sedap168

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

untung138 rtp

BPS: Luasan panen padi di Jateng capai 1,64 juta ha******

Semarang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat luasan area panen padi di provinsi ini di sepanjang 2023 tercatat mencapai 1,64 juta ha.

Kepala BPS Jawa Tengah Dadang Hardiwan di Semarang, Jumat, mengatakan, luasan tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,69 ha.

Menurut dia, dari area seluas itu, besaran produksi padi di 2023 tercatat mencapai 9,08 juta ton.

"Produksi padi di 2023 turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 9,36 juta ton," katanya.

Ia menjelaskan jika dilihat dari luasan lahan, daerah dengan area panen terbesar berada di Kabupaten Grobogan yang mencapai 129,63 ribu ha.

Namun jika dilihat dari produktivitasnya, lanjut dia, produksi panen terbesar justru berada di Kabupaten Cilacap yang mencapai 772,49 ribu ton.

Ia menyebut Kabupaten Grobogan mengalami penurunan luasan lahan serta produktivitas panen padi di 2023.

Ia menjelaskan dari produksi padi sebanyak itu di 2023, besaran produksi beras Jawa Tengah mencapai 5,22 juta ton.

Dadang menambahkan jika dihitung berdasarkan angka luasan panen Januari 2024, maka perkiraan produksi beras hingga Februari 2024 nanti dapat mencapai 2,02 juta ton.

"Produksi beras hingga tiga bulan ke depan sudah bisa diprediksi. Sejumlah daerah akan mengalami panen raya di April 2024," katanya.

Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan penurunan produktivitas beras tersebut menjadi catatan penting.

"Dampak El Nino, banyak lahan produksi beras tidak tergarap karena tidak ada air," katanya.

Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak khawatir dengan persediaan beras di Jawa Tengah.

Ia menyebut prediksi panen raya akan mulai berlangsung mulai Maret hingga Mei 2024.


Baca juga: Kementan sebut Jatim-Jateng mulai panen bantu stok pangan nasional

Baca juga: 100 ribu ha sawah Jateng disiapkan jadi penyangga pangan

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan budidaya

slot777

Bun, Sepeda Anak Roda Tiga Diskon 30% di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bunda lagi cari-cari sepeda buat buah hati? Coba cek barangnya di Transmart, mumpung ada pesta diskon seharian yang berlangsung pada Sabtu (23/12) sampai dengan Minggu (24/12).

Sepeda anak didiskon up to 30% dengan harga mulai Rp300 ribu aja! Murah banget, kan?

Lihat Juga : Belanja Produk Segar Berkualitas di Transmart Mumpung Diskon 20%

Harga diskon berlaku buat pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda anak dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Bunda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian si kecil di Transmart sekarang juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

pasangjitu

Daftar Saham Terancam Delisting 2023, WSKT hingga SRIL Bakal Didepak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Daftar sahamterancamdelisting sepanjang 2023 ada 38 emiten. Di daftar itu, ada PT Waskita Karya (Persero) Tbk alias WSKT dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL.

Peringatan ini diumumkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal Januari 2023 hingga pengujung tahun ini. Potensi delisting dari setiap emiten diumumkan dalam keterbukaan informasi.

Khusus dalam kasus Waskita, saham perseroan disuspensi sejak Mei 2023 lalu. Ini terjadi karena penundaan pembayaran bunga dan pokok atas beberapa obligasi yang diterbitkan perusahaan.

"Maka dari itu, dilakukannya delisting terhadap saham perseroan baru akan terjadi paling cepat pada bulan Mei 2025," komentar Waskita dalam keterangan resminya soal potensi didepak dari bursa, Kamis (23/11), dikutip dari detik.

Akan tetapi, BUMN Konstruksi itu optimistis sanggup menyelesaikan review Master Restructuring Agreement (MRA) dan mendapatkan persetujuan kreditur perbankan maupun pemegang obligasi. Dengan begitu, suspensi saham dapat segera dibuka kembali di kuartal pertama 2024.

Selain Waskita, ada 37 emiten lain yang juga mendapatkan peringatan potensi delisting dari BEI sepanjang tahun ini.

Berikut daftar 38 saham terancam delisting pada 2023:

1. PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
2. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA)
3. PT Cowell Development Tbk (COWL)
4. PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI)
5. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM)
6. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
7. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY).
8. PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
9. PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
10. PT Grand Kartech Tbk (KRAH)
11. PT Steadfast Marine Tbk (KPAL)
12. PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ)
13. PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX)
14. PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN)
15. PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI)
16. PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA)
17. PT Leyand International Tbk (LAPD)
18. PT Hanson International Tbk (MYRX)
19. PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW)
20. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
21. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk (FLMC)
22. PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
23. PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
24. PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
25. PT Onix Capital Tbk (OCAP)
26. PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
27. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
28. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
29. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
30. PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
31. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
32. PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
33. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)
34. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
35. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
36. PT SMR Utama Tbk. (SMRU)
37. PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
38. PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Masuk ke filmnya

e voucher indomaret

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

jalan misterius

mimpi kura kura togel

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Saya bukan orang baik dalam sistem

kiwbet88

Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN ******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas siap menuntaskan amanat Presiden RI Joko Widodo untuk mendetailkan skema tunjangan pionir atau insentif bagi ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan itu secara sangat detail. Anas pun akan mempercepat pembahasannya agar saat dimulainya pemindahan ASN ke IKN, skema itu langsung berjalan.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjelaskan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian.

“Kementerian PANRB telah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN, hasil koordinasi lintas kementerian," ujarnya.

Selain itu, Kementerian PANRB telah menetapkan tiga prioritas pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, pemindahan itu masih bersifat dinamis.

Namun, tetap dengan dengan satu pola rujukan utama, yaitu pemindahan ASN yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan di IKN bisa optimal dan efektif. Hal ini dengan paradigma kerja yang baru dan berbasis digital.

Dia pun mengapresiasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN.

Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Konsep ini adalah skema dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.

“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas.

Skema “kantor berbagi” tersebut mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

"Kami sudah cek beberapa konsep shared office seperti di Kementerian Kesehatan yang ternyata berjalan baik. Ini akan diterapkan di IKN,” ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian ASN di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat.

Jokowi memastikan pembangunan hunian ASN di IKN dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ia juga menyatakan pada bulan Juli 2024 akan selesai 12 tower hunian ASN, yang akan berlanjut pada bulan September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower.

Sehingga total 47 tower hunian akan rampung sekitar akhir November 2024. Perpindahan pegawai ASN, khususnya Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ke IKN sendiri ditargetkan bisa dimulai pada Juli 2024.
Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Kemenpan RB sebut ASN mulai bekerja di IKN pada Oktober 2024
Baca juga: OIKN: Work From IKN beri pengalaman ASN untuk bekerja langsung di IKN

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024