situs slot maxwin

adakami masuk bi checking 286Jutaan kata 624116Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot maxwin》

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Gibran dan Selvi "nyoblos" di TPS 34 Manahan******

Surakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, menggunakan hak suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.

Keduanya tiba di TPS 34 Manahan sekitar pukul 11.07 WIB. Pada kesempatan itu, Gibran mengenakan atasan lengan panjang bercorak dan bawahan hitam, sedangkan Selvi menggunakan atasan berwarna coklat dan celana hitam.

Disinggung mengenai rencananya usai mencoblos, Gibran mengatakan tidak akan kemana-mana.

"Nggakkemana-mana," kata wali kota Surakarta itu.

Baca juga: TKD Prabowo-Gibran Sumut: film "Dirty Vote" ganggu masa tenang

Gibran juga belum dapat memastikan apakah akan bergabung ke Istora Senayan, Jakarta, untuk memantau proses hitung cepat Pemilu 2024 bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto.

"Ya, nanti lihat saja," tambahnya.

Sementara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum mencoblos.

"Nggakada persiapan khusus. Datang, coblos, pulang," katanya singkat.

Soal pilpres satu atau dua putaran, Gibran hanya meminta doa restu agar Pemilu 2024 berjalan lancar.

"Doakan semoga lancar, ya," ujarnya.

Baca juga: Prabowo ikut antre bersama warga saat berikan hak pilihnya di TPS 033

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun******

Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：beb4d、slot gacor deposit 5000、extra slot gacor

Terkait：cod 4d slot、akun baru langsung maxwin、aplikasi slot terpercaya、buku mimpi 2d lengkap、situsslot77、pinjol aman dan bunga rendah、slot resmi gacor hari ini、angka jitu filipina hari ini、jp paus hk mlem ini、judi online situs

---

---

bab terbaru：slot gampang gacor（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08