau sekitar 26 Desember 2022. Mereka mengatakan harga LB sempat di angka Rp15 ribu per kg, terutama di wilayah Jawa Tengah, yang merupakan pusat populasi ayam ras pedaging.

Berdasarkan catatanya, harga di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp19.500 - 20.500 per kg itu bertahan hingga saat ini. Sedangkan harga ayam karkas di level konsumen cenderung stabil, yakni Rp33 ribu-Rp35 ribu per kg.

Ia menyebut penurunan harga terjadi karena masih banyak perusahaan integrator yang berbudidaya dan menjual ayam hidupnya bersamaan dengan milik peternak UMKM mandiri. Bahkan, kata Alvino, mereka menjual sangat murah bahkan di bawah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2022 yakni Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg di level peternak.

Alvino mengatakan integrator menjual murah, namun bagi mereka kerugian cenderung sedikit bahkan tidak mengalami rugi sama sekali. Sebab, integrator memiliki pabrik DOC (anak ayam) sendiri, pakan sendiri, obat-obatan sendiri bahkan channel distribusi sendiri yang tersistem bekerja sama dengan para broker.

"Sedangkan kami peternak UMKM mandiri, membeli sapronak DOC dan pakan dari mereka. Tentu dengan harga yang mahal jadi kami kalah bersaing di sini," katanya seperti dikutip dari pernyataan resmi, Selasa (10/1).

Alvino pun menjelaskan sejak Minggu (8/1), harga DOC mengalami penurunan yakni Rp2.500-Rp3 ribu per ekor. Namun, harga pakan masih tinggi yakni Rp8.500-Rp8.800 per kg.

Adapun tahun lalu harga pakan hanya Rp7.500 per kg. Harga pakan cenderung naik dengan alasan harga jagung naik. Padahal hari ini harga jagung turun di bawah Rp5.000 per kg, tapi harga pakan tidak turun.

Atas berbagai persoalan fluktuasi harga LB, DOC dan pakan yang cenderung tidak stabil dan merugikan peternak UMKM mandiri, KPUN pun menuntut beberapa poin kepada pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, menuntut Jokowi untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak UMKM Mandiri Ayam Ras, sebagaimana diatur dalam UU No.18/2009 Jo; UU 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Kedua, mendesak Jokowi segera mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Satgas Pangan karena peternak sebagai pelaku usaha UMKM masih belum merasakan kehadiran lembaga negara tersebut. Yang ada tambah mereka, lembaga tersebut justru mengabaikan keluhan peternak .

Ketiga, dalam jangka pendek, KPUN menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelamatkan peternak UMKM mandiri dengan segera menyerap LB atau karkas dari jaringan peternak UMKM mandiri dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan BUMN Seperti PT Freeport, PT Pelni, PT PLN, PT Garuda, PT KAI, jaringan hotel milik negara atau untuk bansos.

Ia mengatakan jika tuntutan itu tidak dipenuhi, peternak akan mengepung Istana dan kementerian terkait dengan massa yang lebih besar.