cara bikin akun kredivo

Evolusi senjata super

Basuki Sebut Jakarta Akan Tetap 'Diurus' Meski Bukan Lagi Ibu Kota******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan meskiibu kota akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, namun Jakartatetap jadi perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya.

Salah satunya adalah upaya pemerintah yang terus membenahi masalah pengadaan air bersih hingga transportasi.

Basuki mengatakan baru-baru ini pemerintah juga tengah menyoroti pembangunan MRT di DKI Jakarta. Apalagi, Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani MoU atau nota kesepahaman untuk proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan.

Sebelumnya, penandatanganan MoU proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan sendiri dilakukan di sela acara KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11) lalu.

MoU tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, dan Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto.

Budi Karya berharap MoU dengan Korsel dapat menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.

Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara juga terus bergulir. Pada awal tahun ini Kementerian PUPR baru menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi. Nantinya, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baru.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed use dan komersial.

Lalu, 6 di sektor teknologi, 5 kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, dan 2 kantor pemerintah.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) membuka lowongan pekerjaanmelalui skema Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pendaftaran rekrutmen tersebut akan dibuka pada tanggal 20 hingga 24 Februari 2023 mendatang.

Nantinya, pendaftaran akan dibuka melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.

"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).

[Gambas:Twitter]

OIKN, melalui laman resminya, membeberkan sejumlah persyaratan umum, di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI).

Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.

Ada pula syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi pelamar, seperti berikut:

- berusia 21-33 tahun saat melamar,
- sehat jasmani dan rohani,
- berkelakuan baik,
- mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan.

Lihat Juga : Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024

Pelamar juga diharapkan mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional.

Selain itu, pelamar juga wajib bersedia ditempatkan pada wilayah penyelenggaraan organisasi OIKN.

OIKN juga mengumumkan timeline rekrutmen yang telah ditentukan. Berikut jadwalnya:

1. Pengumuman 17-24 Februari 2023
2. Pendaftaran secara elektronik 20-24 Februari 2023
3. Pemeriksaan dan seleksi administrasi 24-27 Februari 2023
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Februari 2023
5. Tes Potensi Akademik (TPA) dan psikotes 2 Maret 2023
6. Pengumuman hasil TPA dan psikotes 9 Maret 2023
7. Wawancara 10-12 Maret 2023
8. Pengumuman akhir seleksi 13 Maret 2023

Naga Akhir

CT sampai Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Creativepreneur Corner 2023******

Creativepreneur Corner 2023 akan menghadirkan sejumlah pengusaha dari berbagai level sebagai pembicaratalk showbisnis kreatif untuk para generasi muda, mulai dari Chairman CT Corp Chairul Tanjung sampai Chairman Rans Entertainment Raffi Ahmad.

Founder of Creativepreneur Corner Putri Tanjung mengungkapkan berbagai pembicara yang hadir bukan semata-mata diundang karena unsur kedekatan ataupun rencana membangun bisnis bersamanya.

Lihat Juga : Creativepreneur Corner 2023 Hadir di Makassar, Medan, dan Malang

"Sebenarnya kita research, we do intensiveFGD, karena kita sudah ada komunitasnya nih Creativepreneur, jadi kita tanya 'Oke kalian mau siapa? Kalian mau industri apa? Kalian mau siapa?' dari situ kitaresearchdulu," jelas Putri.

Setelah riset pun, sambungnya, tim Creativepreneur Corner 2023 memilih kembali pembicara-pembicara yang sekiranya memiliki perspektif yang berbeda-beda. Tujuannya, agar dapat memberikan sebanyak mungkin perspektif bisnis kepada generasi muda.

Maka dari itu, pembicara yang dihadirkan kemudian memiliki latar belakang yang beragam, cara membangun bisnis yang berbeda, hingga cara pengembangan bisnis yang tak sama.

Lihat Juga : Menparekraf Ungkap Sektor Industri yang Bertahan saat Pandemi

"Setiap sesi ada dua pembicara, itu pasti perspektifnya beda, jadi dua dunia yang berbeda atau dua perspektif yang berbeda. Kenapa? Biar memberikan a new light and flavourful karena kita tidak mau menyediakan yang perspektifnya sama, cara pola pikirnya sama, malah bosen," terang Putri.

"Jadi biar audiencekita bisa lihat different perspective, different way of success, different background, tapi ternyata dia bisa sampai ke mereka sekarang. Jadi kita sajikan diverse perspectives," tambahnya.

Selain CT dan Raffi Ahmad, Creativepreneur Corner 2023 juga akan menghadirkan Founder Damn I Love Indonesia Daniel Mananta, Co-Founder & CEO of Kopi Kenangan Edward Tirtanata, dan Content Creator & Entrepreneur Deddy Corbuzier di Makassar.

Lalu, Founder & CEO of IDN Media Winston Utomo, Founder & CEO Visinema Group & Director Angga Sasongko, Co-Founder Krealogi Hanna Keraf, F&B Business Owner & Food Vlogger Magdalena Fridawati, dan Author & IP Owner Marchella FP di Medan.

Kemudian, CEO & President Director PT Bakrie & Brothers Anindya Novyan Bakrie, CMO OPPO Indonesia Patrick Owen, Chairman of AVGI & Founder of ONIC E-Sports Rob Clinton, Actor & Entrepreneur Dion Wiyoko, Comedian & Filmmaker Ernest Prakasa, dan Entrepreneur & Content Creator Arief Muhammad di Malang.

Lihat Juga : Sinergi dengan Bukalapak, Transmart Jadi Hub Belanja Online Allo Fresh

Untuk diketahui, acara Creativepreneur Corner 2023 akan diadakan di tiga kota di Indonesia, yaitu Makassar pada 25 Februari 2023, Medan pada 4 Maret 2023, dan Malang pada 11 Maret 2023 pada pukul 10.00-17.00 waktu setempat.

Tiket masuk acara dibanderol dengan harga Rp150 ribu per orang dengan kuota berkisar 1.000 orang di setiap kotanya. Tiket dapat dibeli di Detik Event secara onlinemelalui event.detik.com.

Namun khusus untuk penyelenggaraan di Makassar dapat dibeli secara langsung alias on the spotdi Trans Studio Makassar.

Kota Permainan Dunia Kematian

Luhut Banggakan SDM RI di Industri, Singgung Biaya Tinggi TKA China******

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perkembangan positif sumber daya manusia (SDM) lokal dalam bidang industri.

Ia menyebut hal itu memberi nilai tambah kepada SDM RI yang sudah dikenal dengan sumber daya alam (SDA)-nya.

Luhut selanjutnya berharap kondisi itu akan membuat Indonesia ke depannya tak perlu mendatangkan tenaga asing yang menurutnya menghabiskan lebih banyak biaya.

"Because the industry needs qualified people to run the machines. Because if they bring employees from China, the cost is higher. They understand for a while, that Indonesian fingers are very good," kata Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.panjaitan, Sabtu (18/2).

Ia pun mengundang para peneliti Australia itu untuk ikut berkunjung bersama Menteri Perindustrian Australia ke Indonesia untuk melihat bagaimana saat ini Indonesia mampu membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir.

Luhut juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari proses hilirisasi industri di Indonesia itu tak lain adalah untuk memberikan 'kenikmatan' bagi penduduk asli setempat di mana industri tersebut dibangun.

"Kami sudah membuktikan satu hal bahwa membangun infrastruktur dan membangun manusia yang terdidik dan terampil bisa kita lakukan bersama-sama," tandas dia.

Sebelumnya, dominasi TKA China di berbagai industri RI jadi perdebatan banyak pihak.

Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) sempat menyayangkan industri nikel di RI, mulai hulu hingga hilir, didominasi TKA China.

"Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las," ujar Jusuf dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Luhut membantahnya. Ia mengatakan pekerja China sempat mendominasi smelter nikel pada 2014.

"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia pergi saja lihat ke sana," jelas Luhut seperti dikutip dari detik.com, Senin (31/10/2022).

[Gambas:Instagram]

gelombang bintang

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]