big777

Kaisar Agung

Pemerintah Kaji Perpanjang Subsidi Kedelai untuk Perajin Tahu di 2023******

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kelanjutan pemberian subsidi Rp1.000 per kilogram (kg) kedelaiuntuk perajin tahu dan tempe tahun depan.

Ia menjelaskan anggaran subsidi kedelai  yang ada saat ini adalah sampai 31 Desember 2022. Setelah itu ia akan berdiskusi lagi dengan pihak terkait untuk mengkaji pemberian subsidi tersebut.

Bahkan, ia menyebut subsidi kedelai itu bisa saja ditambah. Mengingat saat ini harga kedelai masih mahal.

Ia menyebut saat ini pemerintah menyediakan alokasi subsidi sebesar 200 ribu ton kedelai per bulan. Namun, realisasinya hanya 20 ribu hingga 25 ribu ton saja.

Menurut Arief, hal itu terjadi karena proses seleksi penerima subsidi tidak dilakukan sembarangan.

"Ini subsidi loh ya. Subsidi kan perlu dipertanggungjawabkan,by name, by adress,siapa itu divalidasi," kata dia.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung harga kedelai yang tinggi terjadi karena di negara asal ekspor saat ini tengah menunggu panen. Selain itu, harga kedelai tinggi juga karena nilai tukar rupiah masih lemah dibanding dolar AS.

Oleh karena itu, ia yakin setelah musim panen harga kedelai bisa kembali terjangkau. Pemerintah pun berjanji kan melakukan intervensi agar harganya terkendali.

"Kalau ada kesempatan, nanti ada intervensi harganya bisa lebih baik. Itu kan lebih baik untuk perajin tahu tempe," ujar Arief.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga kedelai akan turun dalam waktu dekat. Ia mengklaim telah memerintahkan Perum Bulog untuk serap 350 ribu ton dari Amerika Serikat (AS).

[Gambas:Video CNN]

Setelah itu, Bulog akan menyalurkan kedelai kepada perajin tahu dan tempe dengan harga subsidi Rp1.000 per kg tadi.

"Itu (Bulog) belinya harga Rp12 ribu nanti dijual Rp11 ribu dikurangi Rp1.000. Kalau beli Rp11 ribu ya jualnya Rp10 ribu," kata Zulkifli.

Tahu langka di pasar area DKI Jakarta dan Depok, Jawa Barat awal pekan kemarin. Hal itu terjadi karena produsen mogok produksi imbas harga kedelai yang mahal.

Pedagang pun akan menaikkan harga tahu demi menyiasati kenaikan harga kedelai.

Yuni selaku penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat menjelaskan kenaikan harga tahu dalam beberapa hari mendatang sulit dihindari. Pasalnya, langkah produsen menyiasati kenaikan harga kedelai dengan mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.

"Tahu gak ada, kosong sudah dua hari. Harganya mau naik. Kalau tahu kan sistemnya bos, anak buahnya harus banyak. Bakal ada lagi Kamis (8/12), naik langsung harganya," kata Yuni kepada CNNIndonesia.com.

Kendati, Yuni belum mengetahui harga tahu bakal naik hingga berapa. Terlepas dari harga tahu yang bakal naik, Yuni sudah menaikkan harga tempe terlebih dahulu.

Sementara itu, Di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ipang selaku penjual tahu dan tempe tak lagi menjajakan tahu. Ia menuturkan sudah sejak Senin kemarin tahu tidak dijual.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya.

Menurutnya, kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah. Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa tahu bakal mengalami kenaikan harga.

Ia menambahkan aksi mogok produksi ini dijadwalkan selesai pada Rabu (7/12) dan bakal dibarengi dengan kenaikan harga tahu sebesar Rp500 per bungkus.

Ipang tadinya menjual tahu isi 10 buah dengan harga Rp7.000. Ia bakal kembali menjual tahu pada Kamis (8/12) setelah aksi mogok produksi selesai. Sementara itu, ia masih menjual tempe seharga Rp7.000 per papan.

Lukisan Raja Roh

Viral Ribuan Turis Batal ke Bali Gegara Pasal Zina KUHP, Ternyata Hoax******

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai BaliHandy Heryudhitiawan angkat suara soal kabar ribuan turis dari Australia batal ke Bali karena pasal zina KUHP yang viral. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut hoaks semata.

Handy menuturkan informasi tersebut tidak benar. Bahkan, ia menuding informasi itu bisa saja dijadikan sebagai kampanye hitam (black campaign) untuk pariwisata Indonesia.

"Itu hoaks. Sepertinya, itu black campaign buat Indonesia. Kita lihat Bali kan atraktif banget ini pertumbuhannya. Australia juga menjadi nomor satu wisatawan di Bali," katanya saat dihubungi, Kamis (8/12) malam.

Adapun, total penumpang di Bandara Bali, baik kedatangan maupun keberangkatan, mencapai 22 ribu hingga 23 ribu per hari.

"Jadi, masih normal ya. Ini yang Australia, datanya pada Oktober itu ada 100.225 penumpang yang datang dan pergi," ungkapnya.

"November kemarin itu karena ada G20, jadi ada penyesuaian penerbangan hanya 90 ribuan. Tapi, Australia masih menjadi penyumbang kedatangan penumpang luar negeri tertinggi ke Bali," tandas Handy.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

PUPR Hibahkan Aset Jalan Raya Rp217 T ke Pemprov DKI Jakarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan Rp217 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2021. Hibah itu diberikan dalam bentuk aset jalan raya. Secara keseluruhan, hibah aset yang diberikan PUPR pada 2021 sebesar Rp233 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hibah dari Kementerian PUPR kepada DKI ini menjadi hibah terbesar sepanjang tiga tahun terakhir.

"Pada 2021 melonjak ke Rp233 triliun barang yang dihibahkan. Kok naiknya besar sekali? Karena 2021 yang sebesar Rp233 T itu adalah jalan raya yang tadi dibangun dengan uang negara di dalam anggaran PUPR, sesudah jadi sekarang dihibahkan ke pemda dalam hal ini Pemprov DKI yang mendapat Rp217 T," ujar Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara di Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sri Mulyani mengungkapkan ketika aset itu dihibahkan ke Pemprov DKI, maka Rp217 triliun itu akan keluar dari aset PUPR.

Lebih jauh, ia menjelaskan alasan pemerintah pusat atau PUPR kerap melakukan hibah serupa dengan alasan Kementerian Keuangan menyuntikkan dana modal tambahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, upaya ini adalah untuk memacu pembangunan dan perekonomian negara.

"Saya harus menjelaskan dana APBN masuk ke BUMN tujuannya untuk apa? Pembangunan, dilakukan mission dari BUMN tersebut termasuk untuk (berbagai hal, seperti) perumahan, financing," tuturnya.

Sri Mulyani berharap usai hibah dilakukan, penerima akan memelihara dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sebab, ia menilai, hibah dan suntikan modal ini merupakan pemihakan atau kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

Waskita Karya Raup Rp200 M dari Jual Ruas Tol Semarang******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk meraup keuntungan Rp200 miliar lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) dari aksinya menjual 39,77 persen saham PT Jasamarga Semarang Batang (JSB).

"Ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atau SPA atas pelepasan 39,77 persen saham JSB kepada Kings Bless Limited (KBL), anak usaha Road King Expressway (RKE) pada 5 Desember 2022," ungkap Direktur Utama WTR Rudi Purnomo mengutipAntara, Kamis (8/12).

Rangkaian skema transaksi diawali dengan pelaksanaan buy backatas 39,77 persen kepemilikan saham PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol (RDPT SAM-JT) yang telah selesai pada 30 November 2022 lalu.

"Total proceestransaksi sebesar Rp3,8 triliun, sedangkan nilai transaksi WTR melakukan buy back saham JSB milik SMI dan RDPT SAM-JT sebelumnya senilai Rp3,6 triliun, sehingga mencatatkan keuntungan sekitar Rp200 miliar," jelasnya.

Transaksi pada ruas tol Semarang-Batang tersebut bukanlah transaksi pertama yang dilakukan dengan anak usaha RKE, di mana pada 2019 WTR telah melepas kepemilikan saham ruas tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono kepada Kings Key Limited dengan total proceedsenilai kurang lebih Rp1,9 triliun.

Selain itu juga, ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi kepada King Rings Limited dengan proceed senilai Rp824 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya Wiwi Suprihatno mengatakan pihaknya fokus dalam perbaikan kinerja keuangan pada kuartal IV tahun 2022.

Salah satunya dengan transaksi pelepasan kepemilikan saham sebagai salah satu bentuk asset recyclingyang merupakan bagian dari proses bisnis Waskita Group.

"Pada 2022, kami berhasil menyelesaikan tiga aksi korporasi pelepasan saham, yaitu ruas tol Cimanggis-Cibitung secara parsial kepada SMI dengan nilai transaksi Rp339 miliar pada Juni, serta ruas tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi Rp5,8 triliun pada September 2022," terang dia.

"Dengan empat aksi korporasi pada tahun ini, perseroan berhasil mencatatkan keuntungan senilai kurang lebih Rp1,7 triliun," lanjut Wiwi.

WTR sebagai investor jalan tol memiliki saham di setiap ruas tol melalui pendirian anak perusahaan atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pemegang konsesi pengelolaan ruas-ruas tol tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pada setiap transaksi pelepasan saham di BUJT, WTR sepakat melepaskan hak pengelolaan konsesi ruas tol kepada para investor strategis. Sedangkan aset ataupun lahan dari ruas tol tersebut tetap dimiliki oleh negara.

Dalam setiap aksi korporasinya, Waskita Group senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal waktu balik modal Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) di tengah permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Menurutnya, perpanjangan konsesi dari semula 50 tahun masih belum final. Dwiyana mengatakan masalah perpanjangan menjadi 80 tahun atau tidak itu tergantung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Pertimbangan KCIC banyak. Situasi dan kondisi di lapangan, di proyek itu sudah berubah. Indikator-indikator investasi itu sudah banyak perubahan, yang paling kritis adalah terkait demand forecast," katanya kepada awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Kamis (8/12).

Ada juga kendala di mana rencana setoran modal PT PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui oleh pemilik saham. Menurutnya, kontribusi dalam bentuk lahan perlu dimonetisasi dahulu. Sementara itu, Dwiyana mengatakan waktunya sudah tidak cukup.

Merespons tiga tantangan tersebut dan fakta adanya cost overrun, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Setelah hasil diskusi dengan beberapa konsultan, Dwiyana menegaskan bahwa perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil. Ia lantas menyinggung soal balik modal proyek KCJB.

"Salah satunya ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi. Kalau balik modal kan kita sudah sampaikan bahwa 38-40 tahun, kondisinya seperti itu," tegasnya.

Perpanjangan konsesi ini telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

[Gambas:Video CNN]

Tuan Penyihir Serbaguna

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]