pinjol ada modal legal atau ilegal

jalan misterius

rtp cuan88

Belanja Hemat di Transmart, Pakai Allo Bank Tambah Diskon 20%******

Jakarta, CNN Indonesia--

Belanja di Transmart jadi lebih hemat asalkan pembayarannya menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Dengan metode pembayaran tersebut, belanjaan kamu di Transmart otomatis dapat diskon 20 persen!

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Menggiurkan hingga 50% + 20%

Jadi kalau melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, diskonnya bisa dobel 50 persen + 20 persen!

Kalau belum punya Allo Bank, tinggal unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgradeke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya dan borong belanjaan yang banyak!

Pastikan bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Dewa Tinju Xingyi

gacor 633

Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyebutkanfood estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal.

Menurutnya, tak ada satu pun pembangunan lumbung pangan yang direncanakan berhasil, termasuk yang berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berbeda dengan klaim cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Iya gagal semua. Khusus untuk Gunung Mas itu bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Gunung Mas itu bukan tanah berpasir, tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya. Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan keberhasilan program food estate harus memenuhi kriteria. Lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Kriteria itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Memang petaninya ada, begitu juga hasil panennya. Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun nggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

One Piece: Mencuri Langit

alilabola

Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MDkompak menyebut proyek food estate gagal dalam debat, Minggu (21/1) malam.

Cak Imin mengaku prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estateyang gagal. Ia pun menegaskan program lumbung pangan itu harus dihentikan lantaran merugikan petani hingga memicu konflik agraria.

"Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," ujarnya.

"Jangan sepertifood estateyang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," katanya.

Melalui akun media sosial X, Mahfud juga melontarkan kritik bersifat satir terhadapfood estate.

Ia mengatakan Indonesia seperti kolam susu; menanam jutaan hektare singkong untukfood estate, yang tumbuh jagung.

"Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas (Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah). Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

"Saya tegaskan sekali lagi, pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong," ungkap Gibran.

Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek senilai Rp 1,5 triliun itu masuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

Pemerintah telah menetapkan tugas lintas sektor dalam proyek ini untuk periode 2021-2023. Pembagian tugas itu yakni, Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

Lihat Juga : Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berperan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

Di pucuk pimpinan, Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

[Gambas:Video CNN]

Lantas, apakah benar program food estateyang digagas Jokowi dan dilaksanakan Prabowo gagal?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilaifood estatedi Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

Pasalnya, program food estatesecara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

"Semua cerita food estateitu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

Uli juga menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

Uli berkata food estatedi Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut.

Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estatebanyak menjadi gagal.

[Gambas:Video CNN]

Gagal Tapi Ditiru dan Perparah Kerusakan Lingkungan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Tianji

pasar123

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

dingdong slot 39

Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.

"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"

Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.

"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.

Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

penghancur proses

fire138

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)