erek2 uang

Tubuh dharma saya yang keren

Alasan Banyak Orang Terjerat Pinjol: Gaya Hidup Hedon******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan alasan masyarakat kerap terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menilai masyarakat sering terjerat pinjol ilegal karena faktor latar belakang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup hingga untuk membayar utang sebelumnya.

Ia mengungkapkan alasan tersebut berdasarkan survei.

Adapun tujuan atau alasan lainnya disebabkan oleh kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi hingga literasi pinjol rendah.

"Kemudian perilaku konsumtif tadi, tekanan ekonomi, dan lain-lain. Jadi ini juga yang perlu kita waspadai kepada masyarakat. Ini kan sekarang ada muncul istilah hedonic treadmillya," ucap Kiki.

Ia menjelaskan istilah hedonic treadmilldikenal di dunia psikologi dengan bagaimana seseorang menginginkan gaya hidup yang lebih dan lebih lagi.

Oleh karena itu, berapapun penghasilan seseorang itu akan habis untuk mengikuti gaya hidup hedon mereka.

Menurut Kiki, hal tersebut yang kemudian akan menyebabkan masyarakat terjerat pada utang.

Ia pun menyoroti fenomena-fenomena FOMO (Fear of Missing Out), YOLO (You Only Live Once) hingga FOPO (Fear of People's Opinion) yang tak jarang dialami anak muda.

Kiki menilai fenomena-fenomena itu menyebabkan generasi muda tak menikmati hidup karena banyak mendengarkan pendapat orang lain.

"Kenapa enggak pakai gadget baru, kenapa nggak ikut nonton konser ini, dan lain-lain. Akhirnya banyak terjebak dalam pinjaman-pinjaman yang sebetulnya mereka juga enggak punya kemampuan untuk bayar," tutur Kiki.

Demi memberantas maraknya kasus pinjol ilegal di Indonesia, OJK secara khusus berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI) melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Satgas tersebut telah menghentikan sebanyak 1.484 entitas ilegal sejak 1 Januari 2023 sampai Oktober 2023.

Dari total jumlah itu, sebanyak 1.466 di antaranya merupakan entitas pinjol ilegal. Pada Oktober ini, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 53 nomor telepon, 309 akun WhatsApp, dan 47 rekening bank.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Lippo Mulai Renovasi Mal 'Zombie' Plaza Semanggi******

PTLippo Mall Indonesia (LMI) selaku pengelolaPlaza Semanggiresmi melakukan renovasi pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan tersebut.

Mall Director Plaza Semanggi Pahala Situmeang mengatakan proses renovasi mal akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, renovasi menyasar lantai dasar atau ground floorhingga lantai 3.

Ia mengakui proses renovasi agak tersendat imbas kepemilikan gedung yang merupakan bagian dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Pahala menyebut proses koordinasi dan perizinan memakan waktu cukup panjang sampai ke tahap renovasi.

"Selain itu, juga terkait dengan kondisi Plaza Semanggi yang sebagian besar unitnya disewa dan dioperasikan oleh penyewa masing-masing unit atau memiliki kelas strata title (kepemilikan), sehingga perlu dilakukan tahapan dengan melakukanlease backatau mengambil alih sewa dari beberapa unit yang telah tersewa sebelumnya," sambung Pahala.

Nantinya, Lippo akan melakukan survei terkait konsep yang bakal diusung untuk renovasi ini. Pahala memastikan konsep baru akan memberikan tampilan yang lebih segar.

Ia juga mencoba menyajikan suasana lebih modern dan dinamis untuk Plaza Semanggi. Niat ini sejalan dengan lokasi strategis mal yang dikelilingi gedung pencakar langit hingga akses transportasi.

"Sebagai mal legendaris warga Jakarta, Plaza Semanggi menjadi bagian yang bukan hanya memberikan kenangan bagi warga Jakarta dan sekitarnya, namun juga menorehkan sejarah keberadaan dan pertumbuhan pusat perbelanjaan di Jakarta," tandasnya.

CNNIndonesia.comsempat mengunjungi mal yang akrab disingkat Pelangi ini pada 5 Juli lalu.

Seorang wanita 57 tahun bernama Euis yang menjajakan pakaian muslim di Plaza Semanggi mengamini kondisi mal 'zombie' ini. Bahkan, ia mengaku pendapatannya anjlok dari setengah hari bisa mendapatkan Rp1 juta menjadi sejuta per bulan.

"Alhamdulillahmanajemennya bijaksana. Harga sewa toko sih seragam ya, mau yang lama atau baru. Tapi sekarang untuk sewa dibebaskan, gratis. Cuma servis sama listrik kita yang bayar. Itu sudah sejak pandemi sampai sekarang, dari 2019 itu," tuturnya kala itu.

Beberapa eskalator di mal ini juga tak berfungsi normal. Ujungnya, kata-kata maaf bertebaran di sana-sini.

Setiap kaki melangkah, sama sekali tak ada sahut-sahutan pedagang berebut pembeli. Rata-rata toko tak berpenghuni, lengkap dengan rolling door tertutup rapi.

Bukan nama toko terpampang di rolling door Plaza Semanggi, yang ada hanya secarik kertas bertuliskan 'Dijual/Disewakan'.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

Jepang Minta RI Percepat Pembangunan MRT Jalur Timur******

Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Akihito Tanaka ingingroundbreakingpembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) jalur Timur-Barat dipercepat.

Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (1/11).

Tanaka berharapgroundbreakingMRT jalur Timur-Barat dapat dilaksanakan pada pertengahan 2024. MRT Timur-Barat bakal dibangan dari Tomang hinggfa Medan Satria.

Selain itu, ia juga menyambut positif komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap melanjutkan proyek-proyek strategis, termasuk MRT yang tengah berjalan.

"Kami berharap proyek-proyek strategis tersebut akan terus berlanjut sebagai key elementkerja sama antara kedua negara," tutur Presiden JICA Akihito Tanaka melalui keterangan resmi.

Dalam pertemuan tersebut Tanaka dan Airlangga juga membahas keberlanjutan MRT fase 2 jalur Utara-Selatan yang perlu mengalami penyesuaian.

Airlangga juga menegaskan Indonesia akan tetap mendukung kelanjutan proyek MRT.

"Pemerintah Indonesia mendukung keberlanjutan proyek MRT dan juga mengapresiasi proyek-proyek strategis nasional lainnya yang sudah terjalin antara kedua negara seperti pembangunan jalan tol untuk konektivitas, pelabuhan Patimban, kerja sama sektor migas, infrastruktur digital, dan pengembangan kawasan ekonomi," ungkap Airlangga.

Selain itu, Tanaka dan Airlangga juga berbagi pandangan akan pentingnya menjajaki kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Airlangga, hal ini penting mengingat Jepang membutuhkan tenaga kerja teknik begitu juga Indonesia membutuhkan keahlian tenaga kerja Jepang untuk bertransformasi.

Airlangga juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sektor digital.

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

Belanja tanpa Khawatir di Transmart Pakai Bank Mega atau Allo Bank******

Kabar gembira bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah, ada promo menarik nih kalau belanja di Transmart pada Minggu (5/11).

Soalnya, Transmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean, loh spesial buat pelanggan setianya.

Lihat Juga : Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale

Diskonnya pun berlaku untuk aneka produk, mulai dari buah-buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Jadi kalau belanja di Transmart Full Day Sale dan bayar pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah, kamu bisa dobel untung!

Makanya, jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, diskonnya cuma berlaku satu hari aja, mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk segera ke gerai Transmart terdekat besok, dan belanja pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah!

Permainan online Raja Fajar

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Mentan Yakin RI Swasembada Pangan dengan 10 Juta Ha Lahan Potensial******

Menteri Pertanian AndiAmran Sulaiman mengatakan ada 10 juta hektare (ha) lahan rawa yang bisa menjadi lahan produksi. Karenanya, ia yakin Indonesia bisa swasembada panganke depan.

Namun lahan saja tidak cukup, Amran mengatakan pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.

"Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

"Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi," sebutnya.

Ke depan, Amran akan membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.

Menurutnya, wilayah-wilayah perbatasan dibentengi dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga.

"Kita perlu lakukan ini untuk menghentikan penyelundupan. Dengan cara ini juga kita bisa melakukan ekspor dengan sangat mudah ke negara-negara perbatasan," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]