limit pinjaman kredivo

Memikirkan Tibet

Jaksa Korsel Sebut Pencipta Terra Luna Do Kwon Bersembunyi di Serbia******

Jaksa Korea Selatan menyebut Do Kwon, pencipta aset kripto Terra Luna, menjadi buronan dan bersembunyi di Serbia.

Mengutip CNN Business, Rabu (14/12), Do Kwon kabur dari tempat tinggalnya saat menjalankan platform blockchain Terraform Labs di Singapura. Ia kemudian lari ke Dubai hingga akhirnya terdeteksi di Serbia.

Juru bicara Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul mengatakan Do Kwon terdeteksi di Serbia sejak November lalu. Ia juga menyebut saat ini pihaknya sedang mencari bantuan dari pemerintah Serbia untuk menangkap dan mengekstradisi Do Kwon.

Red notice interpol adalah seruan kepada penegak hukum di seluruh dunia agar mencegah seseorang untuk mendapatkan visa, membatasi perjalanan lintas batas, dan bisa menahan sementara seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.

Kasus yang menyeret Do Kwon ini dipicu saat aset kripto Terra Luna hancur lebur dalam sepekan pada Mei 2022. Keruntuhan tersebut memicu kerugian lebih dari US0 miliar.

Jaksa Korea Selatan lantas menuduh Kwon melakukan penipuan dan meminta Kementerian Luar Negeri Seoul untuk mencabut paspor pendiri aset kripto Terra Luna tersebut.

Namun, Kwon membantah dirinya kabur. Di lain sisi, Jaksa Korsel mengklaim memiliki bukti tidak langsung bahwa Kwon berusaha melarikan diri. Teka-teki keberadaan Kwon pun belum terpecahkan setelah Kepolisian Singapura mengatakan pria 31 tahun tersebut tidak berada di wilayah kekuasaan mereka.

"Saya 'tidak dalam pelarian' atau hal serupa. Untuk agensi mana pun yang telah menunjukkan minat untuk berkomunikasi, kami bekerja sama penuh dan tidak menyembunyikan apapun," ungkap Do Kwon membela diri dalam cuitannya di akun Twitter.

"Kami sedang dalam proses membela diri di berbagai yurisdiksi dan berharap bisa mengklarifikasi fakta selama beberapa bulan ke depan," imbuhnya.

Pusaran kasus Terra Luna ini membuat banyak investor kehilangan tabungan hidup mereka. Pihak berwenang Korea Selatan terus membuka banyak penyelidikan kriminal atas tragedi ini.

[Gambas:Video CNN]

teramat

Harga Ikan Bandeng Naik, Tembus Rp50 Ribu per Kg di Pasar Jakarta******

Harga ikan bandeng naik di sejumlah pasar di Jakarta. Harga rata-rata ikan bandengsebesar Rp40.762 per kg, namun masih ada pasar yang menjual seharga Rp50 ribu per kg.

Mengutip infopangan.jakarta.go.id, Rabu (14/12), harga rata-rata ikan bandeng ukuran sedang naik nyaris Rp400 per kg. Dengan harga tertinggi Rp50 ribu di sejumlah pasar, yakni Pasar Tebet Barat, Pasar Lenteng Agung, dan Pasar Pos Pengumben.

Kemudian, Pasar Mayestik, Pasar Pal Meriem, Pasar Baru Metro Atom, Pasar Grogol, Pasar Glodok, Rawamangun, termasuk Pasar Podomoro.

Kondisi berbeda terlihat di Pasar Rawa Badak yang mencatat harga ikan bandeng turun Rp3.000 per kg menjadi Rp32 ribu. Selanjutnya, ikan bandeng di Pasar Perumnas Klender turun Rp1.000 per kg menjadi Rp37 ribu.

Sedangkan pasar-pasar di DKI Jakarta lainnya mencatat harga ikan bandeng stabil, dengan harga jual terendah ada di kisaran Rp30 ribu per kg, antara lain di Pasar Mampang Prapatan dan Pasar Cengkareng.

Kenaikan harga ikan bandeng memperpanjang daftar jenis pangan yang naik jelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, khususnya golongan lauk.

Seperti, harga ayam broiler yang dijual rata-rata Rp38.866 per ekor, dengan harga tertinggi sebesar Rp45 ribu per ekor dan harga terendah Rp30 ribu per ekor.

Tidak cuma ikan dan ayam, harga daging kambing juga terpantau merangkak rata-rata Rp139.037 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Satu pedang untuk dimuliakan

Luhut Soal KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat jadi 80 Tahun: Gak Masalah******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak mempermasalahkan permintaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk memperpanjang masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Menurutnya, tidak ada perbedaan antara konsesi 50 tahun maupun 80 tahun, yang penting proyek KCJB tetap berjalan.

"Gak ada masalah juga. Kita kan belum final. Mau 50 tahun, 80 tahun bedanya apa sih?" Ujar Luhut di Hotel Mulia, Selasa (13/12).

KCIC meminta Kementerian Perhubungan memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Hal itu disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12) lalu.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Risal dalam rapat.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:

a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Binance Hentikan Sementara Penarikan USDC******

Bursa pertukaran kripto, Binance, mengumumkan akan menghentikan sementara penarikan stablecoin utama USD Coin (USDC).

Kepala Eksekutif Binance Changpeng Zhao mengatakan terjadi peningkatan penarikan pada USDC.

Menukar Koin USDC dengan dua token kripto lainnya, Paxos Standard dan Binance USD, membutuhkan penggunaan dolar tradisional di bank New York.

Binance mengatakan dalam kesempatan terpisah bahwa penghentian itu karena "pertukaran token" di mana pemegang token digital menukar koin kripto mereka, biasanya melalui blockchain yang berbeda.

Binance mengatakan pada September lalu bahwa perusahaan kan secara otomatis mengonversi saldo pengguna dan setoran baru Koin USD dan stablecoin lainnya Pax Dollar dan True USD menjadi stablecoinnya sendiri, Binance USD.

Sementara itu Binance sebelumnya sempat diretas dan kehilangan sekitar US0 juta atau setara Rp8,7 triliun (asumsi kurs Rp15.275 per dolar AS).

Dikutip dari CNN Business, Senin (10/10), perusahaan mengatakan jumlah tersebut setara dengan dua juta token kripto BNB. Akibatnya, perusahaan sempat menangguhkan sementara BNB Chain.

Changpeng Zhao awalnya men-tweet bahwa kripto senilai US0 juta telah dicuri. Meski begitu, ia mengklaim dana milik investor masih aman.

"Dana Anda aman. Kami minta maaf atas ketidaknyamanannya," ujarnya seraya menambahkan bahwa dana yang tersisa telah dibekukan di BNB Chain.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri