link slot to kecil

Jalan spiritual yang kekal

Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon 50%+20% Berlaku se******

Gelaran Transmart Full Day Sale berlanjut hingga hari ini. Pesta diskon gede-gedean Transmart ini digelar selama dua hari, mulai Sabtu (10/2) hingga Minggu (11/2).

Seperti biasa, Transmart kembali tebar diskon belanja hingga 50% + 20% selama gelaran Full Day Sale ini. Diskon hingga 50 persen berlaku untuk aneka produk terpilih.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale, Sepeda Lipat Diskon Nyaris Setengah Harga

Tenang aja. Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, kamu tinggal unduh aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pesta diskon seharian Transmart dimulai dari jam toko buka sampai tutup sekitar pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai se-Indonesia.

Biar nggak ketinggalan lagi pesta diskonnya, yuk segera siap-siap dan serbu gerai terdekat di kotamu, ya!

novel tulang debu

Perusahaan Telat Bayar THR Wajib Bayar Denda******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan yang membayar tunjangan hari raya (THR) di atas H-7 Lebaran akan dikenakan sanksi.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan sanksi yang diberikan berupa denda 5 persen dari total THR per individu atau bisa juga dari jumlah THR pekerja yang belum dibayarkan.

"Kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yakni THR," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Senin (18/3).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, katanya, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Respons Ketua Driver Ojol soal Pernyataan Grab******

Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum PAS Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

Penciptaan tanpa batas

Menkop UKM Akui Impor Pakaian Bekas Ilegal kembali Menjamur******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.

Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.

"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.

Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.

Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.

Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.

"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Peran Aguan di Bandara Singkawang Hingga Buat Jokowi Berterima Kasih******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berterima kasih kepada Presiden Direktur Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan sejumlah pengusaha saat meresmikan Bandara Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3). 

Terima kasih ia ucapkan terkait peran besar Aguan dalam pembangunan bandara itu. 

Jokowi menjelaskan Bandara Singkawang dibangun dengan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total anggaran Rp427 miliar. Kebutuhan anggaran itu, Rp272 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Lalu sebesar apa peran Aguan dalam pembangunan Bandara Singkawang?

Mengutip detikfinance, Direktur Utama Pulauintan Pui Sudarto sekaligus salah satu pengusaha yang menyumbang dalam pembangunan Bandara Singkawang menyebut Aguan memang terlibat dalam pembiayaan pembangunan bandara itu.

Selain Aguan, ada juga Heru Budi Hartono, Anthony Salim, Prajogo Pangestu, dan Franky Oesman Widjaja. Total sumbangan yang mereka berikan sebesar Rp155 miliar.

"Tapi ada juga sumbang material seperti Pak Eka (Tjandranegara) sumbang kaca dan keramik," katanya.

Ia menambahkan sumbangan dana itu berasal dari dana CSR. Itu digunakan untuk membangun terminal dan ruang tunggu bandara.

Kemudian untuk perpanjangan landasan pacu dari 1.400 meter menjadi 2.000 meter.

"Iya total Rp 155 miliar yang kita (Aguan-Prajogo Pangestu CS) sumbangkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Peran Aguan di Bandara Singkawang Hingga Buat Jokowi Berterima Kasih******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berterima kasih kepada Presiden Direktur Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan sejumlah pengusaha saat meresmikan Bandara Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3). 

Terima kasih ia ucapkan terkait peran besar Aguan dalam pembangunan bandara itu. 

Jokowi menjelaskan Bandara Singkawang dibangun dengan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total anggaran Rp427 miliar. Kebutuhan anggaran itu, Rp272 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Lalu sebesar apa peran Aguan dalam pembangunan Bandara Singkawang?

Mengutip detikfinance, Direktur Utama Pulauintan Pui Sudarto sekaligus salah satu pengusaha yang menyumbang dalam pembangunan Bandara Singkawang menyebut Aguan memang terlibat dalam pembiayaan pembangunan bandara itu.

Selain Aguan, ada juga Heru Budi Hartono, Anthony Salim, Prajogo Pangestu, dan Franky Oesman Widjaja. Total sumbangan yang mereka berikan sebesar Rp155 miliar.

"Tapi ada juga sumbang material seperti Pak Eka (Tjandranegara) sumbang kaca dan keramik," katanya.

Ia menambahkan sumbangan dana itu berasal dari dana CSR. Itu digunakan untuk membangun terminal dan ruang tunggu bandara.

Kemudian untuk perpanjangan landasan pacu dari 1.400 meter menjadi 2.000 meter.

"Iya total Rp 155 miliar yang kita (Aguan-Prajogo Pangestu CS) sumbangkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]