situs slot tergacor di dunia

Buku Domesday

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

Tutup Pekan, IHSG Diprediksi Suram******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (22/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai gerak IHSG masih belum akan beranjak dari fase konsolidasi wajar. Namun, rilis kinerja emiten bisa jadi harapan penopang gerak indeks.

"Momentum koreksi masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek hingga menengah," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, LSIP, SMGR, BBCA, BBRI, SMRA, JSMR, dan GGRM.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti daya tekan jual yang kuat dalam gerak indeks. Ia meramal IHSG hari ini akan melemah dalam rentang 7.270-7.400.

"Pembahasan masih tentang posisi candlestickIHSG, yang mana lebih mengindikasikan pelemahan daripada penguatan," ramalnya.

IHSG bangkit ke level 7.338 pada perdagangan Kamis (21/3). Indeks saham naik 7,22 poin atau plus 0,10 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp11,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,60 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Cara menarik bintang dengan login di awal

Menhub Imbau Pemudik Jangan Buru******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimengimbau pemudikjangan buru-buru meninggalkan kampung halaman usai lebaran2024.

"Pulangnya (meninggalkan kampung halaman) lebih akhir. Cuti (cuti bersama lebaran 2024) atau libur (sekolah) anak-anak itu 4 April sampai 16 April (2024). Jadi, memungkinkan kepulangan itu lebih awal dan kembalinya lebih akhir, dan ini bisa meningkatkan ekonomi di daerah," ucap Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Selain meminta pemudik jangan terlalu cepat meninggalkan kampung halaman, Budi menyarankan warga untuk lebih dahulu mudik. Ia memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 dan H-2 lebaran 2024.

"Bapak Presiden (Joko Widodo) menganjurkan kita mudik lebih awal. Hari ini H-10 (lebaran), H-10 sampai dengan H-5 itu relatif masih banyak tiket dan kesempatan. Oleh karena itu, karena anak-anak libur, kita mengimbau supaya tekanan mudik pada H-4 dan H-3 (puncak mudik H-2) itu bisa dikurangi," jelasnya.

Budi mengatakan Kemenhub membuat posko mudik di beberapa titik selama 3 April 2024-18 April 2024. Ia mengatakan para jajarannya bisa memantau kepadatan kepulangan para warga Indonesia ke kampung halaman secara realtime dan online.

Ia mengatakan Presiden Jokowi berulang kali berpesan kepada dirinya dan menteri-menteri lain untuk betul-betul mengamankan mudik lebaran tahun ini. Terlebih, terjadi lonjakan pemudik hingga 193,6 juta orang di 2024 ini.

Ia kemudian merinci titik-titik yang menjadi perhatian Kemenhub dan stakeholderterkait. Budi mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, termasuk Korlantas Polri.

"Pasar tumpah itu kita koordinasi dengan kapolres dan pemerintah daerah. Rest area dan buffer zone kita operasikan dan Kepolisian akan menurunkan polisi wanita (polwan) supaya lebih humanis," tutur Budi,

"Dan satu hal yang tidak kalah penting balon udara di Jawa Tengah. Kami kemarin bersama kapolda dan kapolres di Jawa Tengah melakukan penertiban bagi pengguna (penerbang balon udara) yang tidak taat (karena akan mengganggu penerbangan saat mudik)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Musuh Dunia

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.