linting4d

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Menperin Sebut Belanja Produk Lokal Hampir Rp1.000 T Sepanjang 2023******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan belanja produk lokal sepanjang 2023 hampir tembus Rp1.000 triliun di seluruh Kementerian/Lembaga (KL) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski cukup tinggi, realisasi tersebut masih akan ditingkatkan pada tahun ini. Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), 95 persen belanja APBN 2024 harus digunakan untuk membeli produk lokal.

"Kalo tahun lalu sudah hampir Rp 1.000 triliun (realisasinya). Namun karena presiden minta 95 persen, maka harapannya ditingkatkan. Di 2024 seluruh anggaran APBN dan APBD, proyek BUMN 95 persen harus berasal dari produk dalam negeri. Itu target dari presiden," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Senin (12/2).

"Ini sebuah target yang saya kira sangat baik, karena beliau pasti punya niat untuk menghidupkan industri dalam negeri dan kita percaya industri dalam negeri merupakan tulang punggung perekonomian," jelasnya.

Agus menilai semakin meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah dan BUMN, terbukti memberi angin segar pada keberlanjutan proses produksi dari berbagai sektor industri di Indonesia. Apalagi, industri pengolahan adalah kontributor terbesar perekonomian.

"Maka nggak salah kalau pemerintah tetapkan target sangat tinggi," imbuhnya.

Selain itu, Agus mengungkapkan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, tenaga kerja akan terserap semakin banyak. Penerimaan pajak juga akan terus naik, sehingga akhirnya perekonomian Indonesia akan semakin bertumbuh dan menguat.

"Dengan membeli produk dalam negeri, artinya kita mendorong penguatan PDB itu sendiri. Inilah hasil akhir yang kita harapkan dari setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk dalam negeri. P3DN merupakan instrumen penting dari pertumbuhan ekonomi," tegas Agus.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Teten soal Tindak Lanjut Pelanggaran TikTok: Tunggu Mendag******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menteri PerdaganganZulkifli Hasan untuk menindak TikTok.

Maklum, TikTok masih kembali melakukan transaksi online melalui platform mereka sendiri. Padahal, hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah.

"Ya kami nanti tunggu Pak Mendag," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten pun menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan TikTok saat ini sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Namun, ia menyayangkan TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi, di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.

"Kami gak permasalahkan TikTok investasi di Tokopedia-nya, yang kami permasalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial," ujar Teten.

Di sisi lain, Tokopedia memberikan pandangan tersendiri soal praktik TikTok Shop tersebut.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun lalu.

Namun, Aditia memastikan setelah proses transisi ini rampung, Tokopedia bakal terlibat dalam semua pembayaran transaksi di TikTok Shop secara seamless atau di belakang layar, serta tidak akan disadari oleh pembeli.

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

momok ilmu hitam

Pelni: Tak Ada Peningkatan Jumlah Penumpang yang Signifikan saat Libur******

PT Pelni (Persero) mengungkapkan tidak terjadi peningkatan jumlah penumpang signifikan dalam periode libur panjang Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek, yakni Rabu (7/2) hingga Minggu (11/2).

Manager Komunikasi Internal dan Eksternal Pelni Ditto Pappilanda mengatakan hal ini lantaran periode libur tersebut tidak menjadi penggerak mobilitas penumpang kapal laut.

"Tidak ada kenaikan yang signifikan, dikarenakan libur Isra Mikraj dan Imlek tidak menjadi penggerak mobilitas penumpang kapal laut," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/2).

Ditto juga menjelaskan tak ada perubahan yang signifikan dari pergerakan masyarakat dalam periode itu.

Ia melihat mobilitas masyarakat cenderung lebih tinggi pada peak seasonlibur lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Untuk pergerakan masyarakat tidak ada perubahan yang signifikan, karena kecenderungan mobilitas masyarakat yang signifikan pada peak seasonlebaran dan Nataru," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

FamilyMart Putus Kontrak dengan Israel Buntut Seruan Boikot di Jepang******

FamilyMart memutus kontrak kerja samaIsrael usai muncul seruan boikot di Jepang.

Pemutusan kerja sama itu dilakukan induk usaha FamilyMart, Itochu Corp, yang mengakhiri hubungan bisnis dengan Elbit Systems Ltd, perusahaan senjata milik swasta terbesar Israel.

Direktur Keuangan Itochu Tsuyoshi Hachimura mengatakan perusahaan berencana memutus kerja sama ini setelah International Court of Justice (ICJ) memerintahkan Israel menyetop genosida terhadap warga Palestina.

"Dengan mempertimbangkan perintah Mahkamah Internasional pada 26 Januari, dan bahwa pemerintah Jepang mendukung peran pengadilan (ICJ) tersebut, kami telah menangguhkan kegiatan baru terkait MOU tersebut, dan berencana untuk mengakhiri MOU tersebut pada akhir Februari," imbuhnya.

Itochu Aviation, Elbit Systems, dan Nippon Aircraft Supply (NAS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis pada Maret 2023, tujuh bulan sebelum agresi brutal Israel ke Gaza.

Buntut kerja sama itu dan masih berlangsungnya genosida di Palestina, warga Jepang menyerukan boikot FamilyMart dan lini bisnis Itochu Corp lainnya. Seruan ini bergema kencang di jagat maya.

Massa yang menyerukan boikot berunjuk rasa di depan kantor pusat perusahaan Itochu Aviation di Tokyo. Mereka mengecam kerja sama bisnis Itochu Aviation dengan Elbit, dalam memproduksi komponen untuk industri pertahanan. Tuntuntan massa, kerja sama sama bisnis itu disetop.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

Pengusaha Blak******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons mengenai angka pertumbuhan pemilik tabungan Rp5 miliar melambat pada awal tahun ini, sebagaimana diungkap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data LPS, pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar sebelumnya tercatat sebesar 14-15 persen di akhir 2023. Namun, saat ini pertumbuhannya hanya 3,51 persen. LPS menduga pemicunya adalah orang kaya memakai tabungannya sendiri untuk mengembangkan bisnis.

"Dugaan kami, ini sebagian besar korporasi. Kita takut apakah mereka tidak punya duit, cuma kalau kita lihat tren uang pemakaian korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih pakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan pinjam di bank," ujar Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (30/1).

"Fenomenanya bahwa mereka masih punya dana simpanan dan dijadikan modal, itu masih ada kemungkinan sehingga mereka tidak mau untuk meminjam ke bank," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

"Mungkin mereka ada pada posisi bisa menggunakan uang sendiri untuk tambah modal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Otomatis memang saldo mereka di bank menurun, yang tadinya mungkin di Rp5 miliar jadi di bawah Rp5 miliar. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pengusaha 'ogah' meminjam ke bank karena suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi yang belum menentu. Sehingga, bagi yang masih memiliki kas cukup lebih memilih menggunakan tabungan.

"Mungkin pertama karena tingkat bunga kita masih tinggi. Kemudian kedua, kemungkinan juga karena kondisi ekonomi nasional yang saat ini juga boleh dikatakan masih terpengaruh kondisi ekonomi global," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bukan karena pengusaha susah meminjam ke perbankan, tetapi lebih kepada takut gagal bayar jika terjadi kondisi yang tak sesuai perkiraan.

"Karena nanti kalau mereka pinjam ke bank dan ternyata memang kondisi ekonomi kita masih belum memungkinkan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi seperti covid. Nah, tentu kan ini akan menjadi beban bagi pelaku usaha," jelasnya.

Sementara, untuk pengusaha yang tergabung di Kadin sendiri dipastikan kondisinya secara umum stabil. Tidak ada yang kesulitan untuk permodalan maupun mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Yang jelas di Kadin sampai saat ini posisi teman-teman pelaku usaha masih berjalan baik, normal dan pada posisi produktif. Dalam hal ini ya tentu memang tetap waspada ada karena memang kondisi ekonomi global masih tanda tanya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]