rtp ini77

Apakah Anda suka bermain game?

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 5 Desember: Nelson Mandela Wafat******

SOLO —Nelson Manela, Presiden Afrika Selatan sekaligus revolusioner anti-apartheid meninggal pada 5 Desember 2013. Kepergian pria yang mendapatkan Nobel Perdamaian itu menjadi salah satu catatan sejarah dunia yang patut dikenang.

Dihimpun dari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org, berikut peristiwa penting yang dirangkum Semarangpos.com dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 5 Desember.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

1757 —Pasukan Prusia pimpinan Raja Frederick berhasil menundukkan pasukan Austria yang dipimpin Pangeran Charles Alexander dalam Pertempuran Leuthen di Leuthen, Silesia. Kemenangan itu menegaskan kekuasaan Prusia atas Silesia selama Perang Tujuh Tahun.

1934 —Pasukan Italia menyerang wilayah Walwal, Etiopia demi menguasainya. Tak mudah untuk merebut kekuasaan di wilayah tersebut dari Etiopia. Nyatanya, pasukan Italia harus membutuhkan waktu empat hari untuk benar-benar menduduki Walwal.

1936 —Uni Soviet secara resmi mengadopsi konstitusi baru yang disebut Konstitusi Stalin. Dari empat konstitusi yang pernah diadopsi Uni Soviet, Konstitusi Stalin merupakan yang paling lama bertahan, yakni hingga 1977. Sebutan bagi konstitusi tersebut diambil dari nama pemimpin Uni Soviet kala itu, Josef Stalin.

1941 —Inggris secara resmi mendeklarasikan Perang terhadap Rumania, Hungaria, dan Filandia. Keputusan Inggris itu diambil setelah ketiga negara tersebut diketahui bergabung dengan Blok Poros dalam Perang Dunia II.

1943 —Sekutu yang melaksanakan Operasi Crossbow mulai membombardir objek-objek vital milik Jerman yang dianggap menyimpan senjata rahasia, di antaranya di Cherbourg, Prancis. Serangan tersebut merupakan salah satu yang terbesar yang dilakukan Sekutu terhadap Jerman sepanjang Operasi Crossbow. Operasi Crossbow berlangsung Agustus 1943 hingga Mei 1945.

1957 —Presiden Soekarno menyatakan warga Belanda yang tinggal di Indonesia sebagai suatu hal berbahaya bagi negara. Warga Belanda pun diserukan untuk meninggalkan Indonesia dalam waktu dekat. Persitiwa yang lantas disebut dengan Sinterklas Hitam itu disebabkan ketegangan Indonesia dan Belanda dalam perebutan Papua Barat.

1995 —Anthony Martial lahir di Massy, Prancis. Kini, ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang membela salah satu klub besar di Inggris, Machester United (MU). Sebelum bergabung dengan MU, Martial pernah membela dua klub besar di Liga Prancis, yakni Olympique Lyonnais dan AS Monaco. Sejak 2015 lalu, Martial juga dipercaya sebhagai pemain andalan Tim Nasional Prancis.

2013 —Neslon Mandela meninggal dunia di usia 95 tahun setelah infeksi paru-paru yang ia derita semakin parah. Sebelum dinyatakan meninggal, Nelson sempat koma selama beberapa bulan. Semasa hidupnya, Nelson dikenal sebagai revolusioner sekaligus orang berkulit hitam pertama yang berhasil memangku jabatan sebagai presiden di Afrika Selatan.

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Ilmu Lingkungan UNS Pasang Vertical Garden dan Penahan Sampah******

SOLO–Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) memasang vertical gardendan alat penahan sampah pada aliran sungai atau hotrality (holding trash for sustainability) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Kegiatan hibah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan melibatkan 10 mahasiswa angkatan 2021 dan dua dosen.
Ketua kelompok 607 Hibah MBKM Kelurahan Sumber, Fadhil Achmad Zaky, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan estetika lingkungan, menyadarkan masyarakat tentang alternatif penanaman tumbuhan pada lahan sempit untuk mengurangi polusi, serta mengurangi pencemaran sampah di aliran sungai di wilayah RT 002/RW 007 Kelurahan Sumber.
“Vertical gardendibuat pada 14 November 2023 di balai RT 001 RW007 lalu dipasang pada 15 November 2023 di Taman RT 002 RW 007,” ujar Fadhil dalam rilis kepada Solopos.com, Rabu (13/12/2023).
Dia menambahkan pada vertical gardenyang dibuat Ilmu Lingkungan FMIPA UNS terdapat 60 pot dengan beberapa jenis tanaman di antaranya brokoli kuning (Euodia ridleyi), krokot merah (Portulaca Oleracea L.), rumput pociya, dan rikmo putri. Sedangkan hotralitydibuat pada Oktober hingga November, kemudian dipasang pada 20 November 2023. Sampah yang terperangkap dibersihkan tiga hari kemudian.
Pada alat penahan sampah hotralitydibuat menggunakan bahan dasar pipa PVC, kemudian pipa dipasangkan jaring kawat ram dan diikat dengan tali tambang plastik. Alat ini dianggap berhasil karena mampu mengapung di air dan membentuk melengkung sehingga dapat menangkap sampah yang terbawa arus di sungai. Penjelasan teknis penggunaannya kepada warga dilaksanakan oleh Ilmu Lingkungan FMIPA UNS pada Minggu (10/12/2023). Beberapa sampah yang ditemukan pada saat pembersihan di antaranya daun, serasah daun, buah, kulit buah, batang pohon, ranting kayu, bangkai binatang seperti ikan, tikus, dan ayam. Selain itu, sampah botol plastik, kantong plastik, styrofoam, bungkus makanan, hingga popok bayi juga banyak ditemukan.
Para anggota Kelompok 607 hibah MBKM UNS berharap vertical gardendan alat penahan sampah dapat digunakan secara berkelanjutan dan bermanfaat untuk membantu menangani permasalahan lingkungan, seperti polusi udara dan pencemaran sampah.
Kelompok hibah MBKM UNS yang dibimbing Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan FMIPA UNS, Prof. Dr. Prabang Setiyono, dan dosen Dr. Muhammad Amin Sunarhadi juga mengadakan kegiatan lain di Sumber yaitu sosialisasi mengenai ecolabeling, pembuatan taman hijau dengan vertical gardenyang dipasang di bantaran sungai dan terdapat di teras lingkungan yang diikuti oleh anak-anak sekitar bantaran Sungai Pepe dengan materi pentingnya menjaga lingkungan.

Promosi BRI Selaraskan Pertumbuhan Bisnis dengan Peningkatan Social Value

Baca Juga:

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Kemendikbudristek Bekukan MWA UNS Solo, Pelantikan Rektor Dibatalkan******

SOLO–Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

Disamping membekukan MWA UNS, Permendikbud itu juga mengatur pembatalan hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS masa bakti 2023-2028.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Kemendikbudristek: Pemilihan Rektor UNS Solo Dibatalkan Karena Cacat Hukum******

JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS lantaran cacat hukum

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Nizam menjelaskan bahwa karena adanya peraturan MWA yang cacat hukum tersebut, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS Solo untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan karena cacat hukum,” jelas dia, Senin.

Selanjutnya, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki.

Semetari itu, Nizam menambahkan MWA UNS dibekukan sementara. Hal ini lantaran berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta temuan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal,” lanjut dia.

Hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan kajian Biro Hukum Kemendikbudristek berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh Majelis Wali Amanat (MWA) selama ini.

Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.

Karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Peraturan ini dikeluarkan berdasar pertimbangan matang bahwa, pertama, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Kedua, bahwa Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bahwa MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan MWA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan.

Mendorong PT yang Sehat

Nizam mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk terus meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat, sampai mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

PTN-BH diberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan PTN Satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.

“Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” ujar Nizam.

Otonomi PTN-BH yang semakin luas juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurutnya pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi, melainkan tetap PT milik negara.

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” lanjutnya.

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya.

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” jelas Nizam.

Koreksi dan pembinaan yang dimaksud Nizam sesuai dengan fungsi Kemendikbudristek sebagaimana diamanahkan oleh UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dan PP 4/2014 tentang No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta peraturan-peraturan lainnya.

Cincin Dewa Memasak

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Raja rutin Kyushu

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.