sistem pinjaman kredivo

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Pengusaha Ungkap Alasan Hotel Marak Dijual Online Usai Pandemi******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan alasan fenomena penjualan hotelyang marak dilakukan secara daring.

Wakil Ketua Umum PHRI Iswandi Said menjelaskan saat ini banyak pemilik hotel yang melihat kondisi perekonomian tengah membaik. Sementara, setelah mengalami dua tahun pandemi covid-19, banyak pengusaha hotel yang mengalami kesulitan finansial.

"Fenomena ini sebetulnya kondisi pasca pandemi ya, karena teman-teman ownerbanyak kesulitan selama pandemi, nggak ada tamu, mungkin ada tunggakan, cicilan ke bank, nah pada saat itu nggak ada yang mau beli," kata Iswandi saat dihubungiCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Hingga saat ini, PHRI belum mendata penjualan hotel yang dilakukan para pemilik. Namun, Iswandi mengaku beberapa hotel tidak bisa kembali pulih usai dua tahun pandemi.

Terlebih, saat ini sudah tidak ada lagi relaksasi dari perbankan untuk memberi pinjaman pada pengusaha perhotelan.

Sedangkan, keadaan hotel yang berbeda-beda itu tetap membutuhkan maintenance, baik ketika ada pengunjung maupun tidak.

"Mungkin hotel butuh renovasi. Dia kan punya pilihan dijual atau diperbaiki, dua duanya (bentuk) investasi, tapi kalau diperbaiki harus suntik dana lagi. Sementara dua tahun terakhir nggak ada pemasukan. Banyak faktor-faktornya," tuturnya.

Iswandi mengungkapkan di era teknologi saat ini, para pengusaha yang ingin menjual hotelnya melakukan berbagai cara. Salah satunya menjual hotel secara daring.

"Sekarang kan semua industri pake online ya. Semua jalur bisa dipakai sama owner.Tergantung pemiliknya aja," tegasnya.

Berdasarkan pantauan di situs lamudi.co.id, sejumlah hotel di berbagai daerah tampak dijual secara daring. Lokasi hotel ini pun tampak strategis di antaranya di Jakarta dan Bali.

Kisaran penjualan hotel itu mulai dari puluhan juta hingga triliunan rupiah.

[Gambas:Video CNN]

Riasan merah di seluruh dunia

Pengusaha Sebut Pemerintah Tunggak Utang Minyak Goreng Murah Rp344 M******

Pengusaha ritel protes sekaligus bingung karena Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDPKS) belum juga membayar uang subsidi selisih harga atau rafaksi minyak gorengsenilai Rp344,35 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Padahal, kata dia, pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia menjelaskan soal rafaksi ini juga tercantum dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Adapun Permendag itu diterbitkan pada 18 Januari 2022.

Roy pun mengatakan pihaknya sempat mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun , Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Maklum, Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

Pemerintah  pada 2022 lalu memang mewajibkan seluruh ritel modern yang menjadi anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter. Hal itu dilakukan demi mengatasi lonjakan harga minyak goreng saat itu.

Pada 18 Januari 2022, eks menteri perdagangan M Lutfi menyebut pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar ritel selama enam bulan bagi masyarakat.

Kemudian, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu pada Maret 2022. Setelah itu, harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium mengikuti mekanisme pasar.

[Gambas:Video CNN]

Rekor pertempuran inti

Hasil DPR ke Meikarta: Konsumen Tak Bisa Refund Unit Tapi Titip Jual******

Anggota DPRlintas komisi mengunjung Apartemen Meikarta pada Selasa (14/2) ini. 

Kunjungan mereka lakukan terkait keluhan ratusan konsumen atau pembeli Meikarta yang sampai dengan saat ini belum juga menerima apartemen meskipun mereka sudah membayarnya. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dari kunjungan itu, Sufmi mengatakan pihaknya mendapatkan penjelasan dari pihak PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," katanya di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," tambahnya.

Terhadap penjelasan itu, Sufmi meminta manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan.

"Paling lama 4 Minggu atau 1 bulan, 130 itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi serta supaya apa yang sudah dikeluarkan konsumen lain itu tetap terjaga, kami DPR akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran atau serah terima unit yang sudah selesai dan kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya terpenuhi," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan untuk memastikan agar penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen, pihaknya akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini. Jadi supaya BPKN tidak jadi lembaga negara yang mandul, ada tapi keberadaannya tak dirasakan masyarakat," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapatk haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

PBB Imbau Tanya Gaji Terakhir ke Pelamar Kerja Dihapus******

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) mengimbau tindakan menanyakan gaji terakhir di kantor lama saat sedang melamar kerja di tempat baru dilarang.

Pasalnya, tindakan yang sering terjadi itu bisa menghambat pekerja terutama perempuan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

"Banyak perusahaan yang cenderung menanyakan gaji terakhir kandidat pekerja sebelum masuk ke perusahaan baru. Praktik itu harus dilarang karena ini membuat pelamar kerja perempuan tidak bisa bernegosiasi dengan baik" ujar UN Women Indonesia Representative Jamshed M Kazi dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

Menurutnya, dalam melamar pekerjaan baru yang terpenting bukanlah gaji sebelumnya melainkan kompetensi dan tantangan yang akan dihadapi calon pekerja.

Ia juga menambahkan perusahaan juga sering memandang pekerja perempuan memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga dan dianggap bekerja hanya untuk hobi.

Sedangkan pekerja laki-laki dipandang sebagai penanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Ini pandangan yang harus dipatahkan. Kita tidak boleh berasumsi siapa yang menjadi kepala keluarga, bisa jadi pelamar itu adalah orang tua tunggal di rumah tangganya," ujar Jamshed.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan ada beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia.

Pertama, tidak tersedianya tempat pengasuhan anak di lingkungan kerja maupun di sekitar rumah. Kalaupun ada harganya mahal sehingga masyarakat kelas menengah tidak mampu memenuhi biayanya.

"Ini membuat perempuan memutuskan berhenti bekerja terutama yang memiliki anak masih kecil," kata Agus.

Kedua, perempuan sulit memprioritaskan pekerjaan karena juga mendapat ekspektasi untuk berperan sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, kurangnya kebijakan inklusif yang bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekosistem angkatan kerja.

[Gambas:Video CNN]

Melbourne, andalkan cinta

Menilik UU Rusun yang Disebut Ombudsman Dilanggar Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan pemasaran apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat telah melanggar Undang-undang No 20 tahun 2011 tentangRumah Susun.

Pasalnya, pemasaran itu dilakukan kala apartemen belum terbangun dan masih berbentuk lahan kosong. Jika mengacu pada UU Rusun, pengembang seharusnya memasarkan apartemen setelah ada pembangunan minimal 20 persen.

"Jelas regulasi 20 persen terbangun baru boleh memasarkan dilanggar. Meskipun dulu beralibi 20 persen secara bertahap, itu dari setiap unit tower yang dibangun, tapi nyatanya masih lahan kosong," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (15/2).

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," ucapnya.

Pasal 16 ayat 2 UU Rusun mengatur kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut.

Lihat Juga : Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lebih lanjut, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Bahkan, jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, beberapa Pasal di UU Rusun digantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, yang diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, Pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu menyatakan kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.

Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya. Lantas, mereka menuntut refund alias pengembalian dana.

CNNIndonesia berupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi, pihak terkait belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Produksi Minyak Makan Merah Molor Terkendala Penyaluran Dana Sawit******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM)Teten Masdukimengungkap produksi minyak makan merah belum terealisasi sesuai target. Pasalnya, koperasi sawit terkendala penyaluran dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kami terkendala untuk aturan menyalurkan dana BPDPKS untuk koperasi petani sawit, ada permentan tapi rumit. Jadi sulit untuk dijalankan," ujar Teten dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, seperti dikutip Antara, Selasa (14/2).

Menurut Teten, produksi minyak makan merah yang sebelumnya ditargetkan bakal berproduksi pada Januari 2023 ini belum dapat terealisasi karena membutuhkan satu regulasi penunjang.

"Presiden perintahkan saya udah bikin perpres saja, jadi nanti mau di Maluku, Kalimantan dan akan mengubah struktur industri," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Teten menuturkan proyek percontohan (pilot project) minyak makan merah yang bakal beroperasi di tiga kabupaten di Sumatera Utara yakni Langkat, Asahan dan Deli Serdang serta Kalimantan akan menjadi kekuatan.

Harga minyak makan merah diperkirakan berkisar Rp9.000 per liter dengan mengikuti fluktuasi crude palm oil (CPO)dan tandan buah segar (TBS).

Lebih lanjut, Teten juga memastikan standar nasional Indonesia (SNI) untuk produk minyak makan merah telah terbit. Dalam praktiknya, produksi dikhususkan untuk koperasi, serta tidak diijinkan untuk industri besar.

Proyek percontohan yang didanai BPDPKS sebesar Rp70 triliun ini sebelumnya sempat dikhawatirkan Presiden Joko Widodo tidak dapat terserap oleh pasar. Namun, Malaysia disebut mulai memesan minyak makan merah itu.

[Gambas:Video CNN]