gerbangemas

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi

Dari ksatria menjadi raja

8 Kedatangan Kereta di Jakarta Terlambat Imbas Anjlok KA Argo Semeru******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memohon maaf atas keterlambatan kedatangan 8 kereta di Jakarta imbas anjloknya KA Argo Semeru.

"KAI menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak tersebut," kata Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan resmi, Rabu (18/10).

"KAI dengan pihak-pihak terkait terus melakukan upaya evakuasi dan normalisasi jalur agar perjalanan kembali lancar. Informasi dari lapangan atau lokasi kejadian diperkirakan pukul 12.00 WIB jalur untuk kedua jalur sudah dapat dilewati," sambungnya.

Sementara itu, KAI Daop 1 Jakarta menjamin keberangkatan KA jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen tetap sesuai waktu awal. Rinciannya, keberangkatan 31 KA jarak jauh dari Gambir dan 30 lainnya dari Pasar Senen.

"Menurut data yang diterima, Rabu (18/10) pukul 08.00 WIB, KAI Daop 1 Jakarta melayani 16 ribu penumpang dengan 61 KAJJ. Ada 6.500 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dilayani dengan 31 KAJJ dan 7.000 dari Stasiun Pasar Senen dilayani dengan 30 KAJJ. Sisanya berangkat dari stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta," tandas Ixfan.

Pada Selasa (17/10) pukul 13.15 kemarin, KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng-Gambir anjlok. Lalu, KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya Gubeng mengalami gangguan perjalanan di KM 520 +4, tepatnya petak jalan Stasiun Sentolo-Stasiun Wates.

Berikut rincian dampak keterlambatan KA jarak jauh yang dirasakan di Jakarta:

1. KA 17 (Semeru) relasi Surabaya Gubeng-Gambir datang 00.35 WIB alias lambat 295 menit
2. KA 55 (Gajayana) relasi Surabaya Gubeng-Gambir datang 05.00 WIB atau lambat 110 menit
3. KA 9 (Argo Dwipangga) relasi Solo-Gambir datang 05.07 WIB alias lambat 97 menit
4. KA 57 (Brawijaya) relasi Malang-Gambir datang 07.06 WIB atau lambat 127 menit
5. KA 59 (Bima) relasi Surabaya Gubeng-Gambir, diperkirakan datang 09.44 WIB atau lambat 224 menit
6. KA 139 (Senja Utama Yogyakarta), relasi Yogyakarta-Pasar Senen, datang 01.43 WIB atau lambat 40 menit
7. KA 87 (Senja Utama Solo) relasi Solo-Pasar Senen, datang 04.14 alias lambat 79 menit
8. KA 103 (Singasari) relasi Yogyakarta-Pasar Senen, datang 07.07 alias lambat 58 menit.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Pakai Allo PayLater, Bebas Belanja di Transmart Tanpa Khawatir******

Mau bebas belanja di Transmart tanpa khawatir mikirin cara bayarnya? Solusinya gampang, kamu cuma perlu mengaktifkan Allo PayLater.

Dengan pembayaran Allo PayLater ini, pelanggan bisa belanja dan bertransaksi sekarang dan melunasi pembayaran di kemudian hari.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Paylater Bayarnya Bisa Belakangan

Sama seperti PayLater pada umumnya, Allo PayLater dapat membagi setiap transaksi yang kita lakukan menjadi pilihan beberapa kali cicilan pembayaran, yaitu 3, 6, atau 12 kali cicil.

Selain bisa belanja sekarang bayar belakangan, pelanggan yang melakukan transaksi menggunakan Allo PayLater di Transmart bisa mendapat ekstra diskon hingga 20 persen.

Hari gini masih belum punya Allo PayLater? Caranya gampang, cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia gratis di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di upgrade ke Allo Prime, lanjut mengajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan dapat limit besar.

Nantinya limit tersebut bisa langsung digunakan di hari yang sama, untuk belanja semua kebutuhan kamu di Transmart selama periode Full Day Sale yang berlangsung hari ini saja sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Yuk, serbu gerai Transmart terdekat dan transaksi dengan Allo Bank atau Allo Paylater biar bisa dapat diskonannya, ya! Selamat belanja.

Liu Wuxie Xu Lingxue

BUMN Tunggak Utang Rp300 M ke Perusahaan Jusuf Kalla 3 Tahun******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) menyebut ada BUMN yang memiliki tunggakan utang kepada salah satu perusahaannya.

Utang sudah menunggak selama 3 tahun belakangan ini dengan total Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

Cuma, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.

Utang Waskita Kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengakui BUMN nya memang punya utang ke perusahaan JK. Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ. 

Tapi katanya, angka final mengenai besaran utang masih dalam proses persiapan penghitungan/verifikasi.

"Hubungan kontraktual yang terjalin adalah antara Waskita-Acset KSO dengan KSO Bukaka-KS. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menunjuk auditor eksternal yang independen dalam rangka meminta pendapat/reviu. Hasil reviu tersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS," katanya.

Selain itu katanya, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tao Tongxuan

Daftar Proyek Infrastruktur di Periode Kedua Jokowi******

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki tahun ke-9 pada 20 Oktober 2023. Ini merupakan periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.

Saat mencalonkan diri, salah satu gagasan Jokowi adalah membangun infrastruktur. Jokowi ingin mempermudah akses konektivitas, mendongkrak lapangan kerja baru, hingga meningkatkan nilai ekonomi.

Berikut beberapa deret proyek infrastruktur yang diresmikan Jokowi di periode keduanya sebagai presiden.

Pemerintah mengklaim proyek ini mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah membangun kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan ditargetkan selesai pada 2024.

Lihat Juga : 9 Tahun Jokowi, Petugas Partai yang Kini Total Pegang Kendali

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

PT KCIC adalah perusahaan gabungan antara BUMN dan perusahaan perkeretaapian China. Salah satu proyek strategis yang dikembangkan adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Awalnya, KCJB dibangun sejak 2016 dan ditargetkan rampung pada 2018. Namun, proyek ini sempat tersendat.

Akhirnya, KCJB diresmikan beroperasi pada 2 Oktober 2023 dengan nama WHOOSH (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat).

Kereta WHOOSH memiliki 4 stasiun pemberhentian, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Kabarnya, pemerintah akan melakukan perpanjangan rute kereta cepat ini hingga Surabaya.

Pembangunan MRT Fase 2

Jokowi meresmikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase 2 pada Februari 2022. MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat.

Fase 2 terdiri dari dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah (Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota) dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer.

Sedangkan fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah (Mangga Dua dan Ancol) dan satu depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar 6 kilometer. Fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan.

Lihat Juga : Ribuan Jejak Konflik Agraria di Balik Era 9 Tahun Jokowi

Pembangunan LRT

Jokowi juga meresmikan proyek Light Rail Transit (LRT) pada 28 Agustus 2023. Proyek yang dibangun sejak 2015 ini menghubungkan wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok.

LRT sempat menjadi kontroversi karena diduga salah konstruksi di bagian jembatan lengkung sehingga membuat laju kereta melambat. Selain itu, tinggi pintu masuk juga hanya sekitar 1,6 meter.

Kini, LRT memperluas pembangunan jalur dari Kelapa Gading ke Manggarai. Jokowi juga mendorong pembangunan perpanjangan rute LRT hingga Bogor setelah Pemilu 2024.

Bandara

Sejak 2019 sampai 2023 ini, Jokowi telah membangun sejumlah bandar udara (bandara) di Indonesia. Salah satu bandara yang telah diresmikan adalah Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, pada Juli 2023.

Lalu, ada juga pengembangan bandara kawasan prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Bandara Sibisa di KSPN Wakatobi dan Bandara Pitu di KSPN Morotai.

Lihat Juga : Daftar Target yang Masih Jadi Mimpi di Setahun Sisa Jabatan Jokowi

Jalan Tol

Pada 4 Agustus 2023, Jokowi meresmikan Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak. Jalan tol itu tercatat sepanjang 11,9 km dengan anggaran Rp3,2 triliun.

Lalu, Jokowi memulai pembangunan jalan tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap yang digadang sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia pada akhir 2022.

Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi dua fase, yaitu jalur Gede Bage - Tasikmalaya ditargetkan selesai pada 2024. Sementara jalur Tasikmalaya - Cilacap ditargetkan selesai pada 2029.

Selain itu, Jokowi juga membangun tol Yogyakarta - Bawean sejak 2022 lalu. Rencananya, tol ini akan selesai pada 2024 mendatang.

Beberapa proyek jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) lainnya adalah Jalan Tol Serang - Panimbang (Banten), Jalan Tol Pandaan - Malang (Jawa Timur), Jalan Tol Manado - Bitung (Sulawesi Utara), Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Kalimantan Timur), Jalan Tol Medan-Binjai (Sumatera Utara).

Lihat Juga : Warisan Undang-undang Periode Kedua Jokowi

[Gambas:Video CNN]

Bendungan

Selama masa pemerintahannya, Jokowi merencanakan 61 proyek pembangunan bendungan. Namun, dari jumlah itu, diperkirakan yang bisa selesai sampai 2024 berjumlah 51 bendungan.

Terdapat dua bendungan yang pecah rekor, yakni Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah dan Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur.

Bendungan Bener dibangun sejak Oktober 2018 dan ditargetkan selesai akhir Desember 2024. Bendungan ini akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan tinggi 159 meter dan akan mengairi lahan pertanian hingga pembangkit listrik.

Sementara itu, Bendungan Semantok sudah diresmikan Jokowi pada 2022 lalu. Bendungan ini menjadi bendungan terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjang sekitar 18,19 kilometer.

Destinasi Wisata

Di periode kedua Jokowi, pemerintah mencanangkan program lima destinasi super prioritas. Lima destinasi tersebut meliputi Danau Toba, Sumatera Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Likupang, Sulawesi Utara; dan Candi Borobudur, Jawa Tengah.

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.

Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.

Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.